Ilustrasi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Masih adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru yang belum melaporkan soal berapa jumlah aset mobil dinas ke Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru diduga karena banyaknya aset yang masih dikuasai oleh beberapa oknum pejabat.
Dari penelusuran CAKAPLAH.com, masih banyak ditemukan para oknum pejabat di Pemko Pekanbaru yang menguasai lebih dari satu kendaraan dinas. Parahnya, oknum tersebut memanfaatkan jabatan dengan menguasai mobil dinas dan merubah aset tersebut menjadi kendaraan operasional.
Beberapa pejabat yang diduga lebih dari satu unit menguasai mobil dinas dengan berkedok mobil operasional diantaranya Kepala Dinas Pendidikan, Dirut RSUD Madani, Asisten I, Asisten III, Inspektur dan beberapa OPD lainnya.
Tidak hanya itu saja, kuat dugaan masih ada mantan anggota DPRD, anggota DPRD serta keluarga pejabat yang masih menguasai aset mobil dinas Pemko Pekanbaru.
Dari catatan CAKAPLAH.com, Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga belum melaporkan jumlah aset kendaraan dinas ke Pj Walikota Pekanbaru.
Sebelumnya, Penjabat (Pj) Walikota Pekanbaru Muflihun mengatakan hingga saat ini ternyata masih ada 8 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Pekanbaru yang belum melaporkan data mobil dinas (Mobdin).
"Masih ada 8 OPD yang belum. Bandel namanya," ujar Pj Walikota Pekanbaru Muflihun kepada CAKAPLAH.com, Selasa (23/8/2022) kemarin.
Ia mengatakan jika sampai hari Senin mendatang masih belum ada juga (melapor), maka minggu depan pihaknya akan mengumpulkan semuanya.
"Kalau data 8 OPD yang belum menyampaikan ini memang masih belum sampai ke saya. Saya minta memang nanti di hari Senin itu," cakapnya.
Karena memang dikatakan Pj Walikota, sesuai koordinasi, ada beberapa OPD yang meminjamkan mobil belum pakai tanda terima.
"Nah ini harus dilengkapi semua administrasinya," pungkasnya.
Penulis | : | Ck3 |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Pemerintahan, Kota Pekanbaru |