(CAKAPLAH) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) secara tiba-tiba. Jokowi mengklaim subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

Merespons kebijakan itu, anggota Komisi VIII DPR, Achmad menilai, kebijakan pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM akan memantik persoalan baru di tengah kesulitan masyarakat untuk bangkit dari Pandemi Covid-19.

"Kebijakan pemerintah Jokowi sangat tidak tepat. Ini akan menimbulkan distrust masyarakat, Bahkan bangsa ini bisa antipati terhadap pemerintah," kata Achmad, Minggu (4/9).

Apalagi, menurut Achmad, naiknya harga BBM akan berdampak cepat ke seluruh sektor dan lapisan masyarakat, khususnya kenaikan seluruh harga barang pokok. Sedangkan pendapatan masyarakat tetap sehingga akan terjadi inflasi berkepanjangan.

"Ini tidak sebanding dengan dampak yang diterima oleh rakyat. Ketika harga BBM naik, serentak harga barang akan naik sementara pendapatan mereka segitu-gitu juga. Ini rakyat akan lebih terpuruk lagi," ucapnya.

Achmad menyebut, alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70 persen dinikmati oleh kalangan mampu itu hanya membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa bekerja dengan baik.

"Itu menjadi bukti bahwa pemerintah sangat lemah. Mengatur dan mendistribusikan BBM bersubsidi saja tidak mampu dan tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Apalagi sebagai pengganti subsidi dengan bantuan langsung tunai (BLT), justru ini tidak akan efektif karena sifatnya sementara dan tidak merata. Seharusnya pemerintah fokus saja pada pemulihan dan pemerataan ekonomi agar kesejahteraan rakyat meningkat.

"Justru dengan BLT akan terjadi lagi hiruk pikuk di masyarakat. Karena berhubungan lagi dengan data. Ada yang harusnya menerima tapi mereka tidak terdata, ini malah terjadi lagi gesekan sosial di masyarakat nantinya," ungkapnya.

Untuk itu, legislator dapil Riau I itu mengingatkan pemerintah agar tidak mengorbankan rakyat karena ketidakcakapan dalam mengelola negara dengan baik.

"Jangan korbankan rakyat kecil yang seharusnya kita dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan UUD 45, tapi malah menyusahkan mereka karena pemerintah tidak bisa bekerja," tegas politisi Demokrat itu.

Lebih lanjut, Achmad mengatakan bahwa tidak ada alasan pemerintah untuk menyetop subsidi BBM hanya karena tiap tahun angkanya bertambah. Seharusnya pemerintah membenahi regulasi agar bisa dikendalikan agar tidak ada perlakuan yang berbeda.

"Kalau untuk rakyat, tidak ada kata rugi. Jangankan Rp 502,4 triliun, Rp 1.000 triliun pun gak apa-apa. Toh APBN memang diperuntukan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia kok, tanpa terkecuali," tuturnya.

Achmad menganggap bahwa pemerintah hari ini terlalu arogan dan tidak bijak dalam menggunakan uang negara di tengah kondisi sulit ini, salah satunya memaksakan diri untuk membangun ibu kota baru (IKN).

"Yang dianggap tidak tepat sasaran itu adalah pembangunan IKN. Kenapa IKN dipaksakan dengan kondisi APBN dan hutang yang semakin menggunung? sementara subsidi yang jelas-jelas dinikmati rakyat dicabut? Justru ini yang salah," kesalnya.

Menurut Achmad, kebijakan pemerintah ini berbanding terbalik dengan slogan atau tagline “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat” pada HUT Republik Indonesia ke-77 kemarin.

"Jangan salahkan rakyat jika kondisi ini berbalik dan tidak percaya lagi dengan pemerintah hanya karena mereka tidak peka dengan kondisi rakyat. Karena kebijakan pemerintah kayak poco poco," pungkasnya.