Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Dr drh Chaidir
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Umum Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR) Dr drh Chaidir mengatakan dari segi formil, studi banding anggota DPRD Riau ke luar negeri meski di tengah keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, sah - sah saja. Karena sudah dianggarkan dan sudah 'ketuk palu'.
Dimana, anggaran 'plesiran' ke luar negeri, sudah dibahas oleh Pemprov dan DPRD Riau. Kemudian diverifikasi Kemendagri, dan sudah disetujui sebelum APBD dijalankan.
"Tak ada masalah dari segi aturan dan peraturan. Ketok palu kan sudah. Dalam verifikasi itu kan biasa dipersoalkan, bisa dicoret di direktorat anggaran, tapi kalau lolos jadi gak ada masalah," kara Chaidir saat berbincang dengan CAKAPLAH.com, Senin (18/7/2022).
Ketua DPRD Riau dua periode ini mengatakan, itulah sebabnya, yang menjadi persoapan dalam hal Kunker dewan ke luar negeri adalah persoalan efek moralitas. Apalagi yang mencuat adalah minimnya anggaran Riau tahun ini.
"Kok tiba-tiba ada yang keluar negeri. Di moral kenaknya. Karena kalau aturan tak ada yang dilanggar, izin keluar, tak ada kewenangan gubernur menolak," cakapnya.
Chaidir mengatakan, seharusnya anggaran sebesar Rp16,7 miliar tersebut tidak harus dilaksanakan. Dianggarkan tidak mesti langsung dipakai.
"Contoh beli mobil kita, dianggarkan, tapi karena situasi dan kondisi, mobil tak jadi dibeli, maka kembalikan uangnya ke kas daerah. Tak ada masalah, bukan mesti dipaksakan," ujarnya.
"Artinya anggota dewan tidak memilimi sense of crisis," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |