PEKANBARU (CAKAPLAH) - Beberapa catatan kegagalan Gubernur Riau Syamsuar diprediksi menjadi masalah untuk maju di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 mendatang. Meskipun mantan Bupati Siak itu saat ini merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Golkar Riau.

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Provinsi Riau Ikhsan ST MIP saat dikonfirmasi mengatakan, sesuai dengan apa yang diamanahkan, keinginan partai Golkar adalah menang di Pileg, Pilkada dan Pilpres. Oleh karena itu, salah satu upaya partai berlambang pohon beringin itu adalah melakukan konsolidasi organisasi, sampai ke tingkat desa dan kelurahan, sampai ke tingkat paling bawah.

"Kemudian juga Insya Allah nanti di awal Bulan September, kita melakukan pencalegan dini untuk persiapan Pileg 2024. Nanti insya Allah awal September. Walau pun kita sudah dapat dari beberapa teman-teman, tinggal lanjutkan secara resminya. Itu di awal September kita lakukan pencalegan dini," kata dia.

Golkar juga mendeklarasikan Airlangga sebagai calon presiden. Selain itu, Golkar juga merekomendasikan Syamsuar sebagai Gubernur. Soal hambatan Syamsuar maju Pilgubri 2024 lantaran ada sejumlah kegagalan Syamsuar, Ikhsan tidak terlalu memikirkan.

"Namanya pengamat. Dia kan mengamat sesuai dengan amatan dia. Namanya pengamat itu. Dasarnya apa? Menyampaikan itu, kan harus pakai data kita. Kita kan harus ada dalilnya. Kalau dalam Bahasa akademis itu kan ada data, ada faktanya. Kan gitu," kata dia.

"Bagi kami diperintahkan oleh Pak Syamsuar, sebagai kader Golkar ya bekerja. Pileg aja belum. Jadi Pileg dulu kita fokus. Setelah Pileg baru Pilkada. Kami sekarang fokus Pileg. Soal kinerja, biar masyarakat yang menilai. Sekarang kita fokus Pileg dulu. Indikator maju, mencalonkan itu hasil Pileg 2024," tambah dia.

Sebelumnya, Pengamat politik dari Universitas Islam Riau Panca Setyo Prihatin menyebut, dinamika politik baik di pusat maupun di daerah selalu mengalami perubahan mengikuti situasi dan kondisi aktual yang terjadi. Partai politik (Parpol) masih sentralistik, dan masih mengacu pada keputusan parpol di pusat.

"Hal inilah yang menjadi sumber masalah parpol di tingkat daerah provinsi sampai ke akar rumput lantaran hanya bisa menyampaikan aspirasi atau keinginan dan keputusan untuk mendukung calon kepala daerah tetap di tangan dewan pimpinan pusat partai politik (preogratif ketua umum parpol)," kata Panca, beberapa waktu lalu.

Menurut Panca, Parpol yang cerdas adalah Parpol yang mau secara jujur membuka diri bagi elit atau calon kepala daerah yang memang memiliki elektabilitas dan integritas yang tinggi. Tapi realitasnya banyak parpol justru memaksa kehendak, misalnya memaksa ketua umumnya untuk maju sebagai calon presiden atau di daerah sebagai calon kepala daerah.

"Kita patut mengapresiasi cara partai Nasdem melakukan seleksi terbuka terhadap calon presiden dan mendapatkan figur-figur yang memang memiliki kualifikasi yang teruji dan tidak secara egois memaksa ketumnya untuk maju," kata dia.

Melihat peta politik di Riau menyongsong agenda politik 2024, Panca melihat parpol kehilangan fungsinya antara lain fungsi seleksi kepemimpinan dan fungsi pendidikan politik serta fungsi artikulasi kepentingan. Ini terjadi akibat edukasi politik yang diajarkan oleh pusat, sehingga atraksi politik yang muncul hanya soal wacana perebutan kursi ketua partai.

Kata Panca, salah satu dinamika yang menarik adalah dengan selesainya Rusli Zainal menjalani masa hukumannya. Ini juga menjadi salah satu indikator berubahnya peta politik di Riau. Memang, secara formal RZ bukan pemegang kendali partai tapi magnet dan legacy yang ditinggalkan menjadi kerinduan masyarakat Riau untuk melihat RZ tampil kembali di panggung politik.

"Hal ini terjadi karena dalam konteks politik sumber kekuasaan yang berpengaruh tidak hanya sumber kekuasaan formal seperti jabatan gubernur atau ketua partai. Tapi bisa bersumber dari, misalnya keturunan, kekayaan dan kharisma," kata dia.

Terkait dengan petahana gubri yang saat ini juga sebagai ketua partai Golkar, menurut Panca secara politik memang sangat diuntungkan. Karena sebagai gubernur memiliki kewenangan luas dalam merespon kebutuhan publik melalui APBD dan sebagai ketua partai mendapat skala prioritas untuk direkomendasikan menjadi calon kepala daerah.

"Tapi jangan lupa bahwa dalam politik semua bisa terjadi. Apalagi agenda politik 2024 masih 2 tahun lagi sementara akhir masa jabatan gubernur akan selesai tahun 2023. Kekosongan jabatan formal ini sangat berpotensi terjadinya upaya pengambil alihan teraju parpol andai kata konsolidasi dan soliditas parpol di kabupaten kota diabaikan," kata dia.

Menurut dia, realitas disharmonisasi gubernur dengan ketua DPRD Riau juga semakin terbuka dengan banyaknya penolakan yang dilakukan oleh legislator terkait dengan rekomendasi gubernur terkait jabatan sekwan tanpa melalui konsultasi dan komunikasi.

Beberapa catatan lain misalnya gagalnya Golkar memenangkan pilkada serentak susulan 2020 di 9 kabupaten kota juga menjadi catatan tersendiri dimana dampak politiknya sangat dirasakan karena Golkar di kabupaten kota sudah banyak yang tidak menjadi kepala daerah lagi sehingga akan menyulitkan untuk melakukan konsolidasi politik.

Termasuk adanya pembangkangan kebijakan gubernur yang dilakukan secara diam-diam dan melakukan kerja politik sendiri oleh beberapa 'anak buahnya' dengan ending keluarnya penetapan PJ Bupati Kampar dan Walikota Pekanbaru di luar rekomendasi gubernur.

"Semua catatan ini hanya indikator, dan dalam politik indikator ini menjadi sinyal yang harus disikapi secara bijaksana oleh partai. Bukan harga mati juga bahwa Syamsuar akan tetap eksis meneruskan masa jabatan gubernurnya untuk periode kedua dengan catatan semua catatan minor itu secara atraktif dan sungguh sungguh dapat diselesaikan dengan konsolidasi dan komunikasi politik yang intens dan membumi," paparnya.

"Apapun akrobat politik yang publik saksikan hari ini jangan lupa bahwa perang memperebutkan jabatan politik ini adalah bentuk pernyataan bagi siapapun yang akan maju memimpin negeri ini untuk berkomitmen mensejahterakan rakyatnya," tambah dia.