Markarius Anwar.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau menyoroti deviden yang diberikan dan pengembangan unit usaha BUMD milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau. Komisi III juga sudah lakukan pertemuan dengan beberapa perusahaan plat merah itu.
Ketua Komisi III DPRD Riau Markarius Anwar mengatakan, mendapatkan laporan bahwa salah satu BUMD milik Pemprov Riau, yakni PT Sarana Pembangunan Riau mendirikan anak usaha.
Kata dia, DPRD mendukung jika BUMD tersebut mampu untuk melakukan ekspansi bisnis didukung dengan sumber daya yang mumpuni untuk pengembangan bisnis.
"SPR memiliki anak perusahaan selagi punya sumber daya yang mumpuni tidak ada masalah. Saat ini SPR juga merambah ke sektor perkebunan HTI dan lainnya," ungkap Markarius, Kamis (28/7/2022).
Ia menyebut, perusahaan itu akan merambah ke sektor perkebunan. Jika SPR menyentuh sektor perkebunan, maka akan menjadi satu-satunya BUMD yang memiliki lini bisnis di bidang perkebunan.
Lanjut dia, meski saat ini untuk neraca keuangannya belum menghasilkan lantaran masih dibiayai APBD, DPRD tetap optimis. Sebab, ketika SPR presentasi di hadapan DPRD, menunjukkan ada peluang untuk mendapatkan laba pada sektor perkebunan.
"Dalam proposal yang disampaikan ada peluang bisnis yang cukup bagus untuk ke depan. Sehingga ada deviden laba perusahaan lebih baik dan manfaatnya bagi Pemprov Riau," kata dia.
Komisi III secara maraton mengevaluasi target capaian BUMD-BUMD di Riau. Diharapkan, perusahaan plat merah ini mampu mengoptimalkan keuntungan agar menjadi sumber pendapatan bagi daerah.
“Mereka dituntut untuk memiliki gebrakan program sehingga peningkatan laba dapat dikejar dari tahun ke tahun,” kata dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |