(CAKAPLAH) - Pemerintahan Inggris memanas. Perdana Menteri (PM) Boris Johnson akhirnya setuju untuk lengser dari jabatannya seiring dengan pengunduran dirinya sebagai pemimpin Partai Konservatif.

Dalam pidatonya yang disiarkan langsung oleh BBC, Kamis (7/7/2022), Johnson mengatakan hal tersebut merupakan keinginan partainya di parlemen.

"Jelas sekarang keinginan Partai Konservatif parlementer bahwa harus ada pemimpin baru partai dan oleh karena itu, perdana menteri baru," katanya.

Sebagaimana diketahui, Johnson terpilih menjadi PM karena ia adalah pemimpin partai yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilihan umum, yang kemudian ditunjuk sebagai PM oleh Ratu.

Namun demikian, posisi Johnson justru kian rapuh. Belum lama ini, dia menghadapi mosi tidak percaya di parlemen menyusul kandal 'partygate' yang menimpanya. Dalam mosi tidak percaya tersebut, Johnson berhasil 'lolos'. Namun, kepemimpinannya terus dipertanyakan hingga saat ini.

Berikut kronologi mundurnya PM Johnson dan skandal yang muncul dalam pemerintahannya, melansir berbagai sumber:

Skandal Pelecehan Seksual

Gonjang-ganjing pemerintahan Inggris dimulai sejak adanya skandal yang mencoreng nama pemerintahan Johnson. Skandal itu melibatkan Chris Pincher, anggota parlemen sekaligus sekutu Johnson di Parti Konservatif Britania Raya.

Pincher sebelumnya ditunjuk Johnson untuk menjabat posisi penting Deputy Chief Whip. Dalam website-nya diketahui polisi ini mengatur kontribusi partai untuk bisnis parlemen.

Sejak minggu lalu, Pincher sudah di skors. Ia diselidiki oleh badan pengawas parlemen terkait tuduhan pelecehan seksual setelah meraba-raba dua pria yang dalam keadaan mabuk.

Kejadian itu berlangsung 29 Juni saat ia menghadiri acara di sebuah The Conservative Friends of Cyprus, organisasi relawan Partai Konservatif Britania Raya. Laporan pelecehan itu diketahui seorang anggota parlemen yang kemudian melaporkannya ke Chris Heaton-Harris, sekretaris parlemen.

Pincher akhirnya memutuskan mundur dari jabatannya. Ia mengaku tengah mabuk kala kejadian terjadi.

Skandal ini kemudian beralih ke Johnson. Menurut Express.co.uk mengutip juru bicara kantor sekaligus tempat tinggal PM Inggris, Downing Street, ia telah di-briefing sejumlah komplain terkait perilaku Pincher di 2019, ketika hendak memilihnya di 2022.

Namun publik kemudian menyayangkan kenapa ia tetap dipilih Johnson. Menurut catatan media The Guardian, Pincher juga telah memiliki sejumlah kasus dan tuntutan sejak 2017.

Hal ini kemudian membuat Johnson meminta maaf Selasa lalu. Ia mengakui kesalahannya.

"Saya meminta maaf kepada semua orang yang sangat terpengaruh olehnya," kata Johnson dalam sebuah tayangan televisi, Selasa, melansir Reuters.

"Saya hanya ingin memperjelas bahwa tidak ada tempat di pemerintahan ini bagi siapa pun yang merupakan pemangsa atau yang menyalahgunakan posisi kekuasaan mereka," tulis The Guardian.

Menteri Mundur

Akibat skandal ini, pemerintahan Inggris nyaris bubar setelah lebih dari 50 menteri dan pejabat negara mengajukan pengunduran diri hanya dalam waktu 48 jam per Kamis (7/7/2022).

Gelombang pengunduran diri diawali Rishi Sunak yang menempati posisi menteri keuangan dan Sajid Javid yang menempati posisi menteri kesehatan.

Keduanya membidik kemampuan sang PM untuk menjalankan pemerintahan yang mematuhi standar. Ini terungkap dalam surat pengunduran diri mereka.

Bukan hanya menteri, di hari yang sama Alex Chalk yang menduduki posisi Jaksa Agung juga mundur dari pemerintahannya. Ia pun menyebut bahwa kemampuan pemerintah Inggris telah rusak.

Ini kemudian merembet ke sejumlah menterinya yang lain. Termasuk Menteri Anak dan Keluarga Will Quince dan Menteri Lingkungan Jo Churchill, yang mengajukan pengunduran diri Rabu.

Ini bukan skandal pertama di pemerintahan Johnson. Ia sendiri bahkan terjebak kasus "partygate" di mana dirinya terkait pesta-pesta yang berlangsung kala pemerintah memberlakukan kebijakan lockdown di awal pandemi Covid-19 menyerang negara itu 2020.