PEKANBARU (CAKAPLAH) - Truk tonase besar saat ini masih 'merajalela' di jalanan Kota Pekanbaru. Dishub pun diminta untuk menindak tegas truk-truk tersebut. Sebab, keberadaannya berbahaya bagi para pengendara yang melintas di sepanjang jalan kota dan akan merusak badan jalan.

Truk-truk itu seharusnya melintas di jalur yang diperuntukan bagi truk tonase besar.

Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Roni Pasla mengungkapkan, Komisi IV sudah kerap menegur Dishub Pekanbaru untuk menindak truk-truk tonase besar, terlebih, truk Over Dimension Over Loading (ODOL), yang masih masuk ke jalanan Kota Pekanbaru.

"Dishub mengaku tidak bisa menangkap karena itu urusan kepolisian, alasannya selalu begitu. Sementara itu jalan sudah bukan lagi jalan nasional, jadi itu gak boleh dilalui kendaraan besar," kata Roni, Senin (27/6/2022).

Ia mengaku kecewa terhadap Dishub Pekanbaru, dikarenakan alasannya yang tidak cepat tanggap untuk menindak kendaraan yang berukuran besar tersebut.

"Dishub Pekanbaru harus ada tindakan tegas, jangan sampai korban berjatuhan terus," tegasnya. Dia juga menghubungkan dengan kejadian naas kecelakaan lalulintas yang melibatkan truk tonase besar di simpang Garuda Sakti Pekanbaru. Pada insiden Jumat (25/6/2022) itu, anak SD menjadi korban dan meninggal dunia.

Katanya, jika pihak kepolisian dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru hanya berpangku tangan, dikhawatirkan akan semakin banyak korban yang berjatuhan akibat truk tonase besar yang masih melintas di jalanan Kota Pekanbaru.

"Sepanjang jalan itu tetap dimasuki truk besar, kalau itu dibiarkan terus ya tinggal tunggu waktu aja ada korban-korban selanjutnya," cakapnya.

Ia menyarankan agar Pemko Pekanbaru untuk menyurati perusahaan, asosiasi pengusaha serta supir-supir truk untuk dilakukan pemanggilan.

"Kota Pekanbaru harus terbebas dari truk berukuran besar. Jangan hanya tilang atau tangkap supir, tapi perusahaan harus diberikan peringatan. Kalau ada bekingan itu yang kita sesalkan, dan ini jangan sampai karena banyak mengorbankan berbagai pihak," pungkasnya. (parlementaria)