PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bersama Polda Riau akan memantau harga barang pokok yang dinilai tidak wajar. Hal itu sebagai upaya untuk menjaga inflasi agar tidak tinggi.

"Jangan karena BBM naik, semua bahan pokok naik. Kalau pun ada kenaikan disebabkan transportasi, tentu kenaikannya yang wajar," kata Gubernur Riau (Gubri), Syamsuar kepada CAKAPLAH.com, Senin (5/9/2022).

Karena itu, lanjut Gubri, harga bahan pokok harus terus dipantau, sehingga tidak semua bahan pokok yang tidak sepatutnya naik menjadi naik, dan kenaikannya tidak wajar.

"Takutnya nanti mumpung minyak naik, semua jadi naik. Makanya untuk menjaga inflasi nanti kami bersama pak Kapolda akan mengamati dan memantau harga barang pokok," ujarnya.

Sebab menurut Gubri, untuk mengamati harga bahan pokok ini tidak hanya tugas pemerintah daerah, namun satuan tugas (Satgas) Pangan juga ikut terlibat.

"Satgas Pangan itu kan dari instansi vertikal, termasuk Polda, dari TNI dan Kejaksaan. Karena yang seharusnya tidak naik jangan naik," pungkasnya.

Selain itu Gubernur Syamsuar juga meminta kepada Sekdaprov mengumpulkan kepala OPD untuk menindaklanjuti Bantalan Sosial penanggulangan dampak kenaikan BBM dan pengendalian inflasi.

"Saya sudah sampaikan ke Sekda, untuk besok atau hari ini kumpulkan kepala OPD, untuk mempersiapkan jaminan perlindungan sosial, atau bantalan sosial dari Pemprov," kata Syamsuar.

Disinggung mengenai apakah nantinya bantalan sosial ini akan mengganggu postur APBD Riau, Syamsuar mengaku tidak. "Mudah-mudahan tidak. Karena harus dilaksanakan," cakapnya lagi.

Terhadap berapa persen APBD yang akan dipergunakan serta dalam bentuk apa saja bantalan sosial dari Pemprov kepada masyarakat yang akan diberikan, kata Syamsuar menunggu hasil rapat Sekda dan para kepala OPD terkait.

"Itu tergantung nanti hasil rapatnya nanti, belum tahu kepada apa yang dikasi, dan lainnya," cakapnya lagi.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, Pemerintah pusat mendorong Pemerintah daerah untuk bergerak cepat dalam hal upaya menekan angka inflasi yang tinggi di daerah masing-masing. Karena diprediksi, inflasi akan naik setelah pemberlakuan kenaikan harga BBM.

Hal ini ditegaskannya dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi yang digelar secara virtual, Senin, (5/9/2022) yang diikuti oleh Gubernur Riau, dan Forkompimda Riau.

Tito menyebut setidaknya ada 4 bantalan sosial untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM yang bisa dipakai Pemda terkait hal ini.

Untuk diketahui Bantalan sosial merupakan kebijakan pemerintah berupa batuan dana untuk menjaga menjaga kestabilan daya beli masyarakat.

"Ada 4 bantalan sosial yang bisa dipakai Pemda terkait hal ini. Yang pertama adalah Bansos yang dikelola oleh Kemensos. Kemudian, Pemda bisa memanfaatkan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk bantalan sosial dalam penanggulangan dampak kenaikan BBM," ujar Tito.***