(CAKAPLAH) - Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) menjelaskan secara transparan terkait rencana penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 mendatang. Sebab pemerintah perlu berhati-hati mengeluarkan kebijakan.

Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, pihaknya merasa perlu mendapat penjelasan dari Kemenpan-RB terkait tenaga honorer karena pada umumnya kantor kabupaten, kota, provinsi bahkan di pusat pegawainya itu honorer.

"Kalau tidak hati-hati ini akan menimbulkan gejolak. Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat secara transparan tentang kebijakan yang diambil pemerintah terhadap honorer tersebut," demikian kata Guspardi saat dalam rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan pihak Kemenpan-RB, di komplek senayan, Senin (6/6/2022).

Selain Guspardi Gaus, anggota Komisi II DPR RI Anwar Hafidz yang ikut meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib tenaga honorer. Khususnya honorer K1 dan K2.

Menurut Politisi fraksi Partai Demokrat ini menilai, jika mengacu profesionalisme, kategori ini terlampau jauh dengan tenaga muda saat ini. Atas dasar itulah, perlu kebijakan-kebijakan tersendiri terkait honorer K1 dan K2 ini.

"Masih banyak tenaga honorer kita K1, solusinya bagaimana ini? Mereka banyak teman-temannya yang dulu sama-sama mengabdi sudah terangkat sementara mereka tidak sama sekali karena kebijakan negara. Kalau kita bicara profesionalisme pasti jauh," ujar Anwar.