Sabtu, 25 Juni 2022

Breaking News

  • Turunkan Harga TBS Sepihak, PKS di Riau Bisa Disanksi Tegas   ●   
  • Kuala Lumpur Kembali Dilanda Banjir Bandang   ●   
  • Harga Sawit di Riau Rp3.919,87 Perkilogram, PKS Diminta Tidak sewenang-wenang Tetapkan Harga   ●   
  • PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei   ●   
  • Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang   ●   
  • ASN Pemko Pekanbaru Wajib Ingat! Bawa Mobil Dinas saat Lebaran Bakal Disanksi   ●   
  • Tol Pekanbaru Bangkinang Dibuka untuk Mudik, Polisi Dikerahkan untuk Pengamanan   ●   
  • Pengamanan Nataru Riau Kerahkan 2.527 Personel Gabungan   ●   
  • Varian Omicron Belum Ditemukan di Riau   ●   
  • Dinsos Riau Tak Punya Data Anak Yatim Piatu Terdampak Covid-19
Yamaha 25-26 Juni 2022
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


CAKAP RAKYAT:
Apa yang Salah dengan Pemekaran Provinsi Papua?
Kamis, 09 Juni 2022 10:20 WIB
Apa yang Salah dengan Pemekaran Provinsi Papua?

(CAKAPLAH) - Tulisan ini hadir sebagai upaya melihat dari penolakan pembentukan 3 provinsi baru dari pemekaran provinsi papua. Provinsi induk Papua menolak pembentukan daerah otonomi baru berupa 3 provinsi baru yang sudah disahkan oleh DPR. Ada 3 Provinsi yang akan dimekarkan dari Provinsi induk yaitu dari Provinsi Papua.

Rencana penambahan Provinsi baru tersebut diatur dalam Rancangan Undang-undang pembentukan daerah baru. Ke-3 Provinsi yang akan dibentuk tersebut pertama; Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan Tengah. Rancangan Undang-undang pembentukan daerah otonomi baru tersebut disahkan oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dalam rapat pleno yang digelar oleh DPR RI pada 6 April 2022. Semua Fraksi yang ada di Badan Legislasi setuju terhadap Rancangan Undang-undang pembentukan 3 Provinsi tersebut.

Apa yang menjadi penyebab penolakan pembentukan provinsi baru hasil pemekaran provinsi papua tersebut?. Dari sumber yang sudah terpublikasi di media masa bahwa penolakan tersebut didasarkan atas belum siapnya sumber daya manusia provinsi papua, kemudian belum adanya kajian yang mendalam bahwa masyarakat papua menerima pemekaran serta masyarakat papua dikhawatirkan akan terjadi perpecahan jika pemekaran yang tidak didukung oleh masyarakat papua secara keseluruhan akan menimbulkan gejolak di masyarakat papua sendiri.

Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan bahwa mayoritas rakyat menolak rencana pemekaran yang akan menambah tiga provinsi di daratan paling timur Indonesia tersebut. Lukas mengatakan bahwa Papua tak memiliki sumber daya manusia yang cukup untuk mengelola tiga provinsi baru. Selain itu rakyat setempat juga tidak dimintai pendapat terkait rencana pemekaran Papua itu. "Tidak ada cukup orang di sini (Papua) untuk membuat provinsi-provinsi baru,".

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dalam press releasenya menyatakan bahwa, sikap penolakan dari Lukas Enembe tersebut mengundang kontroversi atas apa yang dia sampaikan sebelumnya. Lukas Enembe berulang kali menyatakan dukungannya terhadap realisasi pemekaran provinsi di Papua di saat kampanye pemilihan gubernur tahun 2018. Pada kampanye pemilihan gubernur Papua tahun 2018 tersebut, Lukas Enembe menyambut aspirasi dari pendukungnya yang ingin mewujudkan provinsi baru Papua Selatan dengan positif. Dalam kampanye tersebut, Lukas mengatakan akan memperjuangkan pembentukan Provinsi Papua Selatan setelah pemerintah pusat mencabut moratorium pemekaran daerah (DOB).

"Bagaimana saya tidak bisa mekarkan keinginan masyarakat untuk Provinsi Papua Selatan? Saya ini tokoh pemekaran (Papua),” ujar Lukas seperti dimuat dalam press release tersebut. Dengan kampanye tersebut, Lukas Enembe kembali terpilih sebagai Gubernur Papua untuk kedua kalinya. Pada Juli 2019, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke menindaklanjuti janji Lukas Enembe tersebut dengan membentuk tim Pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPPS). Menurut Sekretaris Daerah (sekda) Kabupaten Merauke Daniel Pauta, Lukas Enembe telah mendorong pemekaran sejumlah provinsi di Papua, termasuk Papua Selatan pada saat kampanye. Langkah ini bertujuan untuk memaksimalkan pemerataan layanan masyarakat. Selama masa kampanye, isu pemekaran (Papua) selalu digemakan oleh Lukas Enembe kata Daniel. Sementara itu, pada tahun 2018, Lukas Enembe menugaskan Universitas Cendrawasih untuk melakukan kajian tentang pemekaran provinsi di Papua.

