PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kenaikan BBM bersubsidi telah diumumkan Presiden Jokowi pada Sabtu, 3 September kemarin. Kenaikan itu pun langsung berdampak pada kenaikan berbagai bahan pokok. Kebijakan yang dibuat ini dinilai tidak pro masyarakat.
Hal ini dikatakan Pengamat Administrasi Publik dari Universitas Lancang Kuning, Dr. Trio Saputra M.Si. Menurutnya, pada era demokrasi ini harusnya masyarakat merupakan pemegang keadaulatan tertinggi, namun yang terjadi saat ini, peran yang dilakukan pemerintahan saat ini dalam membuat kebijakan tidak lebih seperti pada masa orde lama.
Dimana kekuatan pemerintah begitu mendominasi dari kebijakan tersebut.
"Pemerintah menaikkan BBM hanya menambah sulit masyarakat kalangan menengah ke bawah, dengan dasar kenaikan harga BBM subsidi yang tidak tepat sasaran. Masyarakat tidak bisa menerima alasan itu semuanya. Tata kelola yang tidak baik dan urgensi kenaikan BBM ini tidak tampak jelas," kata Trio, Senin (5/9/2022).
Ditambah, kata Trio, dimana saat ini juga Migas tampak banyak dikuasai oleh mafia-mafia migas. Dalam kebijakan ini hak masyarakat sipil dalam kepentingannya tidak mampu bersuara.
Sejalan dengan itu juga, model collaboratif governance dalam kebijakan ini tidak berjalan dengan baik.
Pemerintah di masa ini harusnya lebih banyak mendengarkan dalam memutusakan segala kebijakan. Prinsip dari public affair tidak terealisasikan dari kebijakan tersebut harusnya yang utama dalam menjalankan roda pemerintahan adalah kesejahteraan masyarakatnya.
"Terlepas dari konsumsi subsidi 70% dinikmati masyarakat mampu, pemerintah telah kehilangan arah dalam melakukan tujuan kebijakan subsidi, bahwa pada dasarnya warga negaralah yang menikmati ini semua bukan mampu atau tidak mampu. Karena dari berbagai pajak orang yang berpenghasilan, dari gaji, kendaraan, sudah memberikan kontribusi pajak pada negara. Yang lebih penting adalah tata kelola. Harusnya ini yang dibenahi daripada mengorbankan seluruh masyarakat Indonesia," tukasnya.
Penulis | : | Satria Yonela |
Editor | : | Yusni |
Kategori | : | Ekonomi, Pemerintahan, Riau |