PEKANBARU (CAKAPLAH) - DPRD Riau mengungkap banyak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau hanya menyusu ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Legislatif menilai, sebagian BUMD ini belum memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Riau Zulkifli Indra mengatakan sudah memanggil beberapa BUMD Riau tersebut. Pemanggilan itu untuk mengevaluasi kinerja dalam mencapai target. Pemanggilan itu tidak berhenti di situ saja. Akan ada panggilan berikutnya, untuk melihat apakah masih ada masalah.

Apabila ditemukan banyak masalah, akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menangani permasalahan ini. "Kita evaluasi, andaikata juga bermasalah, banyak masalah baru kita buat pansus," kata Zulkifli Indra, Senin (25/07/2022).

Selama ini, BUMD itu masih terus disubsidi untuk operasional dan gaji para pegawai. "Pada umumnya nanti dia tak tercapai target gitu, hanya dianggarkan saja untuk kepentingan perusahaan BUMD-nya saja, menggaji aja sedangkan pendapatan lainnya gak ada itukan masalah," kata dia.

BUMD ini hanya bergantung kepada Pemerintah dan dinilai membuat rugi. Hal ini yang perlu diawasi agar ke depannya BUMD bisa mandiri.

"Jadikan pemerintah rugi jadinya. Nah ini yang kita awasi. Ini yang harus kita evaluasi, kita awasi, kita monitor. Agar ke depan ini supaya BUMD itu sehatlah. Itu harapan kita, tak menyusu lagi, dia bisa berdiri sendiri," jelasnya.

Untuk diketahui Riau memiliki BUMD yakni PT Bank Riau Kepri (BRK), PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), PT Permodalan Ekonomi Rakyat (PER), PT Sarana Pembangunan Riau (SPR), dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), dan PT Riau Petroleum.