PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan Catatan Sipil (PMD-Dukcapil) Provinsi Riau mencatat sedikitnya ada 87 desa tertinggal di Provinsi Riau.

Sebanyak 87 desa tertinggal tersebut tersebar di enam kabupaten, diantaranya 12 desa di Kabupaten Kampar, 11 desa di Indragiri Hulu (Inhu), 32 Desa di Indragiri Hilir (Inhil), 2 desa di Rokan Hulu (Rohul), 21 desa di Kepulauan Meranti, dan 9 desa di Rokan Hilir (Rohil).

Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar melalui Kepala Dinas PMD-Dukcapil Provinsi Riau, Djoko Edy Imhar mengatakan, meski masih ada 87 desa tertinggal di Riau, namun jumlah itu sudah jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya.

"Desa tertinggal di Riau sudah terjadi penurunan signifikan dari tahun sebelumnya 187 desa," kata Djoko Edy Imhar kepada CAKAPLAH.com, Kamis (16/6/2022).

Lebih lanjut Djoko menjelaskan penyebab 87 desa diklasifikasikan sebagai desa tertinggal karena belum memenuhi indikator penilaian Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Indikator yang ditetapkan kementerian itu terdapat 3 indikator penilaian yaitu, Indeks Ketahanan Sosia (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE), dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL).

"Hal itu terjadi karena masih banyaknya permasalahan yang didapati desa tertinggal dan sangat tertinggal di setiap indikator, seperti IKS yang mengukur masalah infrakstrukur masih belum dibenahi, keterbukaan wilayah. Kemudian, IKE menilai modal sosial, pasar desa, dan keragaman produksi di desa. Lalu, untuk IKL melihat bagaimana ketersediaan penanganan bencana pada desa tersebut," terangnya.

"Itu salah satu indikatornya. Kan tidak semua desa punya pertokoan, punya pasar desa. Kemudian punya unit bank yang juga jadi penilaian, sehingga kita sulit kejar itu, karena tak semua desa punya unit bank," sambungnya.

Meski demikian, sebut Djoko, di Provinsi Riau juga memiliki persentase indeks penilaian keseluruhan tiga indikator yang baik menurut data yang diinput Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu 93,25 persen secara Nasional, namun untuk Riau susah 100 persen untuk klasifikasi desa mandiri itu nasional 8,84 persen, dan Riau sudah 10 persen atau di atas nasional.

"Kemudian untuk desa maju. Kalau secara nasional 28,86 persen, kita Provinsi Riau sudah 37 persen atau di atas nasional. Selanjutnya, untuk yang desa berkembang kalau nasional 47,6 persen, kita sudah 51 persen, dan juga di atas nasional pertumbuhan desa kita untuk kategori berkembang," jelasnya.

"Kemudian untuk tertinggal. Nasional masih tinggi 11,4 persen, kita sudah di bawah nasional 5 persen. Artinya kita sudah lebih baik, karena kalau untuk tertinggal kita harus lebih kecil. Sedangkan untuk yang sangat tertinggal secara nasional desa seluruh Indonesia itu kita, nasional 3,98 persen, dan kita 1,51 persen di bawah nasional berarti lebih baik," sambungnya.

Karena itu, tambah Djoko, kedepan pihaknya melakukan pemetaan desa tertinggal apa yang menjadi kendala, untuk meningkatkan desa yang sangat tertinggal menjadi tertinggal, dan desa tertinggal menjadi desa berkembang.

"Karena ini menyangkut fasilitas yang ada di desa, seperti ketersedian nakes ada di situ, pasar desa ini kan tidak serta merta bisa dibentuk begitu saja. Ini tergantung pada kondisi perekonomian masyarakat desa. Ini yang mau kita kejar. Kemudian menyangkut masalah peralokasian desa, kalau desa di pesisir, di pulau-pulau itu hanya angkutan laut yang ada. Ini menjadi perhatian dan hambatan? Wilayah yang membuat kita tidak serta merta melakukan itu, tapi kita mendorong ke arah sana," paparnya.

"Tahun ini kita akan turun berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan untuk penyediaan nakes. Karena ini menyangkut tanggung jawab kabupaten juga. Nanti kita akan dorong itu. Nanti di desa itu akan ada tenaga kesehatan, ada dokternya, ada bidannya. Kalau ini tidak ada kita tak bisa meningkatkan penilaian untuk menaikkan klasifikasi desa sekarang ke desa yang lebih baik," tutupnya.