Sabtu, 13 Agustus 2022

Breaking News

  • Realisasi APBD Riau: Keuangan Baru Rp3,7 Triliun   ●   
  • Riau Belum Berlakukan Penghapusan STNK Mati Pajak 2 Tahun   ●   
  • Kenaikan Tarif Ojol Berpotensi Buat Inflasi Indonesia Makin Tinggi   ●   
  • Penambahan Kuota Belum Disetujui, Stok Pertalite di Riau Bakal Habis Oktober 2022   ●   
  • Pertama di Indonesia, Riau Buka Mall Vaksinasi dan Imunisasi   ●   
  • MA Vonis Bebas Dekan FISIP Unri Nonaktif Syafri Harto   ●   
  • Bermain di Sungai, Bocah 7 Tahun di Kuansing Tewas Tenggelam   ●   
  • Peresmian Tol Pekanbaru-Bangkinang Tunggu Jadwal Presiden   ●   
  • Kasus Covid-19 di Sekolah Naik, Diskes Riau Minta Sekolah Tidak Full Day   ●   
  • BPBD Riau Water Boombing Karhutla 25 Hektare di Rohul
Yamaha 11-13 Agustus 2022
Polling
Pemko Pekanbaru berencana menaikkan tarif parkir tepi jalan umum September 2022. Untuk kendaraan roda dua jadi Rp 2.000 dan roda empat Rp 3.000. Bagaimana menurut Anda?


Suap Pembahasan APBDP 2014 dan RAPBD 2015 Riau
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Dituntut 2 Tahun Penjara
Kamis, 14 Juli 2022 13:17 WIB
Mantan Gubernur Riau Annas Maamun Dituntut 2 Tahun Penjara
Sidang suap kasus suap pembahasan APBDP 2014 dan RAPBD 2015 Riau di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (14/7/2022).

PEKANBARU (CAKAPLAH) - Mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dituntut hukuman 2 tahun penjara dalam kasus suap pembahasan APBDP 2014 dan RAPBD 2015 Provinsi Riau. Annas Maamun memberi suap untuk anggota DPRD Riau periode 2009-2014 sebesar Rp1.010.000.000.

Tuntutan dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diketuai Yoga Pratomo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, Kamis (14/7/2022).

JPU menegaskan, Annas Maamun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHPidana.

Dalam tuntutannya, JPU mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan hukuman. Hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah memberantas korupsi dan hal meringankan terdakwa berkata jujur, berusia lanjut, dan sopan di persidangan.

"Menyatakan terdakwa Annas Maamun terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun," ujar JPU di hadapan majelis hakim yang diketuai Dahlan.

Selain penjara, JPU juga menghukum Annas Maamun membayar denda Rp150 juta. Dengan ketentuan jika denda tidak dibayar dapat diganti kurungan badan selama 6 bulan. "Menuntut terdakwa membayar denda Rp150 juta subsidair 6 bulan kurungan," kata JPU.

JPU menjatuhkan tuntutan tersebut dengan memperhatikan fakta persidangan dan kesesuaian keterangan para saksi, dan bukti-bukti. Annas Maamun memberikan suap dengan harapan agar APBDP 2014 dan RAPBD 2015 segera disahkan oleh anggota DPRD Riau periode 2009-2014 yang akan habis masa jabatan pada 6 September 2014.

Terdakwa juga menyampaikan keinginannya untuk memberikan uang tersebut dalam pertemuan pada 1 September 2014 di rumah dinas Gubernur Riau. Uang berasal dari Annas Maamun Rp400 juta, dan Rp500 juta bersumber dari Said Saqlul dan Jonly Rp110 juta.

Juga ada janji penyampaian pinjam pakai mobil dinas untuk anggota dewan tersebut untuk selanjutnya dilelang dan dimiliki secara pribadi. Perbuatan terdakwa itu tidak bisa dijadikan pembenaran untuk menghaluskan tindak pidana.

Atas tuntutan itu, majelis hakim memberikan kesempatan kepada Annas Maamun dan penasehat hukumnya untuk menggunakan hak hukumannya. "Apakah terdakwa akan mengajukan pledoi (pembelaan, red)," kata hakim ketua Dahlan.

Terdakwa melalui penasehat hukumnya menyatakan akan melakukan pembelaan dan meminta waktu selama saru minggu. "Sidang kita tunda pada Kamis (21/7/2022) dengan agenda pembacaan pledoi dari terdakwa," kata Dahlan.

