Abdul Kasim
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai bulan ini di pemerintah pusat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Riau diminta masif lakukan edukasi politik kepada masyarakat.
Sekretaris Komisi I DPRD Riau Abdul Kasim mengeluhkan minimnya pemahaman politik masyarakat. Sebab, edukasi politik ini belum sepenuhnya menyentuh masyarakat.
"Edukasi politik harus diutamakan, ini sekarang masyarakat itu masih banyak yang kalau kita turun langsung 'wani piro'," kata Abdul Kasim, Selasa (14/6/2022).
Jelas dia, anggaran yang sifatnya sosialisasi masih sangat sedikit. Kesbangpol mestinya memahami tanggungjawabnya dalam memberi edukasi kepada masyarakat. Untuk itu, tahun depan, program edukasi politik ini harus diutamakan.
"Kita minta program tahun 2023 harus ke arah edukasi politik inisiatif dari Kesbangpol harus muncul dalam proses edukasi ini," kata dia.
Ia mengaku tak mempermasalahkan jika ada anggaran hibah kepada forum-forum tertentu. Sebab, itu perpanjangan tangan pemerintah untuk menyosialiasikan edukasi politik dan kebangsaan kepada masyarakat.
"Misalnya FKUB, kita support anggaran untuk mereka, karena mereka kumpulan tokoh-tokoh lintas agama, dan ada segmentasi tersendiri. Sehingga edukasi tadi sampai ke masyarakat," kata dia.
Ia juga menyinggung soal upaya Kesbangpol dalam meluruskan informasi terkait tuduhan Ustaz Abdul Somad (UAS) yang disebut ustaz radikal. Kesbangpol mestinya hadir dalam meluruskan isu tidak benar begini, apalagi mereka memiliki intelijen.
Sedangkan Anggota Komisi I DPRD Riau Kelmi Amri berharap, program sosialisasi kepada masyarakat ini menjadi prioritas. Apalagi jika berkaca dari Pemilu 2019, tensi politik sangat tinggi.
"Program harus lebih banyak yang menyentuh ke masyarakat, tensi politik harus dijaga, jangan sampai memicu konflik dibawah," jelasnya.