PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ada pemandangan menarik dari gedung LAM Provinsi Riau di Jalan Diponegoro sejak beberapa waktu terakhir. Dimana, terlihat ada dua baliho di sisi kanan dan kiri gerbang masuk gedung Balai Adat tersebut.

Kedua baliho tersebut sama sama mengucapkan tahniah hari jadi ke-52 LAM, namun dengan kepengurusan yang berbeda.

Pada sisi sebelah kiri, merupakan baliho ucapan HUT ke-52 LAM Riau, dari kubu LAM versi Marjohan. Dimana dalam baliho tersebut terpampang foto Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution. Kemudian terpasang juga foto dari Datuk Seri H Marjohan Jusuf sebagai Ketum MKA, dan disandingkan dengan Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, yang merupakan Ketum DPH LAM Riau.

Baliho tersebut ditambah tulisan "tegap langkah kembali ke khittah bersatu padu untuk maju".

Sementara itu, terlihat pula ucapan yang sama dari baliho kubu Syahril Abubakar. Baliho itu menampilkan 4 foto dari kepengurusan LAM versi Mubes Dumai beberapa waktu lalu.

Di sisi kiri, terlihat foto Ketum DPA LAM Riau, Tan Seri Syahril Abubakar, didampingi Setia Usaha Agung LAMR, Datuk Seri Muzamil Baharuddin. Kemudian di sisi kanan, terpampang foto Ketua Dewan Kehormatan LAMR, Ketua Dewan Kehormatan Adat LAMR, Tan Seri Khairul Zainal, didampingi Ketua MKA LAMR, Tan Seri T Rusli Ahmad.

Baliho tersebut juga memuat tulisan "Semakin amanah dalam berkhidmat".

Pantauan CAKAPLAH.com, pagi ini, Senin (13/6/2024), suasana di gedung LAM sepi, hanya ada beberapa orang terlihat.

Diberitakan sebelumnya, pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) versi Musyawarah Besar Luar Biasa Lembaga Adat Melayu Riau (Mubeslub LAMR) menduduki Balai Adat LAMR di Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (2/6/2022) lalu,

Pantauan di lokasi, puluhan pengurus LAMR versi Mubeslub dan laskar mendatangi balai adat. Namun mereka hanya berada di luar balai tidak bisa masuk, karena kunci dikuasai oleh pengurus LAMR kubu Syahril Abubakar.

Selain pengurus LAMR dan Laskar Melayu, tampak Ketua Umum MKA LAMR, Datuk Seri R H Marjohan Yusuf dan Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Taufik Ikram Jamil berada di balai adat. Mereka hanya bisa berdiri dan duduk di teras balai.

Ketua Umum DPH LAMR, Datuk Taufik Ikram Jamil mengatakan, jika kedatangan pihaknya ke balai adat LAMR berkantor, karena ia mengklaim sudah mendapat Surat Keputusan (SK) pemakaian gedung oleh Gubernur Riau.

"Saya sudah mendapat SK (pemakaian gedung LAMR) yang dicap oleh Gubernur Riau tertanggal 27 Mei 2022," kata Taufik Ikram kepada CAKAPLAH.com.

Sementara itu, Ketua Umum Dewan Pimpinan Agung (DPA) Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR), Tan Sri Syahril Abubakar angkat bicara terkait Pengurus Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) versi Musyawarah Besar Luar Biasa Lembaga Adat Melayu Riau (Mubeslub LAMR) yang hendak menduduki Balai Adat LAMR di Jalan Diponegoro Pekanbaru, Kamis (2/6/2022).

Kepada CAKAPLAH.com, Syahril Abubakar mengatakan, bahwa semua sudah ada mekanismenya, dan jika pihak Marjohan menganggap dirinya orang adat tentu akan menghormati hal tersebut.

"Semua kan ada mekanisme. Okelah mereka sudah dilantik gubernur, tapi LAM Riau itu kan tidak ada hubungan dengan gubernur, soal lantik melantik itu, karena LAM ini milik masyarakat. SK nya dari masyarakat," kata Syahril, Kamis (2/6/2022).

"Satu - satunya jalan, untuk menentukan keabsahanannya, ke pengadilan. Karena semua juri sudah jadi pemain semua ni. Dewan kehormatan adat atas nama Wan Abubakar Cs, dulu juga menyalah-nyalahkan kita, walaupun orang - orang tuanya tak ikut - ikut. Harusnya kan dewan kehormatan jadi pihak penengah, tapi karena pihak penengah sudah jadi pemain, jalan keluarnya satu-satunya tinggal di pengadilan," kata Syahril.

Pihaknya, kata Syahril, akan memasukkan gugatan ke beberapa orang. Antara lain ke ketua-ketua versi Mubeslub, dan pihak Pemprov Riau dan Gubernur Riau.

"Pokoknya yang terkait kita gugat. Pihak kuasa hukum sedang mempersiapkan, insya Allah satu dua hari ini terdaftar di pengadilan. Biar pengadilan yang memutuskan," cakapnya lagi.

Kemudian, terkait aset kantor, Syahril mengatakan, pihaknya akan mengembalikan ke pihak pemprov, bukan pihak LAM versi Marjohan. Karena yang memiliki balai adat tersebut adalah Pemprov Riau.

Syahril mengatakan, bahwa dirinya, Gubernur Riau, Syamsuar dan Raja Marjohan sama - sama memiliki ilmu terkait pemerintahan. Maka tentu harus mengikuti mekanisme yang berlaku.

"Kita mau kok ikut aturan, baik itu aturan adat maupun pemerintah, tapi dengan catatan, apabila pengadilan sudah memutuskan, siapa yang berhak nantinya menurut kacamata pengadilan, mari semua menghormati. Biarlah pengadilan yang memutuskan," ujarnya.

"Makanya, kepada semua pihak sabar-sabarlah dulu. Mereka datang ramai-ramai (ke balai adat), nanti kami datang ramai-ramai, apa hasilnya? Malulah sikit. Semuanya pakai proses lah, pakai mekanisme. Nanti apa kata anak kemenakan kita ni, apa lah kerja datuk-datuk ni. Dulu sudah berbuat salah, mengumbar dapur kita ke publik. Maka sekarang mari sesuai alur dan patutnya itu," cakapnya lagi.

Sampai saat ini, kata Syahril pihaknya tetap akan bertahan di balai adat LAM Riau. Karena pihaknya memiliki tanggung jawab menjaga aset, tentunya harus diserahkan dengan berira acara ke Pemprov Riau.

Syahril mencontohkan, pihaknya tentu mencatat apa saja aset di balai adat tersebut. Seperti AC, Laptop, Kamera yang merupakan uang rakyat.

"Kita pun sudah serahkan ke inspektorat untuk menghitung. Kita juga sudah berjaga - jaga, seandainya kita tidak melanjutkan di gedung itu, kita akan serah terimakan barang-barang ini dengan baik. Kita taat adat kok. Dari awal, yang mengerahkan laskar-laskar itu siapa, kita bertahan saja, kita ingin menunjukkan yang melayu jati itu siapa, saya dan kubunya Marjohan. Mari kita buktikan," ujarnya lagi.