Sebelumnya, JPU KPK dalam dakwaannya membeberkan pemberian hadiah atau janji dilakukan Annas Maamun sebagai Gubernur Riau periode 2009-2014 bersama Wan Amir Firdaus selaku Asisten II Ekonomi Pembangunan Setda Provinsi Riau.

Uang yang dijanjikan untuk anggota DPRD Riau dalam pembahasan RAPBD 2014 dan RAPBD 2015 sebesar Rp1.010.000.000. "Juga dijanjikan fasilitas pinjam pakai kendaraan yang nantinya bisa dimiliki anggota DPRD Provinsi Riau," ungkap JPU.

Janji tersebut diberikan kepada Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau periode 2009 - 2014, Suparman, Ahmad Kirjuhari, Riky Hariansyah, Gumpita, dan Solihin Dahlan selaku anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 sampai dengan 2014.

Pemberian itu dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut mengesahkan RAPBD-P 2014 menjadi APBD 2014 dan RAPBD-P 2015 menjadi APBD 2015 sebelum diganti oleh anggota DPRD Riau hasil Pemilu Legislatif 2014.

"Tindakan itu bertentangan dengan kewajiban Johar Firdaus, Suparman, Ahmad Kirjuhari, Riky Hariansyah, Gumpita dan Solihin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," tegas JPU.

Disebutkan juga setiap penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 128 ayat (1) juncto Pasal 129 juncto Pasal 122 ayat (3) Peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 07 Tahun 2013 tentang Perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Riau.

Lanjut JPU, tindakan berawal pada 12 Juni 2014, terdakwa selaku Gubernur Riau mengirimkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 050/Bappeda/08.09.

Selanjutnya pada 24 Juli 2014, terdakwa mengirimkan juga Rancangan KUA dan PPAS untuk RAPBD Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Provinsi Riau dengan Surat Nomor: 050/Bappeda/61.12 perihal Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS RAPBD P Tahun 2014.

Sebelum terdakwa mengirimkan Rancangan KUA dan PPAS untuk APBD Perubahan Tahun 2014 kepada Ketua DPRD Riau, pada Juli 2014 telah dilakukan rapat konsultasi antara terdakwa bersama SKPD dengan Pimpinan, Ketua-Ketua Fraksi dan Komisi DPRD Provinsi Riau.

Ketika itu terdakwa menyampaikan keinginannya agar RAPBD P TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dibahas dan disahkan oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 - 2014. Terdakwa juga menyampaikan bahwa terkait pinjam pakai mobil anggota DPRD Provinsi Riau disetujui untuk diperpanjang selama 2 tahun.

Nantinya pada saat lelang akan diprioritaskan untuk bisa dimiliki oleh anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 - 2014 yang berakhir masa jabatannya tanggal 6 September 2014. Atas keinginan terdakwa tersebut, Johar Firdaus menyetujui akan membahas RAPBDP TA 2014 dan RAPBD TA 2015 dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar).

Berlanjut pada 8 Agustus 2014, Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD P Tahun 2014.

Dalam pembahasan tersebut Banggar DPRD mempertanyakan beberapa hal diantaranya tentang penyerapan anggaran yang hanya sekitar 12 persen dari total anggaran.

Selain itu, usulan terdakwa tentang perubahan Peraturan Daerah terkait Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Provinsi Riau yang mengubah susunan organisasi badan-badan dan dinas-dinas yang berada di Pemerintah Provinsi Riau yang salah satunya adalah memecah anggaran Dinas Pekerjaan Umum menjadi 2 bagian masing-masing untuk Anggaran Dinas Cipta Karya dan Dinas Bina Marga.

Mengenai pergeseran anggaran perubahan untuk pembangunan rumah layak huni dari semula dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum kemudian diubah menjadi dikerjakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD). Oleh karena dalam pembahasan tersebut tidak ada titik temu antara Tim Banggar dan TAPD, kemudian rapat diskor.

Selanjutnya Johar Firdaus meminta agar dilakukan pertemuan tertutup yang bertempat di ruang Komisi B yang hanya dihadiri anggota Banggar. Untuk itu Suparman mengusulkan pembentukan Tim Informal sebagai penghubung antara DPRD dengan terdakwa.

