ROHUL (CAKAPLAH) -- Laju inflasi di Provinsi Riau pada bulan Januari hingga Juni 2022 berada pada posisi mengkhawatirkan. Tercatat dari bulan Januari hingga Juni, laju Inflasi Provinsi Riau telah menembus 5.30 persen atau lebih tinggi dari tingkat inflasi nasional yang berada di posisi 4 persen. 

Salah satu faktor yang memicu kenaikan laju inflasi di Riau tersebut, adalah kenaikan 11 Indeks Pengeluaran, dimana salah satu indeks tersebut yakni kenaikan harga kebutuhan pokok seperti cabai merah, bawang merah, daging ayam ras, telur dan sejumlah komoditas pangan lainnya. 

Sebagai bentuk pengendalian inflasi daerah, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melakukan strategi 4 K yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif. 

Koordinasi dengan berbagai institusi juga diperkuat salah satunya dengan menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Rokan Hulu dengan Biro Perekonomian Setdaprov Riau dan Bank Indonesia dengan melibatkan stakeholder terkait. 

Kegiatan yang digelar di Convention Hall Masjid Agung Islamic Center tersebut, dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Muhamad Zaki S. STP, Rabu (20/7/2022). 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten 2 Bidang Ekonomi Pembangunan Drs. H. Muhamad Ibnu Ulya M. Si. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Maria Cahyaningtias, Pimpinan Cabang Bulog Kampar Ashanti Pratimi, Perwakilan Biro Perekonomian yang di wakili Analis kebijakan Makro Sherli Wiguna Susanti. Perwakilan OPD terkait serta Camat se- Kabupaten Rokan Hulu. 

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hulu Muhamad Zaki mengatakan, perang antara Ukraina dan Rusia menyebabkan harga pangan dunia melambung. Hal ini tentunya memicu terjadinya inflasi. 

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, daerah diminta untuk mendorong ketahanan pangan di daerah masing-masing dengan memanfaatkan lahan tidur termasuk pekarangan rumah untuk ditanami tanaman pangan. 

"Pemkab Rohul terus mendorong camat dan kepala desa agar mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur dan pekarangan untuk ditanami tanaman pangan. Ini bertujuan agar masyarakat bisa mengurangi pembelian kebutuhan pangan, karena sebagian sudah bisa di hasilkan dari produksi sendiri," cakap Sekda Rohul Muhamad Zaki. 

Selain itu lanjut sekda, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga berupaya untuk memberdayakan UMKM dan Bumdes sebagai penopang ekonomi nasional. 

"Koordinasi dengan komunikasi juga terus dilakukan. Kami juga secara berkala melakukan penginputan data secara berkala terkait kondisi harga sehingga bisa cepat di dicarikan strategi pengendalian inflasi," ujarnya. 

Meski demikian, anjloknya harga komoditas kelapa sawit sebagai tumpuan utama masyarakat Rokan Hulu, cukup memukul daya beli masyarakat  walapun kondisi tersebut mampu menekan laju inflasi. 

Sementara itu Analis kebijakan Makro, Setdaprov Riau Sherli Wiguna
mengatakan, apa yang telah dilakukan pemkab Rohul dengan mendorong masyarakatnya memanfaatkan lahan di sekitar sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo. 

Meski tidak termasuk daerah yang masuk dalam daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) namun, upaya yang dilakukan Pemkab Rokan Hulu ini patut di contoh oleh daerah lainnya di Riau. 

"Untuk Riau yang masuk daerah Indek Harga Konsumen di Riau hanya tiga Dumai, Indragiri Hilir dan Pekanbaru. Jadi untuk memantau inflasi di Rohul itu hanya dilakukan BPS," terangnya. 

Sementara itu, Deputi Kepala BI Riau Maria Cahyaningtyas mengatakan untuk memitigasi peningkatan inflasi, TPID Riau akan selalu berupaya meningkatkan efektivitas strategi 4K yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif. Koordinasi dengan berbagai institusi terkait akan semakin diperkuat.

Sebelumnya berdasarkan rilis data inflasi oleh Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi bulanan di Provinsi Riau pada Desember 2021 tercatat sebesar 0,05 persen (mtm), atau lebih rendah dibandingkan dengan inflasi pada bulan sebelumnya di November 2021 sebesar 0,38 persen (mtm).

Dengan perkembangan tersebut, realisasi inflasi tahunan Riau pada 2021 tercatat cukup rendah, yaitu sebesar 1,54 persen (yoy).

"Rendahnya inflasi Riau pada 2021 tidak terlepas dari sinergi TPID se-Provinsi Riau. Salah satunya melalui inisiasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) untuk menjaga kontinuitas pasokan," ujarnya.

Sepanjang 2021, TPID se-Provinsi Riau berhasil menginisiasi 5 KAD dengan daerah sentra produksi, antara lain Sumatera Utara untuk komoditas cabai merah, Sumatera Barat untuk komoditas beras, dan DKI Jakarta untuk komoditas daging sapi.

Memasuki 2022, Tyas mengatakan sejumlah risiko harus diwaspadai pihak terkait agar inflasi tetap terkendali. Risiko tersebut diantaranya masih tingginya ketergantungan Riau terhadap pasokan komoditas pangan dari daerah lain; lalu berbagai komoditas yang terdampak penyesuaian cukai rokok, pengenaan cukai plastik, dan pengenaan cukai minuman berperisa.***