PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar hari ini melakukan pertemuan dengan Komisi II DPR RI membahas terkait Rencangan Undang-Undang (RUU) Provinsi Riau, di Padang, Sumatera Barat (Sumbar). 

Selain Riau, dalam pertemuan itu Komisi II DPR RI juga mengundang Provinsi Jambi dan Sumbar membahas persoalan sama di masing-masing daerah. 

"Hari ini Komisi II DPR RI mengundang tiga provinsi yakni Sumatera Barat (Sumbar), Riau dan Jambi membahas RUU Provinsi. Kebetulan dari tiga provinsi itu, tuan rumah pelaksanaannya adalah Sumbar," kata Asisten I Setdaprov Riau, Masrul Kasmy, Kamis (16/6/2022). 

"Jadi hari ini Pak Gubernur Riau bersama Gubernur Jambi dan Sumbar akan mendapatkan gambaran dan penjelasan dari Komisi II DPR RI dari masing-masing daerah," sambungnya. 

Masrul mengatakan, dalam pembentukan RUU Provinsi Riau telah menyiapkan catatan, yaitu sebuah upaya yang didorong oleh Pemprov Riau melalui pendapat dan masukan dari tokoh-tokoh. 

"Ada tiga catatan yang disiapkan. Pertama bagaimana upaya ke khasan daerah Riau ini tidak terganggu oleh nuasa-nuasa hari ini, misalnya bahasa Melayu dan adat istiadat yang kiranya bisa mengikat di dalam undang-undang. Kemudian upaya terhadap pendapatan daerah, seperti sawit, perkebunan rakyat. Lalu, penanganan lingkungan hidup yang diharapkan ada suatu kearifan yang dimunculkan dalam pembahasan RUU Provinsi Riau," terangnya. 

Karena itu, pihaknya berharap catatan-catatan itu bisa didorong agar RUU Provinsi Riau mencerminkan adanya keperbedaan Riau dengan daerah lain.

"Artinya kita tidak terlalu muluk-muluk seperti daerah yang sudah memiliki kekuatan kemandirian semacam Aceh, daerah otonomi khusus dan Papua. Kita tidak seperti itu. Tapi kita berharap Riau ini diberikan porsi yang sedikit besar dalam posisi pendapatan, sehingga ada aspek-aspek daerah yang lebih kuat untuk mendapatkan pendapatan baik pajak, retribusi dan kearifan lokal, adat istiadat, budaya. Jadi itu yang akan dicoba disampaikan Pak Gubernur di dalam rapat bersama Komisi II DPR RI," terangnya. 

"Riau ini kan diakui daerah yang memiliki kekuatan Sumber Daya Alam (SDA) yang besar seperti sumber minyak. Bukan kita melawan, tapi tolong bagaimana Riau ini bisa mendapat porsi berkesinambungan, pemerataan dan dan berkeadilan," pungkasnya.