PEKANBARU (CAKAPLAH) - Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar memperjuangkan nasib honorer di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, yang selama ini melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) Riau.
Hal itu disampaikan Gubri saat menghadiri rapat koordinasi khusus (Rakorsus) pembahasan penanganan Karhutla yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud Md, yang juga dihadiri oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Kepala BNPB Mayjen TNI Suharyanto, di Gedung Manggala Wanabakti KLHK Jakarta, Kamis (28/7/2022).
Pada kesempatan itu, Gubri menyampaikan terkait dengan kebijakan pemerintah berkenaan dengan penghapusan pegawai honorer, tentu akan berimbas pada kerja operasional di lapangan dalam penanganan Karhutla.
Gubri mengatakan, kebanyakan dari anggota pemadam yang berjibaku ini masih berstatus honorer, sehingga dikhawatirkan kebijakan ini akan berdampak pada penanganan Karhutla di Riau.
"Kebanyakan anggota pemadam ini berstatus honorer, mereka yang sudah siap berjuang di lapangan ini, seharusnya tidak diberhentikan begitu saja, sementara mereka sudah terlatih dan terampil," terangnya.
Karena itu, Syamsuar berharap kebijakan penghapusan tenaga honorer di pemerintah daerah dapat dipertimbangkan lagi di tingkat pusat.
"Tidak mungkin tenaga honorer ditiadakan, siapa yang mau menjaga Karhutla? Tidak bisa hanya mengandalkan TNI dan Polri saja. Butuh kolaborasi bersama," tutupnya.
Untuk diketahui, Syamsuar juga sempat memperjuangkan tenaga honorer ini dalam rapat koordinasi Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Bali, serta juga pernah memperjuangkan ini kepada Wamendagri, John Wempi Wetipo dalam rapat koordinasi Gubernur se-Sumatera yang diselenggarakan di Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Penulis | : | Amin |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |