Ilustrasi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Riau, Zoelkarnain Noerdin angkat bicara terkait mencuatnya persoalan salah satu SMP di Pekanbaru yang meminta iuran untuk perpisahan kelulusan dan jalan - jalan murid yang jumlahnya ditentukan.
"Beberapa tahun lalu sudah agak reda persoalan itu. Memang itu boleh saja, tapi jangan sampai membebani orang tua murid. Harus sukarela, tapi jangan ada patokan," kata Zoelkarnain kepada CAKAPLAH.com, Rabu (8/6/2022).
Ia menambahkan, namanya sumbangan itu tidak bisa dipaksakan, jika ada orang tua dengan ekonomi mampu, bisa memberi lebih, dan orang tua dengan ekonomi bawah, haruslah sukarela. Terlebih bila sampai acara perpisahan digelar di hotel yang notabenenya tidak murah.
"Apalagi acara yang tidak substansial. Acara perpisahan, biayanya tinggi karena menyewa hotel, pakai orgen, itu kan kebijakan yang tidak populer dan tak memikirkan orang yang tak mampu," cakapnya lagi.
Zoelkarnain mengatakan, apalagi saat ini tahun lulus sekolah, mungkin ada keluarga yang setelah anaknya lulus, harus memasukkan anaknya yang lain ke sekolah, tentu memerlukan biaya yang besar. Bila ada pungutan-pungutan tersebut tentunya menjadi beban ekonomi bagi mereka.
"Kalau diwajibkan, ini akan jadi beban," tukasnya.
Sebelumnya, Beredar informasi bahwa siswa - siswi Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pekanbaru dimintai biaya sebesar Rp1 juta dengan rincian Rp750 ribu untuk jalan-jalan dan Rp250 ribu untuk uang prosesi perpisahan.
Informasi yang didapat CAKAPLAH.com, salah satu sekolah jenjang SMP di Pekanbaru yang berlokasi di Arengka itu meminta sejumlah uang itu kepada para siswanya melalui pengumuman guru masing-masing.
Pihak sekolah dikabarkan tidak meminta melalui surat resmi atau edaran, namun hanya melalui pengumuman dari guru. Sang guru katanya, secara langsung menjelaskan ke siswa tentang biaya perpisahan tersebut dan menunggu tanggapan para siswa.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pendidikan, Kota Pekanbaru |