PEKANBARU -Gubernur Riau Drs H Syamsuar Msi mengatakan bahwa prosesi alih operator migas dari Badan Operasi Bersama (BOB) PT Bumi Siak Pusako dan Pertamina Hulu yang berlangsung Senin (8/8/2022) malam merupakan kado spesial dihari ulang tahun Riau ke-65. Hal itu diungkapkannya saat memberi sambutan pada acara Prosesi Seremonial Perpanjangan  Wilayah Kerja Coastal Plains Pekanbaru (CPP), Senin (8/8/2022).

“Ini merupakan kado spesial HUT Riau ke-65 tahun ini,” ujarnya. Hadir pada acara puncak yang dipusatkan di Balai Serindit Gedung Daerah Riau Jl Diponegoro itu Menteri ESDM yang diwakili oleh Direktur Teknik Lingkungan Migas Kementeria ESDM, Dr Mirza ST MT MM, Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto,  Direktur Pertamina Hulu yang diwakili oleh Direktur PHR, Jaffe Arison Suardin.

Dari Riau selain Gubri dan Wagubri juga hadir Forkompimda Riau, Gubri di era sebelumnya yakni H Saleh Djasit SH dan H Rusli Zainal MP. Bupati Siak pada masanya Arwin AS, Bupati Siak Alfedri, bupati/wali kota di Riau, tokoh pengusaha nasional Aksa Mahmud, tokoh adat, pemuka masyarakat dan berbagai elemen masyarakat Riau lainnya.

Pada kesempatan itu Gubernur Provinsi Riau Syamsuar memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang telah memberikan kepercayaan kepada BUMD untuk mengelola WK CPP sehingga bisa sejajar dengan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) lainnya. "Saya berharap alih operator dapat berjalan lancar sehingga komitmen kerja pasti dapat segera dilaksanakan untuk meningkatkan produksi di WK CPP," jelasnya. 

Prosesi seremonial perpanjangan WK CPP ini berkaitan dengan berakhirnya kontrak BOB PT.BSP-Pertamina Hulu tanggal 8 Agustus 2022 di wilayah kerja (WK) Coastal Plain Pekanbaru (CPP). Berakhirnya kontrak setelah 20 tahun dikelola secara bersama-sama oleh Pertamina Hulu dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam bentuk Badan Operasi Bersama (BOB) Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, kemudian di akhir kontrak kelanjutannya secara resmi 100 persen pengelolaannya beralih kepada PT Bumi Siak Pusako (BSP).

PT BSP merupakan BUMD dengan kepemilikan saham dari Pemerintah Provinsi Riau sebesar 18,07 persen, Pemerintah Kabupaten Siak 72,29 persen, Pemerintah Kabupaten Kampar 6,02 persen, Pemerintah Kabupaten Pelalawan 2,41 persen, dan Pemerintah Kota Pekanbaru 1,21 persen.

Pada prosesi seremonial perpanjangan  tersebut ditayangkan video sejarah penambangan minyak pertama kali di Bumi Siak  yang mendapat izin tambang dari Sultan Syarif Kasim pada tahun 1930. Sejak itulah kemudian eksplorasi dan eksploitasi migas mulai dilakukan di Siak. Kelak pada tahun 1970-an perusahaan itu berganti nama menjadi PT Caltex Pacific Indonesia (CPI). Yang kemudian pada tahun 2005 berganti nama lagi menjadi PT Chevron Pacific Indonesia.

Sejak pengelolaan WK CPP dari Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke BOB Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu tahun 2002 lalu, tercatat sudah lebih dari 250 sumur dibor untuk meningkatkan produksi dan mempertahankan laju penurunan produksi yang cukup tajam. Sementara, untuk long term plan WK CPP pada tahun 2026, produksi ditargetkan mencapai 21 ribu barel minyak per hari (BOPD).

Dalam kesempatan itu Join Managemen Comitte (JMC) BOB-PT BSP-Pertamina Hulu mewakili Pertamina Hulu, Jaffee A. Suardin mengatakan kebersamaan Pertamina dan PT BSP selama 20 tahun terakhir merupakan anugrah yang sangat bermakna. Kemitraan ini merupakan wujud kerjasama yang harmonis antara BUMN dan BUMD. “Sejak diterima dari PT CPI pada tahun 2002, WK CPP sudah memproduksi 125 juta barel yang menghasilkan revenue sebesar 1,4 miliar USD. Selama 20 tahun dikelola BOB, tidak terjadi kecelakaan kerja yang merenggut jiwa. BOB juga telah melaksanakan Program Pengembangan Masyarakat (PPM)  hingga 70 miliar rupiah. Selain itu, BOB juga selalu berperan aktif terhadap pencegahan kebakaran dan lahan di sekitar daerah operasi,” katanya.

Sementara Direktur Utama PT BSP, Iskandar mengatakan alih kelola ini menjadi penting bagi masyarakat Riau mengingat bertepatan dengan HUT Ke-65 Provinsi Riau. "Kita sangat optimistis mampu 100 persen mengelola WK CPP selama 20 tahun mendatang," ungkapnya.

Iskandar menjelaskan, selama bekerjasama dengan Pertamina, PT BSP telah mendapatkan transfer ilmu dan pengetahuan. Dengan bekal tersebut, tuturnya, menambah dan memperkuat optimisme BUMD migas kebanggaan masyarakat Riau ini untuk mampu meningkatkan produksi minyak di WK CPP.

