PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) mulai memetakan daerah yang berpotensi menjadi sumber pangan. Sebab, stok pangan di Riau sangat bergantung kepada provinsi tetangga, terutama Sumatra Barat.

Anggota Fraksi PDIP DPRD Riau Sugeng Pranoto mengatakan, Provinsi Riau harus bisa memiliki sumber pangan tersendiri, sebagai bentuk kedaulatan pangan di tingkat lokal.

Pemprov Riau melalui Dinas terkait sudah harus mulai memetakan daerah-daerah yang memiliki potensi menjadi sumber pangan, yakni tanaman palawija.

"Pangan itu kan tidak melulu soal beras, ada jagung, kacang-kacangan dan lainnya. Saya yakin, kalau Pemprov serius, kedaulatan pangan bisa terwujud," kata wakil rakyat Dapil Inhu-Kuansing ini, Jumat (24/6/2022).

Apalagi, dalam pengamatannya, masih banyak lahan-lahan di desa yang belum terkelola dengan baik, termasuk di Dapilnya, Kuantan Singingi. Yang di masa lalunya, pernah menjadi daerah penghasil beras.

Sugeng memahami, lahan di Riau ini banyak yang ditanami oleh tanaman seperti sawit dan karet. Namun, hal itu bisa diakali dengan metode tumpang sari, meskipun tak semua daerah bisa. Disinilah pentingnya pemetaan.

"Kalau padi itu kan kondisi lahan harus terendam air terus, kecuali jenis tertentu. Intinya pemetaan, kalau pemetaan selesai, bisa nanti dicari solusi, termasuk apakah daerah tersebut bisa dialiri oleh irigasi," jelasnya.

Terkait kondisi alam Riau yang berbeda dengan Sumbar, memang menjadi faktor tersendiri kenapa Riau tak bisa seperti Sumbar. Namun, ini jangan menjadi alasan untuk Pemprov tak memperdulikan persoalan pangan.

"Di Sumbar itu, airnya mengalir dari gunung, terus ke bawah dan melintas pesawahan. Bahkan orang di Sumbar bisa punya kolam ikan di depan rumah, ini tentu berbeda dengan Riau," kata dia.

Tapi di daerah Pulau Jawa, ada pula daerah yang secara geografis sama seperti Riau. Namun, mereka masih mampu menciptakan pangan sendiri. Sehingga, dalih kondisi alam tak sepenuhnya benar bahwa kita tak bisa produksi pangan.

"Di Jawa itu, saya lihat petaninya bawa pompa air, mereka buat sumur bor disana. Dan mereka bisa kok pangannya masuk kategori surplus. ini yang harus dilakukan Pemprov," jelasnya.