PEKANBARU (CAKAPLAH) - Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Syamsuar-Edy Natar Nasution dipersingkat. Akhir Masa Jabatan (AMJ) yang seharusnya pada Februari 2024, dipersingkat menjadi tahun 2023.

Menanggapi itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Agung Nugroho meminta agar Gubernur Riau Syamsuar dan Wakil Gubernur Edy Natar Nasution fokus membenahi persoalan infratruktur menjelang akhir masa jabatan yang tinggal 1,5 tahun lagi.

Agung mengingatkan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tidak membuang-buang anggaran kepada kegiatan yang bersifat mubazir.

"Di ujung masa jabatan Pak Syamsuar dan Pak Edy, kita minta untuk fokus pada infrastruktur. Diperbaiki jalan-jalan yang rusak, dan proyek infrastruktur lainnya yang bersinggungan langsung dengan kepentingan masyarakat," kata Agung Nugroho, Kamis (23/6/2022).

Banyak 'PR' terkait infrastruktur yang harus diakomodir oleh gubernur. Seperti keluhan masyarakat soal akses jalan, jembatan, bantuan rumah ibadah dan lainnya harus diselesaikan sebelum masa kepemimpinan Syamsuar-Edy berakhir.

"Fokus saja selesaikan ini. Anggaran lain yang bersifat mubazir itu, jangan dilanjutkan. Seperti kegiatan seremonial di dinas-dinas," kata Ketua DPD Demokrat Riau itu.

Agung juga menyoroti banyaknya aset-aset yang tidak terkelola dengan baik. Padahal ada potensi pendapat asli daerah (PAD) yang dihasilkan jika bisa dimanfaatkan oleh Pemprov Riau.

"Kita lihat aset-aset kita yang sudah terbangun pun, tidak terurus. Makanya untuk infrastruktur ini, wajib menjadi atensi pak Gub," kata legislator daerah pemilihan Kota Pekanbaru itu.

Senada dengan Agung, Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti meminta agar Pemrov Riau menuntaskan pembangunan proyek jembatan yang terbengkalai di sejumlah wilayah di Riau yang telah dianggarkan melalui bantuan keuangan (bankeu) provinsi.

Banyaknya pembangunan infrastruktur jembatan yang mandeg di tengah jalan. Salah satunya jembatan di Langgar Payung Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu yang tak dilanjutkan pembangunannya. Kondisi serupa juga terjadi sejumlah wilayah di Provinsi Riau.

"Kita minta agar Pemprov Riau fokus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur terbengkalai. Kalau yang lama saja masih terbengkalai jangan bangun dulu yang baru," kata Syafaruddin Poti beberapa waktu lalu.

Berdasarkan audit, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) meminta agar jembatan-jembatan yang terbengkalai ini seharusnya menjadi prioritas pembangunan.