Husaimi Hamidi
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kasus PT Duta Palma Nusantara merugikan negara sebesar Rp78 triliun. Komisi II DPRD Riau menduga, masih ada perusahaan lain yang mengangkangi aturan seperti kasus perusahaan yang beroperasi di Indragiri Hulu itu.
Sekretaris Komisi II DPRD Riau Husaimi Hamidi menilai penanganan kasus itu merupakan langkah maju. Namun, di Riau baru satu perusahaan yang asetnya disita oleh Jaksa Agung.
"Kita minta ada perusahaan berikutnya menyita aset perusahaan yang tidak punya izin. Setahu saya di Riau banyak perusahaan yang tidak berizin. Saya dukung itu Jaksa Agung, tapi maunya jangan satu Duta Palma saja. Kalau sudah punya data dari Pansus DPRD Riau ayok kita cari supaya masyarakat juga terbantu," kata Husaimi, Jumat (12/8/2022).
Ia mengungkap, di Provinsi Riau banyak perusahaan yang menanam sawit di daerah aliran sungai (DAS). Bahkan, ada sungai yang sengaja ditimbun dan dialihkan alirannya demi bisa menanam sawit.
"Hari ini tidak ada lagi daerah aliran sungai (DAS). Tidak ada lagi, siapa yang ngeluarin izinnya. Sungai ditimbun. Ada lagi sungai yang diganti. Ini ada sungai karena dia mau nanam, ini ditutupnya. Ini kan tidak betul lagi," kata dia.
Ia menantang pemerintah agar bisa mengusut perusahaan yang menyalahi aturan tersebut. Perusahaan nakal yang berbuat seperti itu kata dia, tidak sedikit.
"Berani ndak pemerintah, penegak hukum kita mengejar hal-hal seperti itu. Di Riau bukan sedikit. Menanam sawit di pinggir sungai itu bukan sedikit lagi. Menanam sawit di atas sungai yang ditimbun bukan sedikit. Tapi pemerintah kok tutup mata," tegasnya.
Lanjut dia, kalau kondisi seperti itu terus dibiarkan, masyarakat Riau akan dirugikan oleh perusahaan. Akan ada gangguan bagi masyarakat dari binatang buas jika perambahan tanpa izin itu dibiarkan.
"Yang rugi siapa? Masyarakat kita. Hari ini monyet menyerang manusia, harimau. Kenapa? Karena tidak ada tempatnya lagi. Jangan salahkan harimau. Salahkan perambah hutan itu," kata dia.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Lingkungan, Hukum, Riau |