PEKANBARU (CAKAPLAH) - Wakil Gubernur Riau (Wagubri), Edy Natar Nasution mengatakan, upaya terpenting dalam melakukan pengendalian inflasi daerah, kuncinya adalah melakukan koordinasi yang baik di lintas sektoral.

Hal tersebut diungkapkan Wagubri, saat membuka high level meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-Provinsi Riau, Selasa (14/6/2022).

Sebagaimana diketahui, beberapa waktu terakhir, sejumlah bahan pokok di Riau mengalami kenaikan harga yang tinggi.

Provinsi Riau, kata Wagub, pada Bulan Mei 2022 merupakan inflasi tertinggi ke empat se-Sumatera, yang terjadi karena adanya peningkatan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks pengeluaran dari tiga kota IHK di Provinsi Riau.

"Semua kota tersebut mengalami inflasi yaitu Kota Pekanbaru sebesar 0,73 persen, Kota Dumai sebesar 1,51 persen dan Tembilahan sebesar 0,95 persen," kata Wagub.

Selanjutnya, di beberapa komoditas, bahan kebutuhan pokok yang memberikan andil peningkatan harga pada Bulan Mei 2022 adalah bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras yang berpengaruh terhadap produk olahan dan dari bahan kebutuhan pokok tersebut.

Wagubri menambahkan, tekanan inflasi di Provinsi Riau dipengaruhi oleh dua faktor dominan, yang pertama adalah faktor yang bersifat fundamental yaitu pemulihan daya beli yang karena peningkatan income maupun karena pelonggaran aktivitas sosial ekonomi. Kedua adalah faktor peningkatan harga komoditas global yang bersifat lebih temporary.

"Sehingga kompleksnya aspek yang terkait dengan ketahanan pangan ini. Perlunya keterlibatan dan tanggung jawab banyak pihak agar ketersediaan pasok dan keterjangkauan harga dapat segera terwujud guna meningkatan kesejahteraan masyarakat," cakapnya lagi.

Wagubri menjelaskan, tekanan inflasi terhadap kenaikan harga bahan pangan tersebut harus diwaspadai dan dikelola. Sebab tekanan inflasi akan mempengaruhi daya beli masyarakat.

"Karena masih disadari bahwa terdapat kelompok masyarakat yang tidak mengalami peningkatan income atau tidak menikmati fenomena pemulihan ekonomi dan kelompok tersebut harus menanggung beban inflasi yang lebih tinggi," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan, fenomena inflasi dilakukan dengan memetakan sumber - sumber tekanan inflasi untuk beberapa sumber tekanan yang bersifat domestik.

Sehingga TPID perlu melakukan langkah - langkah yang relevan untuk mengatasi kondisi tersebut sesuai dengan pelaksanaan tugas dari masing- masing OPD maupun instansi.

"Tekanan inflasi yang bersumber dari faktor eksternal dan penguatan daya beli masyarakat. TPID dapat melakukan pendekatan melalui langkah - langkah komunikasi efektif untuk menjaga tingkat permintaan agar tidak terjadi lonjakan yang semakin menekan inflasi terhadap komoditas tersebut," lanjutnya.

Untuk itu, diharapkan TPID dan satgas pangan untuk dapat melakukan pemantauan lapangan terkait distribusi maupun penjualan, kesesuaian harga dan ketersediaan pasokan khususnya untuk komoditas pangan yang berasal dari impor.

"Perlunya kita saling berkoordinasi guna dapat bersama menekan laju inflasi di daerah, agar harga stabil dan kebutuhan pokok pun terjaga," ucapnya.

Untuk itu, kata Wagubri, peran Pemda dalam menjaga ketahanan pangan daerah, dengan memastikan dan memantau ketersediaan pasokan kelancaran distribusi komunikasi yang efektif dan keterjangkauan harga sebelas bahan pangan di daerah.

"Dan perlunya melakukan sinergi kebijakan yang ditempuh Pemda dan TPID melalui implementasi berbagai inovasi program yang diarahkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tingginya inflasi di Provinsi Riau," tukasnya.

Ia berharap kegiatan high level meeting TPID se-Provinsi Riau ini ada upaya bersama baik dari provinsi serta kabupaten kota untuk bersinergi mengendalikan inflasi di daerah.