PEKANBARU (CAKAPLAH) -  Kue apem disebut dalam persidangan perkara pemberian hadiah atau janji terkait pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015 kepada anggota DPRD Riau periode 2009-2014 dengan terdakwa Annas Maamun di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Rabu (8/6/2022).

Kue apem adalah istilah yang digunakan mantan Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Wan Amir Firdaus, saat berbincang melalui pesan singkat dengan Said Saqlul Amri selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau kala itu.

Percakapan itu kembali diungkapkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Yoga Pratomo, di hadapan majelis hakim yang diketahui Dahlan.

Kata kue apem merupakan uang yang akan diberikan Gubernur Riau Annas Maamun untuk anggota DPRD periode 2009-2014.

Awalnya, JPU menanyakan tentang adanya pemberian uang untuk anggota DPRD Riau periode 2009-2014 terkait pembahasan RAPBD-P 2014 dan RAPBD 2015 ke Wan Amir Firdaus. Menurut Wan Amir, dirinya tidak pernah mendengar adanya pemberian uang tersebut. "Tapi soal pemberian mobil, ada dengar," kata Wan Amir.

"Pemberian uang dan mobil, apa timbal baliknya?" tanya JPU.

Wan Amir mengatakan, pemberian uang dan mobil untuk anggota DPRD Riau itu agar pengesahan APBD segera dilakukan. Mengapa harus anggota DPRD lama? "Kalau perkiraan saya, kalau menunggu anggota DPRD periode baru, tentu pengesahan akan lebih lama," kata Wan Amir ketika ditanya soal maksud pemberian uang tersebut.

Kemudian, JPU memperlihatkan transkrip percakapan Wan Amir dan Said Saqlul. Di percakapan itu, Wan Amir mempertanyakan soal kue apem kepada Said Saqlul. Kue itu akan disampaikan segera ke anggota DPRD Riau.

JPU kembali mempertanyakan kepada Wan Amir tentang maksud akan menyampaikan kue apem itu. 

"Sebelumnya disuruh beri uang tapi saya tidak tahu diberikan pada siapa," tutur Wan Amir.

Uang yang diistilahkan dengan kue apem itu dibungkus dan diberi amplop. " Nanti akan dibungkus dulu, diberi amplop," tanya JPU yang diaminkan oleh Wan Amir.

Selanjutnya, hakim juga mencecar Wan Amir yang juga menjabat Wakil Ketua TAPD tentang kewenangan gubenur hingga mencoret-coret KUA-PPAS. Wan Amir menyebut, sesuai aturan itu tidak dibolehkan. "Pengertian itu, menggunakan staf. (tidak boleh sendiri)," ucap Wan Amir.

Hakim juga mengungkit terkait siapa yang punya ide memberikan uang untuk anggota DPRD Riau. "Untuk memberikan sejumlah uang pada DPRD, ide siapa?,"  kata hakim Dahlan. 

"Yang saya dengar idenya Pak Gubernur (Annas Maamun, red)," kata Wan Amir.

Adanya pemberian uang untuk  anggota DPRD periode 2009-2014 juga diakui oleh Suwarno, Kepala Sub Bagian Anggaran II  Biro Keuangan Setdaprov Riau. Suwarno lah yang bertugas mengantarkan uang ke Ahmad Kirjuhari, anggota DPRD Riau.

Dijelaskannya, pada 1 September 2014, ada pertemuan di rumah dinas Gubernur Riau. Dari eksekutif, Hadir  Annas Maamun, Said Saqlul Amri,  Zaini Ismail selaku Sekretaris Daerah,  M Yafis selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Suwarno. Pertemuan itu dibicarakan tentang pembahasan APBD dari TAPD Provinsi Riau kepada terdakwa  serta  hal-hal yang nantinya akan dihadapi dalam pembahasan dengan DPRD terkait RAPBD  TA. 2015 yang belum disetujui oleh DPRD Provinsi Riau.

Di sana, Annas Maamun  menyebutkan akan memberi uang kepada anggota DPRD Riau. Uang berasal dari Annas Maamun Rp400 juta, dan Rp500 juta bersumber dari Said Saqlul. Masih ada kekurangan Rp110 juta.

Usai pertemuan, Wan Amir menyerahkan satu tas ransel dan dua tas tenteng kepada Suwarno. Ia meminta agar Suwarno menyerahkan kepada Ahmad Kirjuhari.

"Antarkan barang ini ke Kirjuhari," perintah Wan Amir kepasa Suwarno.

Saat itu juga ada Annas Maamun. Politisi gaek itu meminta Suwanto agar berhari-hari dan menyerahkan barang yang dititipkan di tempat sepi. "Pandai-pandailah (serahkan). Cari tempat yang sepi," ucapnya.

Selanjutnya,  Suwarno kembali ke kantornya dan melaporkan kepada Plt Biro Keuangan, Hardy, kalau masih ada kekurangan uang Rp110 juta. Ketika itu, pimpinan Suwarno menyebut, nantilah diusahakan. Lalu, Suwarno memintanya ke Bagian Pengeluaran Biro Keuangan. Selanjutnya kekurangan itu digabung dengan tas dan dua tentangan yang diberitakan Wan Amir.

"Totalnya  Rp1.010.000.000," tegas JPU dan dibenarkan oleh Suwarno.

Setelah itu Suwarno mendapat telepon dari Amad Kirjuhari, dan meminta bertemu  di tempat parkir di bawah kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

"Saya berangkat setelah Salat Magrib, sebelumya menelpon Kirjuhari," ungkap Suwarno.

Di tempat parkir,  Suwarno yang ditemani Burhanuddin lalu meletakkan 1 tas ransel dan 2  buah tas kertas warna hijau yang berisi uang ke dalam mobil Toyota Yaris warna silver nomor polisi BM-1391-PC yang dikendarai Ahmad Kirjuhari.

Selain Wan Amir dan Suwarno, JPU juga menghadirkan tiga saksi lain Mereka adalah M Yafiz selaku kepala Bappeda Riau, M Abduh, Kabag Administrasi Perencanaan Setdaprov Riau, Catur Haryadi, PNS Bappeda Riau dan Roni Bowo Leksono, Kabid Penelitian dan Kerja Sama Pembangunan Bappeda Riau.

Annas Maamun sebagai Gubernur Riau periode 2009-2014 didakwa memberikannya hadiah untuk anggota DPRD Riau dalam pembahasan RAPBD 2014 dan RAPBD 2015 sebesar  Rp1.010.000.000.

"Juga dijanjikan fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya bisa dimiliki anggota DPRD Provinsi Riau," kata JPU.

Janji tersebut diberikan kepada Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009 - 2014, Suparman,  Ahmad Kirjuhari, Riky Hariansyah, Gumpita, dan Solihin Dahlan selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode  2009 sampai dengan 2014.

JPU mendakwa Annas Maamun dengan dakwaan Pertama  Pasal 5 ayat (1) dan (2) atau Kedua: Pasal 13  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.***