ROHUL (CAKAPLAH) - Suara penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM terus disuarakan. Tak hanya mahasiswa, penolakan juga disampaikan Anggota DPR-RI dari Fraksi Partai Demokrat yang keras menolak kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

Achmad menyebut masih banyak solusi yang bisa diambil pemerintah agar BBM tidak naik. Salah satunya meninjau ulang proyek ambisius seperti pemindahan Ibukota Negara yang dinilainya belum perlu.

"Ada solusi lain yang bisa diambil pemerintah, salah satunya meninjau kembali program pembangunan ambisius seperti pemindahan IKN. Prioritaskan rakyat, jangan infrastruktur dulu. IKN itu kan belum perlu, Jakarta masih layak. Maksud kita dana pemindahan IKN itu alihkan dulu agar BBM jangan naik," cakap Achmad, saat menyerap aspirasi masyarakat Rokan Hulu, di Desa Bangun Purba Timur Jaya, Rabu (7/9/2022).

Dikatakan Achmad, kenaikan BBM saat ini sudah berdampak terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat, apalagi rakyat baru saja keluar dari kelumpuhan ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

"Ini yang melatarbelakangi kita (Partai Demokrat-Red) menolak keras kenaikan BBM itu. Belum tepat waktunya, rakyat kita baru keluar dari kelumpuhan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Achmad menyindir slogan "Indonesia Bangkit" yang digaungkan pemerintah Jokowi, namun pada praktiknya kebijakan pemerintah malah menekan masyarakat dengan menaikan BBM.

"Sekarang pemerintah mengatakan bangkit tapi setelah bangkit rakyat di purukkan lagi dengan kenaikan BBM ini, kita tegas menyampaikan pemerintah tidak konsisten," ungkapnya lagi.

Partai Demokrat, lanjut Achmad, akan terus menyuarakan ke DPR dan Pemerintah agar meninjau ulang kenaikan BBM ini. Pasalnya, analisa pemerintah yang beranggapan kenaikan harga BBM ini tidak berdampak signifikan dengan inflasi salah besar.

"Bahkan baru berapa hari kebijakan ini dilaksanakan, sudah menyebabkan harga kebutuhan pokok seperti cabai, telur dan kebutuhan pokok lainnya melambung," terangnya.

Kenaikan harga kebutuhan pokok, lanjut Achmad, telah berdampak terhadap menurunnya daya beli masyarakat. Karena di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok, pendapatan masyarakat justru tidak naik. Bahkan cenderung turun akibat turunnya harga komoditas perkebunan.

"Sering pemerintah membuat kebijakan yang menyulitkan rakyat dan membuat rakyat terpuruk, termasuk kebijakan menaikan harga BBM yang makin membuat rakyat semakin menderita. Sehingga wajar jika pemerintah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya," ungkapnya.

Achmad juga menilai dalih pemerintah mengalihkan subsidi BBM ke BLT BBM dinilai bukan merupakan solusi tepat dikarenakan hanya berlaku jangka pendek dan tidak dapat mencegah kenaikan harga kebutuhan pokok.

"Apalagi, penerima BLT BBM ini hanya masyarakat yang masuk dalam DTKS, itupun hanya 150 ribu per bulan selama 4 bulan, tapi yang menerima dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat kenaikan BBM itu seluruh masyarakat Indonesia. Inilah kebijakan yang menyebabkan kemiskinan dan menyebabkan tergerusnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah," ujarnya.

Untuk meringankan beban masyarakat akibat kenaikan BBM tersebut, Achmad menyalurkan sebanyak 250 paket Sembako bagi masyarakat Bangun Purba Timur Jaya. Bantuan tersebut juga merupakan bentuk kepedulian partai Demokrat dalam rangka Peringatan HUT Demokrat ke 21 tepatnya 9 September 2022.