ilustrasi
|
JAKARTA (CAKAPLAH) - Komisi IX DPR RI yang membidangi urusan kesehatan mengingatkan agar program vaksinasi Covid-19 ketiga atau booster dipercepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus, menyusul adanya temuan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5. Dua subvarian virus Covid-19 itu menjadi salah satu pemicu naiknya kasus Corona di Indonesia beberapa waktu belakangan ini.
“DPR meminta ada akselerasi program vaksinasi booster Covid-19. Adanya subvarian baru Omicron harus diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang mendukung untuk menghindari gelombang baru kasus Covid-19,” kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Emanuel Melkiades Laka Lena, Selasa (14/6/2022).
Per Jumat (10/6/2022) lalu sudah ditemukan 8 kasus subvarian Omicron baru di Indonesia dengan rincian dua orang terinfeksi BA.4 dan sisanya terinfeksi subvarian Omicron BA.5. Pria yang akrab disapa Melki ini pun mengingatkan pentingnya menjalankam protokol kesehatan.
“Kita semua unsur masyarakat maupun pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sampai tingkat desa, kelurahan jangan lengah dan terus mewaspadai potensi kenaikan kasus yang masih mungkin terjadi,” tuturnya.
Tak hanya itu, Melki juga menekankan pentingnya memperkuat testing, tracing, dan treatment (3T). Ia menilai, proses tracing harus dilakukan secara saksama untuk meminimalisir penyebaran virus.
“Optimalisasi tracing mutlak dilakukan karena kasus subvarian baru Covid-19 yang sudah ditemukan di Indonesia teridentifikasi lewat transmisi lokal, dan sebagian karena imported case,” ucap Melki.
“3T secara masif dan acak dalam periode tertentu tetap perlu dilakukan di berbagai tempat fasilitas publik,” imbuhnya.
Kemungkinan penyebaran subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 disebut lebih cepat menyebar dibandingkan BA.1 dan BA.2. Selain itu, orang yang sudah mendapat perlindungan kekebalan yang disebabkan oleh infeksi varian Omicron kemungkinan masih bisa terkena subvarian jenis ini.
“Vaksinasi menjadi kunci. Pemerintah harus mengupayakan semua masyarakat mendapat perlindungan kekebalan lewat vaksin, termasuk booster,” tegas Melki.
Cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster baru berada di kisaran 22,71 persen. Melki menilai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu kembali menggalakkan program kerja sama dengan berbagai pihak dalam upaya mempercepat capaian booster.
“Pemerintah harus menggandeng seluruh elemen masyarakat untuk mempercepat vaksinasi booster, termasuk tokoh masyarakat dan tokoh agama,” sebut Legislator dari Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT) II itu.
Melki pun mendorong masyarakat yang belum memperoleh vaksin dosis I dan II, untuk segera mendatangi sentra vaksinasi. Ia mengingatkan, vaksinasi akan membantu masyarakat untuk terhindar dari bahaya virus Covid-19.
Penulis | : | Edyson |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Nasional |