Antrean di SPBU di Pekanbaru
|
PEKANBARU (CAKAPLAH) - Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai tidak tepat. DPRD Riau menilai, lebih baik pemerintah meniadakan bantuan langsung tunai (BLT) ketimbang menaikkan harga BBM.
Anggota DPRD Riau yang juga Sekretaris Komisi II DPRD Husaimi Hamidi menyebut, BBM itu merupakan urat nadi perekonomian. Semua bermuara di BBM. Sehingga barang-barang naik semua, dan tidak bisa dikendalikan.
"Lebih bijak rasanya ditiadakan bantuan itu, tapi BBM tetap harga segitu. Pasti harga tidak bergejolak naiknya," kata Husaimi, Rabu (7/9/2022).
Saat ini, kata dia, dengan kenaikan sekitar Rp3.000 saja, sudah berdampak dengan kenaikan cabai berkali-kali lipat. "Hari ini dengan minyak seharga, dari 7.650 naik ke Rp10 ribu, itu harga barang luar biasa naiknya. Cabai di atas Rp100 ribu per kilo," kata dia.
Apalagi, kata dia, pendapatan masyarakat saat ini jauh menurun pasca pandemi Covid. Ia menilai, tidak bijak mengambil langkah menaikkan harga BBM.
"Pendapatan turun, semua biaya naik. Karena dampak naik harga BBM ini. Tidak bijak pemerintah setelah ekonomi terpuruk akibat covid, dengan menaikkan harga minyak," jelasnya.
"Saya bingung juga dengan Menteri Keuangan. Dia tidak paham dengan kondisi masyarakat di bawah. Dia hanya berpikir level menengah ke atas. Yang terpuruk itu menengah ke bawah," tambah dia.
Ia meminta pemerintah membarengi kenaikan BBM ini dengan membuat kebijakan pasar. "Pemerintah yang melakukan kebijakan pasar. Hari ini beras, gula, cabai naik semua. Pemerintah harus hadir, jangan hanya bisa menaikkan minyak, tapi harus bikin kebijakan pasar," jelasnya.
Penulis | : | Delvi Adri |
Editor | : | Jef Syahrul |
Kategori | : | Pemerintahan, Riau |