Kajian tersebut akhirnya menghasilkan rekomendasi 7 provinsi baru di Papua. (belakangan pemerintah dan DPR menyetujui 3 Provinsi Baru). Bahkan, rekomendasi 7 provinsi baru Papua tersebut pernah disebarluaskan oleh Lukas Enembe melalui berbagai media di Papua. Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sekaligus tokoh masyarakat Papua, Yorrys Raweyai sempat menggambarkan dukungan Lukas Enembe terhadap pemekaran Papua yang sudah digaungkan sejak 2008. Hal ini ia sampaikan dalam forum diskusi yang difasilitasi oleh Public Virtue Institute. Menurut Yorrys, sejumlah tokoh Papua, termasuk Lukas Enembe, pernah datang ke Jakarta untuk meminta realisasi pemekaran wilayah kepada pemerintah pusat. Itu konsep dari Lukas Enembe tentang Otonomi Khusus (Otsus) Plus. Beliau datang dengan seluruh pemerintah daerah dan saya memfasilitasi ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Pemerhati Masalah Papua Agus Kosek mengatakan, sejumlah tokoh masyarakat Papua mengakui bahwa kemenangan Lukas Enembe dalam pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari janji-janjinya untuk mewujudkan pemekaran Papua.

Berbicara tentang daerah otonomi baru, seyogyanya adalah bagaimana pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan dengan memperpendek dan memotong birokrasi yang diakibatkan jarak dengan wilayah yang cukup luas. Dilihat dari beberapa faktor mengapa pembentukan daerah otonomi baru merupakan suatu keniscayaan salah satunya adalah agar distribusi ekonomi dapat merata dan dapat tersalurkan kepada masyarakat. Kemudian pelayanan dapat dilakukan dengan cepat karena rentang kendali tidak begitu jauh yang memerlukan waktu dan juga distribusi kekuatan politik, sosial dan budaya dapat diminimalkan dan tersalurkan sesuai kondisi geografis suatu wilayah. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah salah satunya mengamanatkan Peraturan pemerintah tentang penataan daerah yaitu Desain besar Penataan Daerah di Indonesia tahun 2010-2025 yang berisi jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota hingga tahun 2025.

Dalam penataan ulang Desain besar Penataan Daerah tersebut pemerintah diharapkan memprioritaskan pembentukan Provinsi dan Kabupaten/Kota baru di daerah perbatasan dengan negara lain, daerah Kepulauan dan wilayah pedalaman. Pemekaran daerah berupa pembentukan daerah otonomi baru juga di lihat faktor kondisi geografis dan potensi fiskal daerah yang akan dilakukan pemekaran. Hal tersebut sangat penting untuk dikaji agar pemekaran tersebut tidak gagal berkembang karena lemahnya daya dukung daerah tersebut.

Sesuai dengan konstitusi yang berlaku, ada tiga pintu masuk dalam pembahasan pemekaran daerah yaitu; pemerintah (eksekutif), DPR (legislatif), dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Dalam BAB VI tentang Pemerintahan Daerah, UUD 1945 (Amandemen ke-2) Pasal 18 telah dengan jelas dikatakan bahwa, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang. 

Pasal 18 B ayat (1) menyatakan, bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan ayat (2), Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang. Dan yang perlu digaris bawahi adalah pemekaran daerah yang terbentuk akan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang di dalamnya terdapat aspek kesehatan, infrastruktur dan pendidikan yang memadai.

Harapan ke depan pemekaran daerah berupa pembentukan daerah otonomi baru tidak boleh dihambat dan tidak juga boleh terlampau mudah untuk pemekaran daerah tanpa adanya kajian secara utuh daerah yang akan dimekarkan. Dan pemekaran daerah tetap dengan mempertimbangkan aturan yang berlaku demi kesejahteraan masyarakat di daerah. Kasus pemekaran daerah di Provinsi Papua menjadi pembelajaran dalam menilai dan meneliti sejauh mana daerah tersebut siap atau belum siap untuk dimekarkan, agar kedepannya tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Oleh sebab itu daerah otonomi baru merupakan keniscayaan dalam mencapai pelayanan dasar yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan. Oleh sebab itu, pelayanan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur di daerah harus dapat terwujud dengan baik.

Penulis : Hasrul Sani Siregar, MA, Widyaiswara di BPSDM Provinsi Riau
Editor : Yusni
Kategori : Cakap Rakyat
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?

