PEKANBARU (CAKAPLAH) - Enam Anggota DPRD Riau sudah menandatangani penggunaan hak interpelasi terhadap Gubernur Riau Syamsuar. Sesuai ketentuan, agar hak interpelasi dari DPRD Riau ini berjalan, diperlukan sepuluh teken atau persetujuan dari anggota dewan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Makmun Solihin saat dikonfirmasi menilai, tidak perlu ada interpelasi terhadap kebijakan gubernur. Sebab, kebijakan soal mutasi itu sudah menjadi kebijakan kepala daerah.

"Kalau Fraksi PDI Perjuangan merasa tidak perlu interpelasi terkait mutasi, demosi dan sebagainya itu. Karena itu kan kewenangan gubernur. Tentu dengan pertimbangan-pertimbangannya sudah dikaji dan kita juga mencari jalan diskusi dan musyawarah dengan pak gubernur terhadap hal-hal terkait kebijakan," kata Makmun, Selasa (12/7/2022).

Ia menilai, selama ini gubernur Riau sudah terbuka untuk berdiskusi dengan DPRD Riau. Untuk itu, kata dia, Fraksi PDI Perjuangan lebih enjoy dengan cara diskusi.

"Selama ini pak gubernur terbuka untuk diskusi. Oleh karena itu, tentu Fraksi PDI Perjuangan merasa lebih memilih jalan diskusi-diskusi untuk menyelesaikan persoalan, baik persoalan, kebijakan politik dan lain sebagainya," jelasnya.

Sebelumnya, enam anggota DPRD Provinsi Riau sudah meneken penggunaan hak interplasi kepada Gubernur Riau. Dan sesuai ketentuan, agar hak interpelasi dari DPRD Riau ini berjalan, diperlukan sepuluh teken atau persetujuan dari anggota dewan.

"Enam anggota dewan sudah setuju untuk hak interplasi, tinggal empat orang lagi. Kan minimal 10 orang anggota dewan agar hak interplasi terhadap gubernur bisa jalan," kata Anggota DPRD Riau dari Fraksi PKB, Sugianto, Selasa (12/7/2022).

Ditanya siapa saja yang sudah meneken, Sugianto menjawab yang pastinya ada dari FPKB. "Tambahan syaratnya agar hak interplasi jalan, selain minimal diteken 10 orang, juga mesti berasal dari minimal dua fraksi," tambah Sugianto.

Sebelumnya bergulir penggunaan hak interplasi kepada Gubernur Riau yang berasal dari politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ade Agus Hartanto. Kepada CAKAPLAH.COM, Ade mengatakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Riau menilai gaya kepemimpinan Gubernur Riau Syamsuar lebih mengedepankan emosi ketimbang rasionalitas.

Menurut FPKB, banyak bukti yang menunjukkan bahwa Syamsuar adalah pemimpin emosional. Bahkan terkesan, apa yang 'diurus' Syamsuar malah menjadi masalah ketimbang solusi.

"Gubernur hari ini sedang mempertontonkan sikap politiknya yang cenderung kekanak-kanakan. Karena apa yang dilakukannya saat ini cenderung membikin masalah. Bukannya selesai, tapi menambah masalah," kata Ketua FPKB DPRD Riau, Ade Agus Hartanto kepada CAKAPLAH.com, Jumat (8/7/2022).

Ade menyontohkan dengan apa yang terjadi dalam lingkungan birokrasi di Sekretariat DPRD Riau. "Hampir dua bulan ini DPRD Riau mengalami ketidakjelasan. Misalnya, dalam hal keuangan yang berpengaruh terhadap tugas dan fungsi DPRD Riau," kata Ade.

Dijelaskan, semua kalangan yang berada di dalam lingkungan DPRD Riau merasakan dampak atas kebijakan Gubernur Riau Syamsuar yang gegabah menunjuk Pelaksana Tugas Sekretaris Dewan (Plt Sekwan). "Tidak hanya anggota dewan, tapi tenaga ahli, honorer, ASN bahkan sekuriti pun merasakan dampak atas kebijakan gubernur menunjuk Plt yang berpengaruh terhadap keuangan DPRD," jelasnya.

Tidak hanya persoalan keuangan, urusan penunjukan pejabat di lingkungan DPRD Riau juga dianggap bermasalah. "Baru-baru ini Pemprov Riau melakukan mutasi pejabat di lingkungan Sekwan tanpa ada kordinasi dengan anggota dewan. Selama ini kan ada tradisi bagus bahwa jika ada pergantian pejabat di lingkungan Sekwan, gubernur kordinasi dulu dengan pimpinan dewan, tapi sekarang tidak ada," paparnya.

Atas tidak adanya koordinasi tersebut, lanjut Sekretaris DPW PKB Riau ini, ada pejabat yang sudah wajar diganti malah tidak diganti. Padahal pergantian itu perlu untuk menunjang kerja di Sekwan. "Ada pejabat di DPRD Riau itu yang secara kesehatan tidak memungkinkan lagi bertugas, tapi itu tidak diganti, tetap dipertahankan. Dan infonya, pejabat itu adalah keluarganya gubernur," jelasnya.

Nah, mutasi pejabat yang terjadi di DPRD Riau itu berbanding terbalik dengan mutasi di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD) Riau lainnya. "Ada pegawai yang menjadi lulusan terbaik Diklatpim, malah didemosi gubernur yang diduga karena pegawai tersebut merupakan keluarga dekat orang-orang yang dianggap lawan politik gubernur," tambahnya lagi.

Atas kondisi diatas, FPKB akan berkomunikasi dengan Ketua DPRD Riau Yulisman untuk mencari solusi. "Saya ingat betul kata Ketua DPRD Riau Yulisman bahwa kita harus menjaga marwah DPRD Riau ini. Nah, disaat kita sekarang dalam keadaan tidak dihargai ini karena kebijakan gegabah gubernur, maka kita mau Ketua DPRD Riau bersama kita bekerja mengangkat marwah lembaga," jelas Ade.

"Bahkan, FPKB sudah punya rencana akan menggunakan hak interpelasi untuk menyelesaikan masalah ini. Kita butuh satu fraksi lagi agar hak interpelasi ini bisa dijalankan," tukasnya.

Untuk diketahui hak interpelasi adalah hak yang dimiliki anggota dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah terkait kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat.