PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar telah membalas surat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait pengaduan honorer K2 yang dinyatakan lulus CPNS tahun 2014.

Tenaga honorer K2 Pemprov Riau yang lulus CPNS sebanyak 100 orang itu hingga kini belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab penetapan tersebut harus menyertakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Gubernur Riau.

Namun Gubernur keberatan dengan adanya syarat SPTJM yang sanksinya pidana jika di kemudian hari ditemukan persoalan terhadap honorer K2 yang lulus CPNS tersebut.

Berikut surat balasan Gubernur Riau Syamsuar kepada Komnas HAM terkait penjelasan tentang Tenaga Honorer K2 Provinsi Riau:

Menindaklanjuti Surat Kepala Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 470 K - PMT VI / 2022 tanggal 28 Juni 2022 Perihal: Permintaan Keterangan atas belum diangkat dan ditetapkannya 100 orang tenaga honorer K2, yang dinyatakan lulus pada seleksi CPNS Tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permasalahan belum diangkat dan ditetapkannya 100 orang Tenaga Honorer K2 yang dinyatakan lolos pada seleksi CPNS Tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah :

a. Salah satu persyaratan yang harus dilengkapi Tenaga Honorer Kategori II yang dinyatakan lulus seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK);

b. Masa pemberkasan NIP CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer Kategori II telah berakhir pada bulan Desember 2014, namun Provinsi Riau masih belum menyampaikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh PPK (saat itu Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman).

2. Upaya yang telah dilakukan yaitu:

a. Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Ahmad Hijazi) melalui Surat Nomor: 800/BKD/5.2/II/2017/276 tanggal 06 Februari Tahun 2017 Perihal Status Tenaga Honorer Kategori II Pemerintah Provinsi Riau telah menyurati Kepala Badan Kepegawaian Negara c.q. Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Riau telah mengusulkan penetapan NIP dari Tenaga Honorer Kategori II ke Kantor Regional XII BKN Pekanbaru melalui Surat Nomor 871/BKD-ADM/1327 tentang usulan Penetapan NIP dari Tenaga Honorer K2 tanggal 28 Agustus 2014 tanpa melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

2. Untuk penyelesaian berkas usulan Tenaga Honorer K2, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau telah mengeluarkan Surat Gubernur Riau Nomor 800/BKP2D/64.22 tanggal 9 November 2015 tentang verifikasi Tenaga Honorer K2 yang dinyatakan lulus di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka telah dilakukan verifikasi ulang terhadap berkas Tenaga Honorer K2 yang dinyatakan lulus dan berkas harus dilengkapi dengan SPTJM secara berlapis dimulai dari SPTJM Tenaga Honorer, SPTJM atasan langsung (Pejabat Eselon IV), SPTJM atasan dari atasan langsung (Pejabat Eselon III) dan SPTJM Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah

3. Selanjutnya Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi Riau telah menyurati Kantor Regional XII BKN Pekanbaru untuk perpanjangan kesanggupan penyelesaian kelengkapan berkas penetapan NIP untuk Tenaga Honorer K2 sampai dengan tanggal 30 Desember 2015, karena SPTJM tersebut yang dipersyaratkan untuk ditandatangani Gubernur Riau kecuali dihilangkan kata-kata sanksi baik secara administrastif maupun pidana.

b. Gubernur Riau (Syamsuar) melalui Surat Nomor : 800/BKD/1465 tanggal 11 Juli Tahun 2019 Perihal Pengangkatan CPNS THK-II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau telah menyurati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia c.q. Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur, yang intinya menyampaikan terdapat 100 (seratus) orang peserta CPNS Tahun 2013 dari Tenaga Honorer K2, yang telah lulus seleksi namun tidak dapat diproses penetapan NIP oleh BKN karena tidak melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sampai dengan batas waktu yang ditentukan sehingga tidak dapat diangkat sebagai CPNS.

c. Telah dilakukan audiensi antara DPRD Provinsi Riau, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau dan Kementerian PANRB pada 17 Maret 2021 secara virtual melalui Zoom Meeting membahas tentang Tenaga Honorer K2 yang dinyatakan lolos pada seleksi CPNS Tahun 2014 di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

3. Adapun solusi yang bisa dilakukan adalah dengan membuka formasi jabatan Tenaga Honorer K2 pada seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

4. Berdasarkan poin angka 3 (tiga) Pemerintah Provinsi Riau telah melaksanakan Seleksi PPPK untuk Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Non Guru pada Tahun 2019 dan 2021, dan sebanyak 15 (lima belas) orang PPPK Jabatan Fungsional Guru dan 5 (lima) orang PPPK Jabatan Fungsional Non Guru (Kesehatan) dari Tenaga Honorer K2 dinyatakan Lulus Seleksi, sudah diangkat dan ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.***