Berita Lainnya
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 25 Juni 2022
Tingkatkan Kepedulian Generasi Muda BEO Gelar Ajang Lestari Budaya Nusantara di Living World Pekanbaru
Sabtu, 25 Juni 2022
Pekan Raya Wisata Diharapkan Hidupkan Produk Lokal Unggulan Tenayan Raya
Sabtu, 25 Juni 2022
5 Orang Buruh Jadi Tersangka, Kuasa Hukum Pertanyakan Kinerja Polisi
Jumat, 24 Juni 2022
Pemkab Siak dan RAPP Perpanjang MoU Mitigasi Karhutla dan Stunting

Serantau lainnya ...
Selasa, 21 Juni 2022
Begini 5 Cara Agar UMKM Go Online dan Sukses Besar
Selasa, 14 Juni 2022
7 Daftar Pekerjaan Untuk Lulusan SMA yang Gajinya Besar
Kamis, 02 Juni 2022
6 Olahraga Mudah Paling Pas untuk Turunkan Berat Badan
Selasa, 31 Mei 2022
Meniti Mimpi, Wujudkan Rumah Impian untuk Calon Istri

Gaya Hidup lainnya ...
Jumat, 10 Juni 2022
Tutorial Mengubah Alamat Warga di Kecamatan Pemekaran, Disdukcapil Pekanbaru Beri Kemudahan
Kamis, 09 Juni 2022
Disdukcapil Pekanbaru Gencar Sosialisasikan Perubahan Adminduk
Selasa, 07 Juni 2022
Komitmen Jaga Kebersihan, Pemko Pekanbaru Ubah Sampah Jadi Bahan Baku PLTU
Selasa, 31 Mei 2022
Turun ke Sungai Sail, Pj Walikota Komit Selesaikan Persoalan Banjir

Advertorial lainnya ...
Jumat, 03 Juni 2022
UMKM Lokal jadi Target Pemasaran, Warungpay sudah Tersebar di Berbagai Wilayah Riau
Kamis, 02 Juni 2022
Elon Musk Wajibkan Karyawan Tesla WFO, Menolak Disuruh Mundur
Selasa, 31 Mei 2022
Samsung Galaxy A03 Hadir, Harga hanya Sejutaan
Selasa, 31 Mei 2022
Kominfo akan Bangun 42 BTS di Wilayah 3T Riau

Tekno dan Sains lainnya ...
Rabu, 22 Juni 2022
Pernah Raih Rekor MURI, RSI Ibnu Sina Pekanbaru Komit Tingkatkan Layanan Bagi Pasien Bibir Sumbing
Rabu, 22 Juni 2022
Wabup Nasarudin Hadiri Baksos Sunatan Massal PT RAPP dan APR
Selasa, 14 Juni 2022
Indonesia Raih Penghargaan Kependudukan dari PBB
Jumat, 10 Juni 2022
Counter Mandiri InHealth Hadir di Eka Hospital, Berikan Layanan Cepat dan Maksimal

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 24 Juni 2022
Fakultas Psikologi UIR Raih Hibah Penelitian Pengembangan Kurikulum dari Kemendikbukristek
Selasa, 21 Juni 2022
Dewan Pembina-nya Syamsuar, Zul Anshari Terpilih Jadi Ketua IKA FISIP USU Wilayah Riau
Selasa, 21 Juni 2022
SEF Berbagi Keceriaan dengan Panti Asuhan di Pekanbaru
Senin, 20 Juni 2022
FISIP Unri Buka Pendaftaran Calon Dekan periode 2023-2027, Berikut Syaratnya

Kampus lainnya ...
Selasa, 07 Juni 2022
7 Perusahaan Keroyokan Bersihkan Sungai Kerumutan Sepanjang 30 Kilometer
Rabu, 01 Juni 2022
MTSN 2 Pangkalan Lesung Dapat Bangunan Baru dari PT Musim Mas
Selasa, 24 Mei 2022
Pentingnya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Asian Agri Gelar Pelatihan Bagi UMKM Riau, Sumut, dan Jambi
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat

CSR lainnya ...
Polling
Bagaimana menurut Anda kinerja Anggota DPRD Riau dalam menjalankan fungsi Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sejak dilantik 6 September 2019?


HUT PEKANBARU 238 - CAKAPLAH
Terpopuler
Pemko - KONI Pekanbaru
Foto
Khas Hotel 13 Juni 2022
HUT PEKANABRU 23 Juni 2022 - BSP
Minggu, 15 Mei 2022
Rasa Bintang Lima Harga Kaki Lima, Burjobar dan Roti Cha Milik Arya Saloka dan Ferry Ardiansyah Hadir di Pekanbaru
Jumat, 13 Mei 2022
Beredar Foto Menag Yaqut Rangkul 'Ragil Mahardika', Ansor: 1000% Editan!
Jumat, 06 Mei 2022
Cantiknya Sophia Latjuba saat Lebaran, Tetap Stylish Walau Pakai Sarung
Rabu, 27 April 2022
Dikira Mualaf, Ternyata Ini Alasan Celine Evangelista Sering Pakai Baju Muslim

Selebriti lainnya ...
Demokrat 2022
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Dewan DPRD Riau 1
Jumat, 24 Juni 2022
Peduli Masyarakat Kurang Mampu, LAZISMu Riau Launching Warung Makan 2000
Rabu, 27 April 2022
Dompet Dhuafa Volunteer Riau Gelar Puncak Serambi
Selasa, 26 April 2022
ACT Riau Tebar Sajian Iftar terbaik untuk Yatim, Penghapal Quran, dan Warga Prasejahtera
Kamis, 21 April 2022
Menjemput Lailatul Qadar

Religi lainnya ...
Waisak 16 Mei 2022 - APRIL
Indeks Berita
Dewan DPRD Riau 3Dewan DPRD Riau 4Dewan DPRD Riau 5
www www