PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memiliki tujuh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Riau. Namun, satu perusahaan yakni PT Riau Airline (RAL) saat ini tidak aktif.

Keenam perusahaan plat merah tersebut diantaranya, PT Bank Riau Kepri (BRK), PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), dan PT Riau Petroleum.

Dari enam BUMD yang aktif, banyak masyarakat tidak mengetahui siapa Komisaris utama, Komisaris, Direktur utama, dan Direktur masing-masing BUMD tersebut. Apalagi orang-orang yang menduduki posisi penting di Anak Perusahaan Daerah (APD) dari sederet BUMD itu.

Berikut nama-nama Komisaris dan Dirut BUMD Riau berdasarkan penelusuran CAKAPLAH.com di situs resmi masing-masing BUMD Riau.

Pertama, BRK terdapat terdapat tiga jabatan Komisaris. Untuk Komisaris utama saat ini masih dijabat Syahrial Abdi yang juga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Riau, Komisaris independen Roy Prakoso, dan Rita Anugerah.

Sedangkan untuk posisi Direktur Utama BRK dijabat oleh Andi Buchari, Direktur keuangan dan operasional Said Syamsuri, Direktur dana dan jasa A Suharto. Kemudian Direktur kepatuhan dan manajemen resiko dijabat Fajar Restu Febriansyah, Direktur kredit dan syariah Tengkoe Irawan.

Kedua adalah, PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), Komisaris utama diemban Jonli, Komisaris Sahat Martin Philip (mengundurkan diri), Direktur Utama dijabat Adel Gunawan, Direktur operasional Syafruddin.

Ketiga, PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) jabatan Komisaris diisi oleh Evarefita yang juga Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, dan Direktur utama Afrizal Berry, Direktur umum Ibnu Legowo.

Keempat, PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER) terdapat. Untuk Komisaris utama dijabat Aryadi yang juga Karo Adpim Setdaprov Riau sebagai pelaksana tugas (Plt). Sementara posisi Direktur dijabat Ganesya Varandra.

Kelima, PT Sarana Pembangunan Riau (SPR) masing-masing posisi Komisaris dan Direktur  satu orang. Untuk Komisaris dijabat Jhon Pinem Armedi yang juga Karo Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, dan Direktur Fuady Noor.

Keenam PT Riau Petroleum, Komisaris dijabat oleh Indra Agus Lukman (mantan Kepala Dinas ESDM Riau). Meski tak lagi menjabat, saat ini Indra Agus masih dipercaya menjabat sebagai Komisaris di PT Riau Petroleum. Sedangkan posisi Direktur dijabat Husnul Kausarian.

Selain itu, dua BUMD Riau telah membentuk APD untuk pengembangan usaha perusahaan. Kedua, BUMD Riau yang memiliki APD yakni PT Riau Petroleum dan PT SPR.

PT Riau Petroleum memiliki tiga APB, yakni PT Riau Petroleum Siak. Komisaris Indra Agus Lukman, dan Direktur Darusman.

Kemudian, Riau Petroleum Kampar jabatan Komisaris dipimpin Tengku Zulmizan, ia saat ini diketahui merupakan pengurus DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Riau. Lalu, posisi Direktur Febri. Selanjutnya, Riau Petroleum Rokan posisi Komisaris dijabat Ahmad Syah Haroffie dan  posisi Direktur Ferri.

Selanjutnya PT SPR membentuk tiga APD diantaranya, pertama PT SPR Langgak untuk posisi Komisaris dijabat Said Usman Abdullah, dan Direktur Ikin Faisal. Kedua PT SPR Trada, Komisaris Hazairin, dan Direktur Saliandi. Ketiga, PT SPR Cipta Lestari belum diketahui siapa yang menduduki jabatan Komisaris dan Direktur perusahaan yang bergerak di bidang batu bara, limbah B3, elektrikal, dan barang jasa itu.

Dari tiga APB PT SPR, diketahui hanya PT SPR Langgak yang telah memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Sedangkan induknya yakni PT SPR, dan dua APD lainnya yaitu PT SPR Trada dan Cipta Lestari tidak ada menghasilkan pendapatan.

Asisten II Setdaprov Riau, Job Kurniawan mengatakan, jika Pemprov Riau telah melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD. Dalam evaluasi itu, pihaknya meminta BUMD Riau dapat melakukan inovasi dan pengembangan usaha dalam peningkatan dividen.

"Pada prinsipnya kita memberi keleluasaan kepada BUMD Riau untuk berinovasi dan mengembangkan usaha bersama anak perusahaannya. Makanya untuk mengembangkan usaha perlu dibentuk anak perusahaan. Tapi tidak semua BUMD bentuk anak perusahaan," katanya, Rabu (20/7/2022).

Job Kurniawan menjelaskan, BUMD yang memiliki anak perusahaan diantaranya PT Riau Petroleum. Keberadaan anak perusahaan dimaksud untuk menampung PI 10 persen ladang minyak, seperti Blok Siak, Rokan, dan Kampar.

"Sehingga ada anak perusahaan yang menanggung PI 10 persen. Seperti PI 10 persen Blok Rokan tentu ada anak perusahaan PT Riau Petroleum Rokan, Blok Siak ditangani PT Riau Petroleum Siak, begitu juga Blok Kampar ada PT Riau Petroleum Kampar. Makanya PT Riau Petroleum ada anak perusahaan yang menampung PI," terangnya.

Begitu juga PT SPR, lanjut Job Kurniawan, mereka juga ingin mengembangkan usahanya di anak perusahaannya. Makanya anak perusahaan dibentuk oleh induknya.

Ditanya apakah untuk jabatan Komisaris dan Direktur anak perusahaan dilakukan fit and proper tes atau penunjukan langsung, Job mengaku belum mengetahui secara pasti.

Begitu juga disinggung apakah Komisaris anak perusahaan BUMD boleh dari orang partai, Job juga belum mengetahui secara aturannya.

"Sejak saya menjabat Asisten II Setdaprov Riau belum pernah menunjuk Komisaris maupun Direktur anak perusahaan BUMD. Jadi saya belum bisa beri penjelasan terkait penunjukan Komisaris dan direksi anak perusahaan daerah, termasuk soal aturannya," cakapnya.