PEKANBARU (CAKAPLAH) - Selain merekomendasikan membangun sekolah negeri yang baru kepada Pemko Pekanbaru, DPRD juga meminta untuk mendata masyarakat yang menengah kebawah.
Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Muhammad Sabarudi menjelaskan, membangun SMP atau sekolah negeri suatu yang dilematis dikarenakan masih banyak keberadaan sekolah-sekolah swasta.
"Bagaimanapun mereka juga butuh dan sudah berkembang. Sekolah swasta juga membantu pemerintah untuk menguatkan mutu kualitas pendidikan. Jadi tentu harus ada keseimbangan antara memberikan kesempatan kepada swasta dan juga menguatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat," kata Sabarudi, Kamis (30/6/2022).
Oleh karena itu, Sabarudi meminta Pemko Pekanbaru untuk mendata persentase penduduk yang menengah kebawah agar masih bisa bersekolah di negeri.
"Pemerintah harus menggunakan data persentase penduduk yang membutuhkan sekolah negeri berapa, persentase masyarakat yang sudah mampu berapa. Jadi ada rasa keadilan disana. Tidak semata-mata zonasi disana misalnya kurang sekolah negeri, sementara disitu masyarakat nya menegah keatas," cakapnya.
"Ini yang perlu menjadi pertimbangan dari pemerintah, data itu harus ada. Kalau di daerah itu masyarakatnya menengah bawah ternyata tidak termasuk zonasi inilah yang menjadi pertimbangan kita untuk menganggarkan sekolah negeri disana," sambungnya.
Terkait biaya sekolah swasta yang dibilang cukup mahal dari sekolah negeri, harus perlu pembicaraan bersama antara pemerintah dengan sekolah swasta.
"Karena kan swsta kita tidak bisa mewajibkan begini begitu. Harus ada pembicaraan, tidak ada hal yang kemudian kita membuat keputusan namun berefek kepada yang memberatkan swasta," ungkapnya.
"Yang jelas ide untuk meringankan biaya di sekolah swasta ini bagus. Ide ini menarik untuk dibicarakan kedepan, karena bagaimanapun kita harus memperhatikan masyarakat kita, agar mereka bisa menikmati tingkat pendidikan," pungkasnya.(parlementaria)
Penulis | : | Bintang |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pendidikan, Kota Pekanbaru |