Ilyas Husti.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Prof Dr H Ilyas Husti MA angkat bicara terkait desakan dari ormas - ormas Islam di Riau untuk digelarnya Musdalub untuk menggantikan dirinya.
Kepada CAKAPLAH.com, Ilyas Husti mengatakan, bahwa sampai saat ini, tidak ada satupun organisasi Islam yang datang padanya untuk menyampaikan hal tersebut. Ia juga mengaku selalu menghadiri setiap kegiatan ormas Islam dan tetap terus menjaga komunikasi dan silaturahmi.
Selanjutnya, Ilyas Husti juga mengatakan, selama ini dirinya sebagai ketua MUI Riau, selalu melibatkan ormas dalam setiap kegiatan. Ia juga menjelaskan terkait tuduhan MUI Riau yang pergi plesiran ke Kepri.
"Saya tidak ikut ke Kepri. Tapi saya jelaskan. Di Batam itu, posisi MUI Batam dalam sertifikat halal kan bagus, jadi kita ke sana dalam rangka memberikan support. Makanya kita kirim ke sana ketua yang membidangi komisi fatwa. Kemudian untuk yang ke Tanjung Pinang, itu kan tempatnya untuk di provinsi, kita ingin bersinergi dalam rangka program BRK Syariah bisa bersinergi antara MUI Riau dan Kepri, karena wilayah BRK itu kan dua provinsi. Kemudian, bagaimana menjadikan Riau dan Kepri jadi destinasi wisata halal, dimana Riau saat ini di posisi ketiga kita ingin jadi posisi pertama, makanya sertifikat halal ini perlu disosialisasikan ke dua provinsi yang adik beradik ini," paparnya.
Selanjutnya, kegiatan lainnya adalah program gubernur, bagaimana mengembangkan sistem ekonomi berbasis syariah, dimana Riau dan Kepri serumpun melayu, maka disosialisasikan di Kepri.
"Tanggal 23 nanti kan diresmikan Wapres BRK Syariah, ini kan hasil kerjasama MUI dengan tokoh masyarakat. Jadi kalau saya mengirim tim ke sana (Kepri) ya tidak apa-apa. Dan itu pun dananya terbatas, dan banyak juga dana pribadi, saya pun tidak ikut waktu itu diwakilkan Pak Suhaimi sebagai komisi fatwa, dengan kepala kantor sekum dan bendahara umum," cakapnya lagi.
Maka dari itu, kata Ilyas, ketika ingin mengeluarkan statemen, ormas-ormas haruslah bertabayyun terlebih dahulu.
"Saya belum pernah didatangi ketua - ketua ormas yang menyampaikan (Musdalub) itu. Yang datang ke kita, ormas itu menunjukkan dukungan dan kerjasama. Jadi kalau ada yang mengatakan selama ini tidak ada, yang datang itu menyampaikan dukungan, dan kita mendukung melibatkan semuanya. Semuanya terlibat kok," cakapnya lagi.
Ia mencontohkan, seperti pelantikan Dewan Masjid Indonesia (DMI) dimana saat itu dirinya berhalangan hadir, namun dikirim wakil dari MUI Riau untuk itu pelantikan.
Untuk diketahui wacana Musdalub pertama kali diungkapkan Ketua DMI Riau, Mizan Asnawi.
Terkait persoalan ini, Ilyas Husti menduga, isu terkait Musdalub untuk menggantikan dirinya tersebut diprakarsai beberapa orang pengurus MUI Kota Pekanbaru, dimana sebelumnya sempat terjadi beberapa persoalan di tubuh MUI Pekanbaru.
"Saya mendengar dari MUI kota itu, sampai sekarang SK nya belum saya teken, karena banyak pelanggaran. Mulai dari pembentukan MUI Kecamatan dan melakukan pemilihan pengurus MUI kota, banyak aturan yang dilanggar. Maka saya tak mau neken, kalau saya teken, itu melanggar aturan," cakapnya.
Ia menjelaskan, sebelumnya posisi Plt Ketua MUI Kota Pekanbaru diserahkan Ilyas Husti ke Akbarizan. Ia mengatakan, memang sebelumnya MUI Kota di bawah komando Akbarizan membuat gerakan dengan mengompori ormas dan MUI kabupaten kota, bahwa Ilyas Husti tidak mau meneken SK tersebut maka ia melanggar aturan.
Ilyas mengatakan, pada Bulan Januari lalu, MUI kota menggelar Musda, dan itu melanggar aturan, karena masa jabatan pengurus MUI kota sampai Oktober tahun 2022, belum sampai waktunya. Selain itu, Sekum MUI Kota Pekanbaru setelah ketua dijabat Plt, malah dipecat dan diganti dengan orang lain yang disebutnya dekat dengan Akbarizan.
"Justru kalau saya teken saya langgar aturan, saya sudah sampaikan ke pusat, keputusan di pusat sekarang," ujarnya.
"Jadi kalau ada yang katanya ormas mendesak, sampai hari ini, belum ada satupun ormas yang datang dan telepon yang mengatakan itu," cakapnya lagi.
Lebih jauh, ia mengingatkan kepada para ustaz, untuk tidak menbuat manuver, jika diperlukan, datang kepadanya untuk bertabayyun. Apalagi dirinya menjalankan program Gubernur Riau malah di mosi tidak percaya. Hal itu sama saja menurutnya dengan bertentangan dengan program Gubernur Riau.
"Hubungan saya dengan Mizan (Ketua DMI) bagus, tak pernah menyampaikan hal-hal yang ada sesuatu di MUI ini, harusnya disampaikan ini itunya. Saya komunikasi dengan dia bagus kok. Kok ada seperti ini, terkejut lah saya. Tapi mungkin ini berawal dari gerakan MUI kota ini yang membuat isu seperti ini," katanya.
Lebih jauh, mengingatkan, bahwa di dalam MUI dan ormas adalah ustaz, maka dari itu jadilah ulama yang bisa dicontoh omongan dan perbuatannya.
"Makanya datang ke saya, tabayyun," tukasnya
Sebelumnya, sebanyak 19 dari 25 ormas Islam di Riau mendesak agar segera dilakukan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) untuk mengganti kepemimpinan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Riau, Prof Dr H Ilyas Husti MA.
Ormas Islam yang mendesak untuk dilakukan Musdalub antara lain FUI, Bakomubin, DMI, IKMI, MDI, IKADI, Ittihadul Muballighin, DMDI, dan belasan ormas lainnya.
Kepada CAKAPLAH.com, Ketua Dewan Mesjid Indonesia (DMI) Provinsi Riau, Mizan Asnawi mengatakan pihaknya atas nama ormas-ormas Islam, mendesak MUI Riau untuk melaksanakan Musdalub, hal ini berkaitan erat kekisruhan yang ada di MUI Provinsi Riau. Dimana kepemimpinan Ilyas Husti dinilai tidak sesuai dengan keinginan ormas-ormas Islam yang berada di bawah naungan MUI.
"Atas nama ormas, kami mendesak agar segera dilaksanakan Musdalub MUI Riau, agar MUI Riau bisa dikembalikan fungsinya. Karena ada beberapa kegiatan yang menurut ormas Islam tidak pantas dilakukan oleh MUI," kata Mizan, Rabu (20/7/2022).
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |