Pengamat kebijakan publik M Rawa El Amady
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kunjungan Kerja (Kunker) Anggota DPRD Riau mendapat sorotan dari masyarakat, termasuk dari pengamat kebijakan publik M Rawa El Amady. Ia menilai, kegiatan itu tidak ada relevansinya terhadap kondisi Riau saat ini.
Akademisi Universitas Riau itu menilai, saat ini masyarakat Riau dalam kondisi susah. Mulai dari turunnya harga sawit, sampai persoalan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB). Bahkan juga ada yang dihantui dengan kasus konflik lahan yang berkepanjangan.
"DPRD harusnya tidak menggunakan anggaran itu dalam kondisi sekarang. Mereka keluar negeri tak ada tujuan jelas. Hanya pelesiran. Enggak ada manfaatnya," kata Rawa, Rabu (27/7/2022).
Menurut dia, selama ini perjalanan anggota DPRD Riau keluar negeri tak membawa manfaat apa-apa bagi pembangunan di Riau. "Itu kemauan politik anggota dewan saja. Mereka punya etika publik apa enggak?," kata Rawa.
Ia mengimbau masyarakat untuk mendesak Pemprov dan DPRD Riau membatalkan keberangkatan para wakil rakyat tersebut. Meski dikabarkan sudah ada beberapa anggota DPRD Riau yang berangkat, Ia meminta keberangkatan gelombang berikutnya dibatalkan.
Ia juga mengaku ikut menandatangani petisi online di Change.org yang diinisiasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang meminta Gubernur Riau membatalkan keberangkatan anggota dewan.
Petisi itu menuntut Gubernur Riau menolak rekomendasi izin keberangkatan anggota DPRD Riau ke luar negeri dan mengalihkan anggaran Rp16,7 miliar untuk pembangunan sarana pendidikan ataupun beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, dan S3 ke dalam perubahan APBD Riau tahun 2023.
Dalam petisi itu, Fitra Riau menjabarkan anggaran kunker terakhir dipakai oleh anggota DPRD Riau pada 2019 dengan alokasi belanja sebesar Rp17,3 miliar.