Ketua DPD Partai Demokrat Riau Agung Nugroho.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Masa kampanye Pemilu 2024 dipangkas menjadi 75 hari. Sebelumnya, DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, dan DKPP menyetujui Peraturan KPU (PKPU) soal tahapan Pemilu 2024. Dalam PKPU tahapan Pemilu 2024 ini, disepakati masa kampanye 75 hari.
Pemangkasan masa kampanye itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan masa kampanye pada tahun-tahun sebelumnya. Masa kampanye pada Pemilu 2019 mencapai 180 hari.
Menanggapi itu, Ketua DPD Partai Demokrat Riau Agung Nugroho menyebut, masa kampanye yang sejatinya berinteraksi dengan masyarakat tidak pernah ada kata cukup. Namun, jika usulan itu sudah menjadi kebijakan dan aturan, partai berlambang merci itu sudah siap.
"Bertemu masyarakat berkampanye tentu tidak akan pernah merasa cukup. Namun, apa yang sudah menjadi kebijakan dan keputusan partai Demokrat tentu siap saja," kata Agung, Kamis (9/6/2022).
Agung mengisyaratkan, masa kampanye selama 75 hari itu bukan lagi problem. Sebab, Partai Demokrat sebenarnya setiap hari selalu berinteraksi dengan masyarakat. Artinya, Partai Demokrat pada intinya siap dengan aturan tersebut.
"Apalagi memang Partai Demokrat ini kita sebutkan tidak lagi menuju 75 hari. Bahkan sebelumnya kita terus bersama masyarakat. Bahkan bisa dikatakan kita setiap harinya berkampanye. Hanya tinggal menunggu aturan resmi saja," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan bahwa pemerintah mendukung durasi masa kampanye selama 75 hari. Durasi masa kampanye itu sebelumnya sudah disepakati DPR RI dan KPU dalam rapat konsultasi.
Tito menyampaikan kalau dukungan dari pemerintah tersebut atas pertimbangan efisiensi, antisipasi Covid-19 hingga meminimalisir potensi keterbelahan atau konflik di masyarakat.
"Pada prinsipnya kalau dari KPU dan Bawaslu terutama juga menyanggupi 75 hari maka posisi pemerintah akan sangat mendukung karena lebih cepat lebih baik," kata Tito dalam rapat kerja di Komisi II DPR RI, Selasa (7/6/2022) lalu.
Tito juga menyebut kalau pelaksanaan kampanye yang lebih singkat juga berdampak terhadap anggaran yang bisa lebih dihemat.
"Karena waktu akan membuat anggaran atau biaya lebih efisien, kemudian kedua juga sekali lagi, potensi keterbelahan, konflik di masyarakat juga akan menjadi lebih rendah. Makin panjang akan makin rawan," tuturnya.