Ilustrasi.
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Anggota DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menolak dengan tegas terkait kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar yang bakal diumumkan pemerintah dalam waktu dekat.
"Secara prinsip kami PKS, dari pusat sampai daerah, itu sangat jelas menolak kenaikan harga BBM bersubdisi. Mengapa? Karena saat ini masyarakat itu ekonominya masih terseok-seok," kata Hamdani, Rabu (24/8/2022).
Dengan akan naiknya harga BBM, ia juga menyinggung tema HUT ke-77 RI yaitu 'Pulih Lebih Cepat dan Bangkit Lebih Kuat'.
Menurutnya dengan tema seperti itu, pemerintah seharusnya membangkitkan ekonomi masyarakat saat sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
"Tema HUT ke-77 RI kemarin itu harusnya dibuktikan dengan bagaimana kita menguatkan ekonomi masyarakat terlebih dahulu. Saat ini ekonomi masyarakat belum stabil, tapi kenapa pemerintah ujug-ujug menaikkan hal-hal yang membuat ekonomi masyarakat itu justru semakin lemah," cakapnya.
Anggota Fraksi PKS tersebut juga berpandangan, pemerintah semestinya mengkaji ulang kenaikan harga pertalite yang rencananya bakal diumumkan Presiden Jokowi.
"Seharusnya ekonomi masyarakat dikuatkan dulu, berapa peluang kerja yang sudah ditawarkan pemerintah dan berapa ekonomi yang sudah diangkat pemerintah. Jadi itu dulu yang perlu diselesaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah," imbuhnya.
Hamdani secara tegas menolak BBM Bersubdisi bakal dinaikkan oleh pemerintah dalam waktu dekat. Ia berharap, pemerintah mengutamakan kesejahteraan rakyat yang masih susah akibat pandemi Covid-19 ditambah lagi dengan lonjakan harga-harga lainnya.
"Dalam kondisi sulit ini, seharusnya pemerintah bisa menaikkan kesejahteraan masyarakat kembali. Apabila kesejahteraan masyarakat naik, mungkin saja kenaikan BBM bisa lebih rasional," lanjutnya.
"Sedangkan ekonomi saat ini belum stabil dan belum kuat lalu pemerintah menaikkan harga, itu kan tidak tepat. Maka dari itu kita secara tegas menolak," tutupnya.
Penulis | : | Bintang |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Politik, Ekonomi, Pemerintahan, Kota Pekanbaru |