PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menaikkan tarif parkir tepi jalan umum mulai, Kamis kemarin. Kebijakan itu dinilai sebagai bukti ketidakpekaan Pemko terhadap warganya.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Riau Khairul Amri menyebut, masyarakat saat ini sudah tertekan inflasi yang cukup tinggi dan berada di bawah ancaman kenaikan BBM dan barang pokok lainnya. Tapi Pemko Pekanbaru justru menghadapkan warganya pada kenaikan tarif parkir.

"Ini pemerintah tidak peka dengan kondisi terkini warganya. Ekonomi belum sepenuhnya pulih, inflasi tinggi, BBM, dan tarif lainnya juga mau naik. Sementara masyarakat kecil ini, upahnya tidak naik-naik," kata Khairul, dikonfirmasi Jumat (2/9/2022).

Khairul mempertanyakan apa yang mendasari pemerintah menaikkan tarif parkir. Jika dasar kenaikan tarif parkir itu adalah penyesuaian tarif yang dinilai terlalu rendah, Ia mempertanyakan ukurannya apa dan siapa. Kebijakan yang diterapkan Pemko Pekanbaru ini ini akan menjadi beban bagi masyarakat menengah ke bawah.

"Ini bukan hitungan seribu atau dua ribu rupiahnya. Ini masyarakat kondisinya sedang susah, barang-barang di kota mahal, tapi malah mereka dihadapkan pada kenaikan tarif ini. Harusnya pemerintah ini kasih solusi, kenaikan tarif ini tunda dulu, sampai ekonomi pulih, setidaknya setelah UMP atau UMK kita naik," kata Khairul.

Lanjut dia, dari pada menaikkan tarif parkir, Ia menyarankan pemerintah untuk memperbaiki sistem pelayanan parkir di lapangan. Bahkan Ia menyebut, tidak pernah menerima karcis parkir dari juru parkir ketika memarkirkan kendaraan.

"Kita juga bicara transparansi dan akuntabilitas di sini. Tanpa karcis, ini bagaimana hitung-hitungannya dengan pihak ketiga. Berapa sebetulnya yang didapat pemerintah, berapa didapat pihak ketiga, dan berapa pendapat total dari parkir ini. Ini harus jelas. Kalau perlu instansi terkait buat laporan online, setiap pekan atau minimal sekali dalam sebulan yang dapat diakses masyarakat kapan saja," tegas Khairul.

Ia menilai, upaya Pemko untuk penerapan E-Parking menurutnya sudah bagus. Sebab, sistem tersebut menurutnya lebih transparan. Ia yakin, kalau pemerintah serius, E-Parking bisa diterapkan dengan maksimal. Khairul kembali menekankan agar pemerintah lebih peka pada kondisi masyarakat. Ia juga meminta wakil rakyat di DPRD untuk jangan diam saja.

"Kalau ekonomi bagus mungkin masyarakat akan diam saja. Masyarakat ini terlihat diam mungkin mereka ingin mendengarkan suara wakil mereka di DPRD Pekanbaru. DPRD, mereka harus menyampaikan kepada pemerintah apa yang dirasakan masyarakat, suarakan itu," tegasnya.

Saat ini, tarif layanan parkir tepi jalan umum di Kota Pekanbaru resmi mengalami kenaikan mulai hari ini. Penerapan kenaikan tarif parkir ini sesuai dengan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 41 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekanbaru Nomor148 tahun 2020 tentang Tarif Layanan Parkir Pada UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru sebagai Badan Layanan Umum Daerah. Perwako ini tertanggal 9 Mei 2022 ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru saat itu, Firdaus.

Tarif parkir yang baru termuat dalam pasal 11 Perwako Nomor 41 Tahun 2022. Tarif layanan parkir roda dua sebesar Rp2 ribu, untuk roda empat sebesar Rp3 ribu dan roda 6 sebesar Rp10 ribu.

Dengan begitu, kendaraan roda dua dan kendaraan roda empat masing-masing naik Rp1.000 dari tarif sebelumnya. Sementara untuk kendaraan roda enam tidak mengalami kenaikan. Besaran tarif masih Rp10.000 untuk sekali parkir.