PEKANBARU (CAKAPLAH) - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Provinsi Riau menjadi sorotan akhir-akhir ini. Namun, Komisi V DPRD Riau menilai, tidak ada masalah dalam proses PPDB yang sudah selesai dilaksanakan.

Ketua Komisi V DPRD Riau Robin Hutagalung menceritakan, di awal dia baru jadi Ketua Komisi V, Ia mengundang Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) supaya melaksanakan PPDB itu secara konsekuen sesuai dengan regulasi yang ada, baik Permendikbud maupun petunjuk teknis (Juknis) dari Disdik. Supaya dilaksanakan secara konsisten.

"Setelah tanggal 6 Juli, pengumuman, kita langsung rapat dengan Disdik. Disdik saat itu sampaikan ke kita, setiap sekolah ada yang tidak terisi. Karena tinggal kelas, tidak menggunakan jalur pindah, ada yang tidak daftar ulang," kata Robin, Rabu (3/8/2022).

Disdik menyampaikan ke Komisi V ada 725 di SMA, 233 di SMK. Sehingga jumlah kekosongan mencapai 958. "Ketika itu disampaikan, saya pribadi waktu itu meminta supaya itu tidak diisi. Karena kalau diisi nanti akan menimbulkan problem baru," kata Robin.

Oleh Kepala Dinas, lanjut dia, itu tidak mungkin tidak diisi. Soal kenapa itu segitu banyak yang kosong, Ia bisa maklumi Kepala Dinas tidak bisa jawab lantaran posisinya sebagai pelaksana tugas atau Plt. Artinya dia tidak bagian dari panitia.

"Saya tawarkan itu supaya tidak diisi, dan jangan ada pendaftaran seperti ini, pak Job (M Job Kurniawan, Plt Kadisdik Riau, red) sepakat. Tapi tidak mungkin tidak diisi. Pertama selain memang kemungkinan dapat diisi, kedua untuk mengurangi beban, karena yang tidak diterima di negeri, baik itu SMA dan SMK itu sebanyak 12.800. Jadi kalau memang itu diisi, mengurangi beban ini," jelasnya.

Akhirnya, kata dia, dengan mempertimbangkan berbagai hal, Robin sepakat agar diisi, tapi diumumkan ke publik melalui Disdik. Namun Disdik tak sanggup. Sebab ada kemungkinan ribuan orang yang datang ke Disdik.

"Akhirnya kita rapat, kita coba berupaya mengisinya. Mengisi itu, ada dari Disdik dan ada Komisi V, tapi kita sampaikan melalui Disdik supaya dibantu. Tentu kita prioritasnya adalah orang tempatan disitu, secara ekonomi tidak mampu. Itulah yang sudah berjalan," kata dia.

Namun, Ia akui solusi itu tidak sepenuhnya bisa mengatasi persoalan itu. Maka ada opsi agar pembentukan sekolah baru dan saat ini sudah terlaksana meski masih menumpang gedung.

"Tidak menyelesaikan sepenuhnya. Namun, kita rapat terus dengan Disdik, bagaimana mengatasi hal seperti itu. Maka Disdik itu akan membuka sekolah baru, SMA 17, 18, dan 19. Tempatnya ada di Parit Indah, ada di Jalan Darma Bakti terus ada di Jalan Delima, di Binawidya," kata dia.

"Ini dibuka tiga sekolah, bangunan sementara Disdik pinjam ruangan dulu. Jadi tahun ini sudah dimulai, tapi bangunan fisik 2023. Ini solusi yang sudah dilakukan berdasarkan rapat Komisi V dan Disdik. Ini kan kita menunggu dari Pak gubernur. Tapi prinsipnya kita mendorong itu," tambah dia.

Bahkan Komisi V, kata dia juga mendorong sekolah swasta untuk menerima siswa afirmasi atau kurang mampu. Nanti dibantu melalui Dana Bosda dari Pemprov, ini yang sekarang dilakukan.

"Apakah PPDB ini misalnya bermasalah. PPDB ini menurut saya tidak bermasalah. Yang masalah itu ketersediaan sekolah yang tidak cukup. Makanya kita meminta Disdik supaya disampaikan ke gubernur, agar digesa terus. Karena ini tidak sebanding. SMP sampai 46, SMA hanya 16, sementara kita ada wajib belajar. Ini yang kita dorong ke depan. Kita tidak menyoroti PPDB itu bersalah," papar dia.***