“Selama tahun 2022 ini, BSP akan melanjutkan kegiatan pengeboran 15 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi. Pengeboran tersebut dilakukan guna menahan laju penurunan produksi secara alamiah. Pembiayaan untuk pengeboran sumur-sumur eksplorasi dan eksploitasi ditanggung sendiri oleh BSP dan berjalan dengan lancar," kata Iskandar.***

Pemerintah Pusat Optimis PT BSP Mampu Kelola Migas

Kesungguhan BUMD dalam hal ini PT Bumi Siak Pusako saat masih bermitra dengan Pertamina Hulu mengelola migas dalam satu wadah Badan Operasi Bersama (BOB) membuat Pemerintah Pusat optimis akan kemampuan BUMD mengelola sendiri secara mandiri. Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan setelah mempelajari pengajuan proposal perpanjangan kontrak WK dari tim PT BSP pemerintah pusat melihat kinerja dan pencapaian selama ini memutuskan memberi kepercayaan penuh untuk mengelola CPP Blok serratus persen.

Keputusan ini didasari dengan harapan bahwa masyarakat Riau tidak hanya akan memperoleh keuntungan dari sisi finansial, namun juga kemampuan untuk mengelola sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di daerah untuk meningkatkan  kesejahteraan, kemakmuran dan kehidupan daerah yang lebih baik di masa depan.

“Dua puluh tahun telah berlalu, dan kini tonggak pengelolaan WK CPP telah beralih 100 persen kepada putra dan putri terbaik Provinsi Riau, melalui PT. BSP. Untuk itu pada kesempatan ini, kami atas nama manajemen SKK Migas dan industri hulu migas ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya serta ucapan terimakasih atas kerja sama dan kontribusi seluruh jajaran Pertamina yang telah mendampingi dan mengelola WK CPP ini,” kata Dwi dalam seremoni perpanjangan WK CPP pada Senin (8/8) di Pekanbaru.

Dwi juga mengingatkan PT BSP agar benar-benar kerja keras dalam mewujudkan segala hal yang telah disampaikan ke pemerintah pusat melalui proposal perpanjangan  WK CPP Blok. “Kepada PT. BSP, kami harapkan selama masa pengelolaan bersama dengan Pertamina, telah memiliki lesson learned dalam pengelolaan WK CPP ini. Sehingga PT. BSP, dapat menjaga amanah yang telah diberikan oleh pemerintah untuk mengelola WK CPP ini dengan baik dan mengoptimalkan aktifitas kegiatan usaha hulu migas kedepannya,” lanjut Dwi.

Menurutnya dari beberapa target yang dibuat PT BSP membuat Pemerintah Pusat tak punya alasan lagi menolak upaya perpajangan tersebut. “Nantinya WK CPP ditargetkan mencapai produksi sebesar 56 ribu BOPD pada tahun 2033, sesuai dengan yang ditargetkan oleh PT. BSP pada proposal alih kelola,” ujarnya.

Dengan adanya penambahan aktifitas hulu migas untuk mencapai target produksi tersebut, tentunya akan mampu meningkatkan roda perekonomian di Provinsi Riau. “Kami berharap industri di Provinsi Riau dapat terus tumbuh sehingga dapat memajukan perekonomian daerah dan pada gilirannya akan memperkuat perekonomian nasional,” terang Dwi.***

Pemkab Siak Dukung Penuh BSP Kelola CPP Blok

Bupati Siak Alfedri menegaskan bahwa atas nama pemerintahan kabupaten dan pemegang saham mayoritas CPP Blok mendukung penuh PT BSP untuk mengelola CPP Blok seratus persen. Dikatakannya, penyerahan pengelolaan wilayah kerja CPP 100 persen ini akan menjadi momen penting bagi daerah.  Jika tahun lalu merupakan alih kelola dari operator asing ke BUMN, kali ini dari BOB PT BSP dan Pertamina Hulu yang telah mengelola bersama-sama akan melepaskan kegiatan operator dalam 20 tahun ke depan, 100 persen dikelola oleh PT BSP. Hal ini menjadikan PT BSP sebagai BUMD kedua di Riau yang mendapatkan kepercayaan penuh mengelola ladang minyak setelah SPR Langgak.

"Ke depan, kita harapkan proses ini perpanjangan dapat berjalan lancar sehingga PT BSP bisa melanjutkan legacy dari operator BOB PT BSP Pertamina Hulu dan  mendukung target komitmen kerja pasti untuk menjawab tantangan decline untuk peningkatan produksi"  Ia menuturkan, melalui SKK Migas, pemerintah telah menetapkan target produksi minyak 1 juta bopd pada 2030 mendatang. Oleh karena itu, pihaknya memerlukan dukungan semua stakeholder.

Pada kesempatan itu Alfedri menyampaikan bahwa kontribusi industri hulu migas untuk daerah sangat signifikan. Pertama efek pada perekonomian daerah. Sektor migas memberi kontribusi terbesar terhadap pendapatn domestic regional bruto (PDRB). Kedua, industri migas meningkatkan pendapatan dana bagi hasil migas di APBD. Ketiga, memberikan keuntungan kepada Siak khususnya dan kabupaten dan kota lainnya di Riau umumnya yang memiliki saham di industri hulu migas ini.

“Dari program pemberdayaan masyarakat (PPM) saja kita melihat sudah mencapai Rp 70 miliar yang disalurkan untuk berbagai kemaslahatan umum seperti sekolah dan masjid. Selain itu juga terbuka kesempatan sumber daya manusia lokal untuk ikut serta berkiprah di industri hulu migas ini,” ujarnya. Dengan ikut sertanya BSP dalam pengelolaan industri hulu migas telah menjadi tonggak sejarah bahwa sumber daya lokal tidak lagi menjadi penonton di negeri sendiri tetapi sudah terlibat aktif memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki daerah. “Mari kita jaga dan tingkatkan apa yang telah dicapai selama ini,” ujar bupati.(Adv)