Tim itu beranggotakan Suparman, Zukri alias Zukri Misran, Koko Iskandar, dan Hazmi Setiadi. Selain itu Suparman menginformasikan mengenai tawaran dari terdakwa untuk memperoleh pinjaman kendaraan yang nantinya pada masa akhir jabatan anggota DPRD, kendaraan tersebut akan dilelang dan diprioritaskan untuk anggota DPRD Provinsi Riau periode 2009 - 2014.

Hal tersebut disetujui oleh sebagian anggota Banggar. Sekitar atau 3 hari setelah pembentukan Tim Informal/Komunikasi, Suparman menyampaikan kepada Johar Firdaus, Riky Hariansyah, dan Zukri Misran bahwa dirinya telah bertemu dengan terdakwa.

Suparman juga menyampaikan tawaran pemberian uang sebesar antara Rp50 juta Rp60 juta untuk 40 anggota dewan tertentu yang akan ditentukan oleh terdakwa.

Pemberian itu diistilahkan Suparman dengan istilah “50 sampai dengan 60 hektar” dan mengenai peminjaman mobil pada prinsipnya tetap akan diberikan kepada para anggota dewan.

Dengan adanya janji tersebut, selanjutnya pada 19 Agustus 2014, DPRD Provinsi Riau memberi persetujuan terhadap RAPBD-P TA 2014 dengan ditandatanganinya persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBDP Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 Nomor: 16/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor: 54/NPB/VIII/2014.

Pada tanggal 21 Agustus 2014, Tim Banggar DPRD dan TAPD mulai melakukan pembahasan KUA dan PPAS APBD TA 2015. Kemudian dilakukan rapat kembali pada 25 Agustus 2014 antara Banggar DPRD dengan Komisi-Komisi DPRD dalam rangka penyampaian hasil pembahasan Komisi dengan Mitra Kerja tentang KUA dan PPAS Provinsi Riau TA 2015.

Kesimpulan rapat antara lain Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS yang telah disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan SOTK yang baru paling lambat Selasa tanggal 26 Agustus 2014. Lalu, Pimpinan DPRD menyurati terdakwa selaku Gubernur Riau untuk segera menyampaikan KUA dan PPAS RAPBD TA 2015 yang telah disesuaikan.

Pada 30 Agustus 2014, terdakwa menerima laporan dari Suparman melalui telepon yang intinya bahwa RAPBD TA 2015 tidak ada masalah. Padahal saat itu jelas bahwa koreksi buku KUA - PPAS TA 2015 belum diterima oleh DPRD Provinsi Riau dan belum dilakukan pembahasan.

Kemudian dilakukan pertemuan di rumah dinas Gubernur Riau pada 1 September 2014. Hadir Zaini Ismail selaku Sekretaris Daerah, Wan Amir Firdaus, M Yafis selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Said Saqlul Amri selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Suwarno selaku Kepala Sub Bagian Anggaran.

Dari legislatif hadir Johar Firdaus selaku Ketua DPRD Provinsi Riau Periode 2009-2014 dan anggota DPRD, Riky Hariansyah. Di sana dibicarakan tentang pembahasan APBD dari TAPD Provinsi Riau kepada terdakwa serta hal-hal yang nantinya akan dihadapi dalam pembahasan dengan DPRD terkait RAPBD TA. 2015 yang belum disetujui oleh DPRD Provinsi Riau.

Agar dilakukan pengesahan APBD, saat itu terdakwa melalui Wan Amir Firdaus memerintahkan kepala dinas di lingkungan Pemprov Riau untuk mengumpulkan uang. Selanjutnya uang itu diserahkan kepada terdakwa melalui Wan Amir Firdaus dan Suwarno.

Sekira pukul 18.00 WIB, Wan Amir Firdaus menyerahkan 1 tas ransel warna hitam dan 2 tas kertas warna hijau yang berisikan uang sejumlah Rp1.010.000.000 kepada Suwarno.
Setelah itu Suwarno mendapat telepon dari Amad Kirjuhari, dan meminta bertemu di tempat parkir di bawah kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau.

Di tempat parkir, Suwarno yang ditemani Burhanuddin lalu meletakkan 1 tas ransel dan 2 buah tas kertas warna hijau yang berisi uang tke dalam mobil Toyota Yaris warna silver nomor polisi BM-1391-PC yang dikendarai Ahmad Kirjuhari.

