Pj Bupati Kampar H Kamsol didampingi Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dan Wakil Ketua DPRD Kampar H Tony Hidayat menyalami perwakilan Fraksi Nasdem Mahmud Zainuri setelah menyampaikan pandangan umum.
|
BANGKINANG (CAKAPLAH) - Sejumlah fraksi di DPRD Kabupaten Kampar menyoroti persoalan keuangan yang dialami Pemerintah Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021. Salah satu adalah terjadinya defisit anggaran.
Pandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kampar terhadap terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan (RPP) APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2021 disampaikan pada rapat paripurna DPRD Kampar yang digelar Senin (13/6/2022).
Rapat ini dipimpin Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal dan dihadiri lengkap unsur pimpinan lainnya yakni H Tony Hidayat, Repol dan Fahmil serta para anggota DPRD Kampar dan sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Rapat ini dihadiri langsung Pj Bupati Kampar H Kamsol. Ini adalah kali pertama Kamsol hadir di rapat paripurna DPRD Kampar setelah dilantik beberapa pekan lalu.
Pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kampar disampaikan secara bergantian oleh Zumrotun yang mewakili Fraksi Gerindra, Juswari Umar Said dari Demokrat, Ramlan dari Golkar, Syafrizal dari PKS, Zulfan Azmi dari PAN, Said Abdullah dari PPP dan Mahmud Zainuri dari Fraksi Nasdem.
Beberapa fraksi mayoritas menyampaikan hal yang menyangkut dengan managemen keuangan dan realisasi anggaran kegiatan. Terkait hal ini Kamsol berjanji akan membenahi manajemen keuangan kedepannya.
Selanjutnya terkait opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang telah enam kali berturut-turut berhasil diraih Kampar dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menurut sebagian fraksi di DPRD itu tidak terkait dalam pelaksanaan kegiatan, akan tetapi WTP itu terkait dengan pertangungjawaban pengelolaan keuangan itu sendiri atau proses akuntabilitas.
Menanggapi sejumlah pertanyaan fraksi, terutama terkait defisit anggaran Kamsol menyampaikan hal itu kemungkinan karena efesiensi pengeluaran pembiayaan dan sebagainya, bukan karena lemahnya sistem pelaksanaan kegiatan.
Kemudian terkait terhadap pendataan aset-aset, Pemkab Kampar juga akan melakukan perbaikan. "Dalam visi misi, kedepan skala proritas anggaran akan tetap kita lakukan termasuk strategi kebijakan," cakap Kamsol.
Mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau itu mengatakan, berapa sektor ekonomi harus didorong pertumbuhannya karena terkena dampak pandemi Covid-19 dua tahun terakhir yang mengakibatkan ekonomi masyarakat kian terpuruk. "Apalagi saat ini dengan ketidakpastian global yang diamanatkan bapak Presiden Joko Widodo dampak dari komplik Rusia - Ukraina yang harus juga kita antisipasi," ulasnya.
Namun demikian, kata Kamsol, dalam program peningkatan ekonomi dan infrastruktur tidak boleh lepas. Pemkab Kampar juga akan mendorong peningkatan ekonomi dengan meningkatkan hasil pertanian dan pembagunan yang merata dengan sumber daya manusia yang handal.
Penulis | : | Akhir Yani |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Kabupaten Kampar |