PEKANBARU (CAKAPLAH) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Pemerintah pusat mendorong Pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam hal upaya menekan angka inflasi yang tinggi di daerah masing-masing. Karena diprediksi inflasi akan naik setelah pemberlakuan kenaikan harga BBM.
Hal ini ditegaskannya dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Senin, (5/9/2022) yang diikuti oleh Gubernur Riau, dan Forkompimda Riau.
Tito menyebut setidaknya ada 4 bantalan sosial untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM yang bisa dipakai Pemda terkait hal ini.
Untuk diketahui Bantalan sosial merupakan kebijakan pemerintah berupa batuan dana untuk menjaga menjaga kestabilan daya beli masyarakat.
"Ada 4 bantalan sosial yang bisa dipakai Pemda terkait hal ini. Yang pertama adalah Bansos yang dikelola oleh Kemensos. Kemudian, Pemda bisa memanfaatkan 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk bantalan sosial dalam penanggulangan dampak kenaikan BBM," ujar Tito.
Selain kedua sumber dana tersebut, Tito menyebut Pemda juga bisa memanfaatkan dana reguler APBD yang terdapat di pemda masing-masing.
Dan yang terakhir, menggunakan saving dana tak terduga atau BTT dengan besaran sekitar 30 persen-an.
"Dasarnya sudah ada yakni SE yang sebelumnya sudah dikeluarkan tentang Penggunaan Belanja tidak Terduga untuk Pengendalian Inflasi. Selain itu kami juga akan mengeluarkan SE bersama untuk kepala desa menyalurkan 30 persen dananya untuk Bansos, besarannya disesuaikan dengan kondisi desa masing-masing. Oleh sebab itu, kami memerlukan dukungan dari TNI Polri untuk melakukan pendataan yang akurat masyarakat mana saja yang membutuhkan. Datanya adalah data yang aktual, yang paling akurat," tukasnya.
Hal ini, kata Tito, agar cepat diakselesari di daerah, terutama terhadap provinsi dengan angka inflasi tinggi secara nasional, atau daerah dengan inflasi di atas 6 persen per Juli 2022, yang mana salah satunya adalah Provinsi Riau.
"Diharapkan tolong bergerak cepat untuk melakukan pengendalian inflasi," pintanya.***