PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kabar baik bagi kelompok pengusul perhutanan sosial atau hutsos di Riau. Bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup (HLH) se-Dunia yang diperingati tiap tanggal 5 Juni 2022, usulan izin hutsos dari dua Kabupaten di Riau telah mendapat persetujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Hutsos menjadi salah satu program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo, untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan seperti dalam hal akses kelola lahan.

Tidak untuk konsesi, izin hutsos justru diberikan kepada kelompok petani. Secara administratif usulan hutsos Riau yang telah disetujui berasal dari Kabupaten Kepulauan Meranti dan Rokan Hulu.

''Alhamdulillah Kerja Bareng Jemput Bola atau Jareng Jebol yang menjadi strategi Menteri LHK Siti Nurbaya untuk percepatan hutsos sangat efektif di lapangan. Izin hutsos di dua kabupaten tersebut prinsipnya sudah selesai," ujar Tenaga Ahli Menteri LHK, Afni Zulkifli, Ahad (5/6/2022) pada peringatan HLH di Pekanbaru.

"Dalam prosesnya tidak ada dipungut biaya dan cepat selagi semua syarat lengkap. Ini merupakan bukti keseriusan Ibu Menteri Siti Nurbaya untuk menggesa percepatan hutsos di Riau,'' imbuhnya.

Diterimanya usulan hutsos di dua kabupaten ini menjadi langkah maju setelah sebelumnya hutsos di Riau sempat berjalan sangat lambat. Padahal ada sekitar 1 juta hektare untuk masyarakat Riau yang telah dialokasikan dalam Peta Indikatif Alokasi Perhutanan Sosial (PIAPS).

''Semoga dengan keluarnya izin hutsos di dua kabupaten, para pendamping multipihak di lokasi calon hutsos lainnya semakin semangat mendampingi kelompok masyarakat. Sebagaimana arahan Ibu Siti Nurbaya, kita harus selalu bersama rakyat dan dampingi rakyat dapatkan haknya melalui ijin hutan sosial. Inilah nilai aktualisasi sebagaimana semangat hari lingkungan hidup se dunia tahun ini,'' tambah Afni.

Berbagai aktualisasi aspek lingkungan dan kehutanan telah terjadi dalam 6-7 tahun terakhir. Hal ini tertuang dalam sambutan Menteri LHK Siti Nurbaya yang dibacakan pada peringatan HLH 2022 di Pekanbaru.

Diantara aktualisasi itu seperti mengatasi kesenjangan dan mewujudkan kesejahteraan dalam hal akses kelola lahan. Dengan alokasi hutsos seluas 12,7 juta ha dan TORA seluas 4,1 juta ha, pemerintah akan menggeser penguasaan lahan dari tadinya hanya 4 % untuk rakyat menjadi 29-31%.

Selain itu telah dilakukan moratorium permanen hutan alam primer dan gambut seluas lebih dari 66 juta Ha, restorasi dan perbaikan tata air gambut 3,4 juta Ha beserta penataan regulasinya, rehabilitasi DAS, pengelolaan hutan lestari, penegakan hukum dan upaya terukur lainnya.

''Indonesia telah berhasil menurunkan angka deforestasi sampai titik terendah dalam sejarah (tahun 2020 angka terendah deforestasi lebih kurang 115 ribu ha dan lebih menurun lagi di 2021), sekaligus menekan kebakaran hutan dan lahan pada level serendah mungkin,'' ungkapnya.

Capaian ini katanya didapat dari kerja keras seluruh elemen bangsa, seluruh masyarakat, kelompok komunitas, aktivis, dunia usaha, para tokoh perempuan, generasi muda, green leaders, akademisi, jurnalis, dan juga jajaran birokrasi lapangan.

Tantangan ke depan untuk aktualisasi ini jelas tidak mudah. Obyektivitas dan kejernihan dalam melihat masalah dan membangun artikulasi penyelesaian masalah merupakan pijakan kolaborasi yang sangat penting.

''Lingkungan yang sehat membutuhkan dukungan dan keterlibatan semua pihak secara konstruktif. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Semoga Allah SWT meridhoi semua upaya dan langkah kita dalam menjaga dan melestarikan lingkungan Indonesia,'' tutupnya.