Pada t4 September 2014, RAPBD TA 2015 disahkan menjadi Perda APBD TA 2015 dengan ditandatanganinya Persetujuan bersama DPRD Provinsi Riau dengan Gubernur Riau tentang Rancangan Peraturan Daerah APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2015 Nomor : 21/SKB/PIMP/DPRD/2014 dan Nomor : 63/NPB/IX/2014.

Pada 8 September 2014 sekira pukul 16.00 WIB, di Hotel Raudah, Johar Firdaus memberitahukan Riky Hariansyah agar mengajak Ahmad Kirjuhari datang ke Kafe Lick Latte di Jalan Arifin Achmad.

Riky Hariansyah dan Ahmad Kirjuhari menuju kafe tersebut. Sebelum sampai mereka singgah ke rumah makan pempek di Jalan Sumatera Pekanbaru. Di sana, Ahmad Kirjuhari menceritakan kalau dirinya telah menerima uang sebesar Rp900 juta dari terdakwa.

Kemudian, Riky Hariansyah dan Ahmad Kirjuhari membuat catatan tentang pembagian uang. Rinciannya Riky dan Ahmad Kirjuhari mendapat Rp199 juta, Johar Firdaus Rp135 juta dan sisanya Rp575 juta dibagi secara proporsional kepada 17 orang lainnya berdasarkan jabatan anggota di DPRD Provinsi Riau hingga masing-masing dapat sekitar Rp30 juta sampai Rp40 juta.

Tidak lama Kemudian, Johar Firdaus menelepon dan meminta keduanya segera ke Kafe Lick Latte. Setelah sampai, Johar menanyakan uang pembagian untuk dirinya.

Riky Hariansyah memperlihatkan catatan yang dibuat untuk 20 orang. Namun Johar Firdaus meminta bagian Rp200 juta tapi karena uang tak cukup akhirnya Johar Firdaus menerima Rp155 juta.

Selanjutnya uang bagian Johar Firdaus diserahkan oleh Riky Hariansyah di rumah Johar Firdaus di Komplek Pemda Arengka Pekanbaru. Sementara bagian Riky untuk sementara diberikan oleh Ahmad Kirjuhari sebesar Rp50 juta.

Pada hari Senin tanggal 9 September 2014, dalam acara peninjauan lokasi kantor Pokja Pemekaran Provinsi Riau Pesisir di Kantor Gardu Partai Gerindra yang beralamat di Jalan Arifin Ahmad Pekanbaru. Lalu Ahmad Kirjuhari menyerahkan uang Rp30 juta yang dimasukkan dalam amplop kepada Solihun Dahlan.

Pada 10 September 2014, Ahamd Kirjuhari menyerahkan uang Rp20 juta dari terdakwa kepada Riky Hariansyah dan meminta agar diserahkan kepada Gumpita dan Ilyas Labai. Uang diserahkan satu hari kemudian, masing-masing mendapat Rp10 juta.

Terdakwa bersama Wan Amir Firdaus mengetahui atau patut menduga perbuatannya memberi uang Rp1.010.000.000 yang diserahkan kepada Johar Firdaus dam anggota DPRD 2009-2014 bertentangan dengan kewajiban sebagai penyelenggara negara.

Penulis : Ck2
Editor : Yusni
Kategori : Hukum, Riau
Untuk saran dan pemberian informasi kepada CAKAPLAH.com, silakan kontak ke email: redaksi@cakaplah.com
Polling
Pemko Pekanbaru berencana menaikkan tarif parkir tepi jalan umum September 2022. Untuk kendaraan roda dua jadi Rp 2.000 dan roda empat Rp 3.000. Bagaimana menurut Anda?

Berita Terkait
Jum'at, 05 Agustus 2022 15:00 WIB
KPK Terima Vonis 1 Tahun Penjara Annas Maamun
Selasa, 26 Oktober 2021 13:24 WIB
KPK Periksa Eks Ketua DPRD Riau Johar Firdaus
Komentar
cakaplah-mpr.jpeg
Selasa, 02 November 2021
DPR Ingin Seleksi Calon Anggota KPU-Bawaslu Ciptakan Demokrasi Lebih Baik
Selasa, 02 November 2021
Terima Aspirasi PPPK Guru, DPR Desak Peserta Yang Memenuhi Passing Grade Diluluskan
Senin, 01 November 2021
Komisi III DPR Dukung Langkah Kapolri Perbaiki Institusi Polri
Senin, 01 November 2021
Pimpinan DPR Sebut Kita Bersyukur Indonesia Jabat Presidensi G20

