PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau Syamsuar mengungkapkan, bahwa Kabupaten Kampar, menjadi kabupaten dengan tingkat desa tertinggal paling tinggi di Provinsi Riau.

Hal ini diungkapkan Gubri dalam rapat koordinasi bersama dalam percepatan pembangunan untuk kesejahteraan dengan para kepala daerah se-Riau.

Pantauan CAKAPLAH.com, ada beberapa persoalan yang dibahas dalam rapat tersebut, mulai dari stunting, kemiskinan ekstrem, narkoba dan desa tertinggal.

"Desa sangat tertinggal itu paling banyak di Kampar, di sepanjang Subayang itu paling banyak desa tertinggal, internet tidak bisa, dokter juga tidak ada. Ini dibutuhkan intervensi dari kabupaten dan provinsi. Nomor dua itu Kabupaten Kepulauan Meranti," kata Syamsuar.

Gubri menjelaskan, pihaknya di provinsi, OPD sudah diintervensi apa saja yang bisa dibantu, agar nantinya desa sangat tertinggal bisa berubah menjadi desa berkembang, dan maju.

"Saya tugaskan kepala dinas PMD ini saja turun ke desa untuk menjelaskan, bersama tim ahli, dan edukasi. Apabila bisa dilakukan, akan bisa berkembang dan desa mandiri," cakapnya lagi.

Gubri mengatakan, bahwa di sepanjang Sungai Subayang, perlu dukungan internet, kemudian tidak ada satupun dokter di desa desa tersebut.

"Disana tak usahkan internet, kita nelpon aja tak bisa. Nah soal dokter, kita akan intervensi ada dokter yang ditugaskan turun ke desa setiap minggu, nanti dibagi oleh pak bupati dan camat sehingga bisa berikan pelayanan," cakapnya lagi.

Sementara itu, Staf Ahli Bupati Kampar yang hadir dalam kesempatan itu mengatakan, bahwa sebagian besar konsentrasi pihaknya memang di Kecamatan Kampar Kiri Hulu. Dimana 75 persen daerah tersebut masuk dalam kawasan hutan lindung.

"Kampar Kiri Hulu 75 persen adalah kawasan hutan lindung, jadi kami di Kampar agak susah mengintervensi karena berkaitan dengan regulasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena harus ada izin pelepasan untuk buka akses jalan menghubungkan desa terkait. Mungkin perlu ada kolaborasi dari provinsi juga pak," ujarnya.

Mendengar hal tersebut, Syamsuar mengatakan akan segera mengambil kebijakan. Akan berusaha terkait izin tersebut.

"Misalnya kita bangun tower untuk kebutuhan internet. Apakah bisa tinggi apa tidak, itu Diskominfo yang tahu. Yang penting nanti kita akan berkolaborasi. Kalau soal dokter, itu memang harus turun," tukasnya.

Turut hadir dalam kesempatan itu, wakil Gubermur Riau, pada kepala OPD di lingkungan Pemprov Riau, para kepala daerah atau yang mewakili. Pantauan di lokasi, kepala daerah yang langsung hadir adalah Walikota Dumai Paisal, sementara Meranti, Rohul, Inhil, Siak dihadiri Wabup, dan beberapa daerah lain dihadiri Sekda, Asisten dan Staff ahli.***