PEKANBARU (CAKAPLAH) - Provinsi Riau memiliki potensi lahan gambut dan mangrove yang luas. Potensi besar itu bisa membantu pencapaian serapan karbon 140 juta ton karbon dioksida ekuivalen (COe2) di Indonesia pada 2030 mendatang.

Demikian disampaikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), Hanif Faisol usai Workshop I Penyusunan Rencana Kerja Sub Nasional Indonesia's Forest and Other Land Use Net Sink atau FOLU Net Sink 2030, Selasa (9/8/2022) di Pekanbaru.

"Untuk memenuhi target 140 juta ton COe2 ini, kita harus dukung penuh dengan menggunakan semua kekuatan kita, termasuk di tingkat provinsi. Ada tiga pulau yang sumbangan kontribusi volumenya besar, yaitu Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua. Di Sumatera ini, termasuk Riau yang cukup besar sumbangannya. Tingkat pilihan lokasinya yang juga cukup ekstrim tinggi dan sumbangannya hampir 5,4 juta hektare untuk menyumbang karbon," kata Hanif.

Untuk itulah, penyusunan rencana kerja sub nasional Indonesia's Folu Net Sink 2030 sangat diperlukan, mulai dari sosialisasi hingga workshop.

"Jadi ini yang sedang kita susun dengan melibatkan seluruh pelaku di tingkat provinsi. Kita punya waktu sebulan setengah sampai 2 dua bulan dari sekarang untuk menyesuaikan dengan rencana kerja nasional. Lalu akan diimplementasikan sampai 2030. Nanti banyak yang akan diintervensi dan disusun bersama," terangnya.

Hanif menyatakan, jika Presiden telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon atau NEK, Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional, serta penurunan emisi sangat ditentukan oleh pengendalian emisi GRK sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya. Hal ini mengingat bahwa sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya, adalah satu-satunya sektor yang selain menjadi sumber emisi juga sekaligus menjadi penyerap GRK.

Berdasarkan konsep ini diharapkan penyimpan/penguatan serapan karbon, dengan pendekatan carbon net sink dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya pada tahun 2030 Indonesia’s FOLU Net Sink 2030, dapat menjadi solusi.

Memperhatikan hal tersebut Menteri LHK telah menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai, dimana tingkat serapan emisi Gas Rumah Kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau, bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi. Sektor kehutanan memiliki porsi terbesar di dalam target penurunan emisi gas rumah kaca, yakni berkontribusi sekitar 60 persen dalam pemenuhan target netral karbon atau net-zero emission.

Indonesia merupakan negara pertama di dunia yang menyatakan bahwa sektor FOLU Kehutanan dan Penggunaan Lahan lainnya, akan mencapai kondisi Net Sink pada tahun 2030.

"Pemerintah Daerah sangat diharapkan berperan aktif sebagai pemangku kebijakan di daerah untuk mendorong percepatan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di tingkat daerah," jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau, Mamun Murod mengatakan bahwa Riau akan mendukung penuh rencana pemenuhan Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Sejalan dengan itu, lanjut Murod, secara normatif Riau sudah membangun pra kondisi dengan menyusun roadmap Riau hijau dan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pihaknya juga sudah menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Riau.

"Hari ini kita juga sedang memfasilitasi dan mendorong terbentuknya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di kabupaten, ada 13 KPH yang datang," katanya.

Murod menyebut, bahwa Riau yang dianugrahi kawasan gambut terluas di Indonesia mencapai 5,4 juta hektar ini juga dihadapkan dengan sejumlah permasalahan kompleks, salah satunya terkait kebakaran hutan dan lahan.

"Tadi disebutkan bahwa memang Riau ini sangat seksi terkait dengan Indonesia's FOLU Net Sink ini. Karena kita dihadapkan pada persoalan yang kompleks yaitu memiliki luasan gambut yang cukup besar lebih dari 60 persen dengan tantangan resiko Karhutla," ujarnya.

"Marena persoalan inilah barangkali yang tidak mungkin kita laksanakan sendiri, tetapi perlu koordinasi kolaborasi dengan semua pihak, termasuk juga dengan pemerintah pusat dan Kementrian KLHK melalui program Net Sink," tukasnya.