(CAKAPLAH) - Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang bakal diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini.

Menurutnya para menteri dan lembaga terkait masih membahas kebijakan apa yang tepat untuk diambil mengenai harga pertalite dan solar itu.

"Jadi, Pak Luhut, Pak Airlangga, saya, Pak Menteri ESDM, Pak Erick, Pertamina, PLN, semuanya sedang diminta untuk terus membuat exercise," ujarnya saat ditemui usai rapat Badan Anggaran, Selasa (23/8).

Setidaknya ada tiga kombinasi pilihan yang sedang dibahas para menteri terkait, mulai dari kenaikan harga, pembatasan kuota dan menaikkan anggaran subsidi. Pilihan tersebut, sambungnya, tidak ada yang menggembirakan. Namun, pemerintah harus tetap mengambil salah satunya.

Bendahara negara ini menjelaskan kombinasi pilihan ini merupakan dampak kenaikan harga minyak dunia cukup tinggi di atas US$100 dolar dan kurs yang lebih tinggi dari proyeksi Juli 2022, saat anggaran subsidi ditambah menjadi Rp502,4 triliun.

"Tiga-tiganya sama sekali enggak enak. APBN jelas sekali akan sangat berat karena subsidi BBM itu sudah naik tiga kali lipat, dari Rp158 triliun ke Rp502 triliun. Itu sudah naik tiga kali lipat, ternyata masih kurang lagi," kata dia.

Dalam melakukan perhitungan, ia menekankan pemerintah mempertimbangkan tiga hal. Pertama, kondisi daya beli masyarakat, terutama mereka yang berada di kelompok 40 persen terbawah.

Kedua, kondisi APBN. Pasalnya, jika keputusan yang diambil menambah anggaran, maka beban APBN makin berat.

"Pasti nanti kalau kita tidak bisa membayar (di 2022), meluncur ke 2023. Kan seperti yang saya jelaskan, 2022 ini saja kita masih membayar kompensasi 2021 Rp104 triliun. Ini kalau enggak selesai nanti meluncur lagi ke 2023," jelasnya.

Oleh karenanya, saat ini para menteri masih terus mempertimbangkan pilihan mana yang harus diambil.

"Para menteri sekarang semuanya saling berkoordinasi. Apapun keputusan, nanti pasti akan disampaikan di dalam rapat," pungkasnya.