PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sultan Mahmudsyah Indragiri Hulu (Inhu) menentang keras rencana pemerintah terhadap kenaikan BBM.

R. Vera Armita, Ketua umum KAMMI Sultan  Mahmudsyah Inhu mengatakan, rencana kenaikan BBM kian menguat. Tidak hanya Pertalite dan Solar, BBM jenis Pertamax sampai saat ini juga masih disubsidi oleh pemerintah. Pemerintah memang berkali-kali mengeluhkan beratnya beban subsidi yang mencapai Rp501 triliun.

BBM yang mendapat subsidi salah satunya ialah Pertalite. Hingga saat ini, Pertalite masih dibanderol Rp7.650/liter.

"Untuk masyarakat kelas menengah ke bawah tentu ini sangat memberatkan, ditambah lagi dengan rencana pemerintah yang hendak melaksanakan proyek strategis nasional (PSN) yang nyata-nyata tidak akan berdampak, baik secara langsung, maupun tidak langsung, terhadap kepentingan masyarakat," katanya.

Hal ini, sambungnya, menambah lunturnya kepercayaan masyarakat tentang pemerintah yang seharusnya mensejahterakan rakyat. Namun kenyataannya masyarakat menderita dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang begitu beringas.

Hal ini pula yang membuat rakyat kebingungan atas rencana kenaikan BBM. Asumsi-asumsi yang timbul dari masyarakat merupakan suatu hal wajar dan tidak bisa ditutupi.

"Wacana kenaikan BBM ini menimbulkan kelompok pro, abstain, dan kontra dengan berbagai alasan. Ditambah lagi dengan langkanya BBM, terutama di daerah Kabupaten Indragiri Hulu. Hampir di setiap SPBU di Kabupaten Indragiri hulu mengalami kelangkaan. Semua menjadi buah bibir masyarakat yang mengeluh dengan hal ini semua. Mengingat Provinsi Riau merupakan provinsi penghasil minyak terbesar di Indonesia namun itu semua belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, khususnya yang berada di Kabupaten Indragiri Hulu," tegasnya.

Berangkat dari hal tersebut, kata Vera, KAMMI Indragiri Hulu menyampaikan beberapa tuntutan yang harus diterima dan dilaksanakan oleh Pemerintah RI. Diantaranya KAMMI menolak pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Kemudian, mendesak pemerintah untuk mengendalikan harga barang-barang pokok.

"Kemudian, mendesak pemerintah tunda proyek strategis (PSN) yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat dan alihkan anggaran untuk subsidi BBM. KAMMI Riau juga mendesak Pemerintah RI dan Pertamina  untuk menjamin stok BBM Solar dan Pertalite di Riau hingga akhir tahun," tukasnya.