MPR RI lainnya ...
Berita Pilihan
Selasa, 26 April 2022
DPRD Dukung Pemprov Riau Tindak Tegas PKS Nakal, Kalau Melanggar Cabut Izin !
Selasa, 26 April 2022
Polemik Rotasi AKD DPRD Riau, Sugeng Pranoto: Hari Kamis Paripurna
Selasa, 26 April 2022
Sikapi Turunnya Harga Sawit di Riau, Ini Upaya Gubri
Selasa, 26 April 2022
CPNS dan PPPK Baru di Rohul Dipastikan Tak Terima THR, Ini Sebabnya...
Selasa, 26 April 2022
Sambut Mudik Lebaran, HK Operasikan 2 Ruas JTTS, Termasuk Tol Pekanbaru-Bangkinang
Senin, 28 Maret 2022
Ibu Muda Ini Ditangkap Polisi Usai Simpan Narkotika di Kandang Anjing
Minggu, 27 Maret 2022
Polda Riau Tingkatkan Kasus Jembatan Selat Rengit Meranti ke Penyidikan
Selasa, 26 April 2022
PPKM Level 2 Kota Pekanbaru Berlanjut hingga 9 Mei
Selasa, 26 April 2022
Parisman: 10 Tahun Visioner yang Menenggelamkan Pekanbaru
AMSI
Topik
Selasa, 08 Januari 2019
Penerimaan Pajak Air Tanah Pekanbaru 2018 Meningkat
Minggu, 06 Januari 2019
Mega Training 'Magnet Rezeki'
Minggu, 06 Januari 2019
Taman Marga Satwa Kasang Kulim, Kawasan Wisata Alam dan Hiburan
Minggu, 06 Januari 2019
Alam Mayang, Liburan Tak Mesti Keluar Kota

CAKAPLAH TV lainnya ...
Sabtu, 13 Agustus 2022
Isuzu Apresiasi Mitra yang Telah Bekerjasama Kembangkan Jaringan Part Shop di Seluruh Indonesia
Sabtu, 13 Agustus 2022
Walikota Dumai Sampaikan RAPBD Dumai Tahun 2023 sebesar Rp1,2 Triliun
Sabtu, 13 Agustus 2022
Menteri LHK Gelar Diskusi Bersama NGO dan Mapala se-Riau, Ini yang Dibahas
Jumat, 12 Agustus 2022
Cek Persiapan Sidang Tahunan DPR, Puan Ungkap Makna Penggunaan Ornamen Batik Khas Yogyakarta

Serantau lainnya ...
Kamis, 04 Agustus 2022
Nasabah Unit Imambonjol Dapat Honda Brio pada Pengundian PHS BRI
Minggu, 31 Juli 2022
Hadir di Pekanbaru, HijabChic Sambut Antusiasme Fashion Kaum Hawa dengan Tema Romantis
Sabtu, 30 Juli 2022
Ingin Make Over Gaya Rambut Ala Korea atau Jepang? Yuk.. Ke Haoon Hair Dressing
Kamis, 21 Juli 2022
Armada Band akan Meriahkan Hiburan Rakyat Hari Jadi ke-65 Provinsi Riau

Gaya Hidup lainnya ...
Sabtu, 13 Agustus 2022
Momen HUT Riau dan HUT RI, Hj Misnarni Berbagi Kebahagiaan di Panti Asuhan
Rabu, 10 Agustus 2022
Peringatan HUT ke-65 Riau, Momentum Perkuat Sinergi Bersatu Bangun Riau
Selasa, 26 Juli 2022
Hari Mangrove Sedunia, Gubri Tanam 200.000 Bibit Mangrove di Bengkalis
Senin, 25 Juli 2022
GALERI FOTO: Buka MTQ XL Provinsi Riau di Rohil, Gubri: Mari Syiarkan Alquran di Bumi Melayu

Advertorial lainnya ...
Minggu, 07 Agustus 2022
iPhone 14 Pro Ucapkan Selamat Tinggal Notch
Kamis, 04 Agustus 2022
Sukses Dihelat di Pekanbaru, STEAM Cup Sumatera Direncanakan Digelar Setiap Tahun
Selasa, 19 Juli 2022
Bengkalis Creative Network MoU dengan Meet Up Co-Working dan Founders Live
Senin, 27 Juni 2022
Fenomena Planet Sejajar Akan Terjadi Lagi 28 Juni 2022!

Tekno dan Sains lainnya ...
Jumat, 12 Agustus 2022
52 Nakes di Pulau Terluar Rupat Dilatih Tangani Kasus Darurat Ibu Hamil dan Bayi
Kamis, 07 Juli 2022
Permudah Pasien, Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Pekanbaru Buka Layanan Poliklinik Sore
Rabu, 06 Juli 2022
Pemko Pekanbaru Kejar Target Angka Stunting 6 Persen di 2024, Optimis Tercapai
Minggu, 03 Juli 2022
Penyebab Keputihan Darah yang Perlu Anda Ketahui

Kesehatan dan Keluarga lainnya ...
Jumat, 12 Agustus 2022
CAKAPLAH.COM Menerima Kunjungan Silaturahmi dari Fakultas Ilmu Komunikasi UMRI
Jumat, 12 Agustus 2022
Gubernur Usulkan Pendirian LLDikti XVII di Riau ke Menko PMK
Kamis, 11 Agustus 2022
Kukerta BK UNRI Buat Plang Nama dan Petunjuk Arah Wisata Alam Air Terjun Lubuok Nginio
Rabu, 10 Agustus 2022
Mahasiswa Kukerta Unri Serahkan Peta Desa untuk Merempan Hulu

Kampus lainnya ...
Selasa, 07 Juni 2022
7 Perusahaan Keroyokan Bersihkan Sungai Kerumutan Sepanjang 30 Kilometer
Rabu, 01 Juni 2022
MTSN 2 Pangkalan Lesung Dapat Bangunan Baru dari PT Musim Mas
Selasa, 24 Mei 2022
Pentingnya Tingkatkan Perekonomian Masyarakat, Asian Agri Gelar Pelatihan Bagi UMKM Riau, Sumut, dan Jambi
Minggu, 09 Mei 2021
Ramadan Penuh Berkah, BRI Bagikan Bingkisan ke Panti Asuhan, Panti Werdha, Jurnalis dan Masyarakat

CSR lainnya ...
Polling
Pemko Pekanbaru berencana menaikkan tarif parkir tepi jalan umum September 2022. Untuk kendaraan roda dua jadi Rp 2.000 dan roda empat Rp 3.000. Bagaimana menurut Anda?


HUT Riau 2022 - April RAPP
Terpopuler
PCR 2022
Foto
Khas Agustus 2022
Diskes Rohul Agustus 2022
Minggu, 15 Mei 2022
Rasa Bintang Lima Harga Kaki Lima, Burjobar dan Roti Cha Milik Arya Saloka dan Ferry Ardiansyah Hadir di Pekanbaru
Jumat, 13 Mei 2022
Beredar Foto Menag Yaqut Rangkul 'Ragil Mahardika', Ansor: 1000% Editan!
Jumat, 06 Mei 2022
Cantiknya Sophia Latjuba saat Lebaran, Tetap Stylish Walau Pakai Sarung
Rabu, 27 April 2022
Dikira Mualaf, Ternyata Ini Alasan Celine Evangelista Sering Pakai Baju Muslim

Selebriti lainnya ...
HUT Riau 2022 - PT SPR
Rabu, 09 Oktober 2019
Jadi Pimpinan DPRD Siak Dari Partai PAN, Ini Sosok Fairuz
Rabu, 09 Oktober 2019
Indra Gunawan Akan Berjuang Untuk Masyarakat dan Loyal Terhadap Partai
Rabu, 09 Oktober 2019
Ternando Jadi Anggota DPRD Siak Termuda dan Suryono Terpilih Dengan Suara Terkecil
Rabu, 09 Oktober 2019
Reaksi Pimpinan DPRD Siak Terkait PTPN V Buang Limbah Sembarangan

Parlementaria Siak lainnya ...
Senin, 04 Juli 2022
FPKB Kembali Salurkan Alquran Untuk Anak - Anak Mengaji di Pekanbaru
Minggu, 26 Juni 2022
Tinjau Kelayakan Pendidikan, Gubri Sambangi Pondok Tahfidz Quran Bengkalis
Jumat, 24 Juni 2022
Peduli Masyarakat Kurang Mampu, LAZISMu Riau Launching Warung Makan 2000
Rabu, 27 April 2022
Dompet Dhuafa Volunteer Riau Gelar Puncak Serambi

Religi lainnya ...
Indeks Berita
www www