PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu lalu menimbulkan polemik di masyarakat yang pada umumnya menolak pengurangan subsidi yang berdampak kepada naiknya harga BBM.

Kenaikan harga yang signifikan memberatkan seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan BBM merupakan variable mendasar dalam kehidupan sehari-sehari.

Pengurangan subsidi ini bentuk tidak pekanya pemerintah terhadap kondisi masyarakat kekinian, yang kita ketahui hampir 3 tahun masyarakat didera pandemi Covid- 19 yang berdampak kepada ekonomi masyarakat.

Kondisi ekonomi yang terpuruk saat ini butuh recovery di seluruh sektor baik rumah tangga maupun perusahaan. Dengan kebijakan pengurangan subsidi tentunya menghantam daya ekonomi masyarakat.

Pengurangan subsidi dengan dalih beban APBN terhadap subsidi BBM yang cukup besar, harusnya diikuti dengan transparansi berapa sebenarnya subsidi yang digelontorkan Pemerintah, karena selama ini masyarakat tidak pernah tahu.

Kemudian apa langkah strategis Pemerintah? kita tahu bahwa Indonesia merupakan Negara penghasil Minyak dan Gas, apakah BBM ini murni impor ? bagaimana dengan sumberdaya alam minyak yang dimiliki Indonesia? Hal ini harus dijelaskan Pemerintah, tidak hanya mempersoalkan bahwa penikmat subsidi BBM ini adalah orang kaya.

Persoalan pengurangan subsidi yang berdampak kepada naiknya harga BBM yang cukup signifikan dengan rincian BBM jenis Pertalite yang semula per liternya harga Rp.7650,- naik menjadi Rp. 10.000,-

Kemudian diikuti BBM menis Solar yang semula harga per liternya Rp.5.150,-naik menjadi Rp. 6.800,- serta BBM Jenis Pertamax yang semua Rp. 12.500 per liter naik menjadi harga Rp. 14.000,-.

Dengan kenaikan harga tersebut tentunya sangat berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat dan eksesnya seluruh sektor transportasi yang menggunakan BBM Pertalite dan Solar.

Menyikapi kondisi tersebut, Misbah Ibrahim, Ketua Harian KNPI Riau sangat menyayangkan kebijakan yang diambil pemerintah tersebut, selain waktu yang tidak tepat, dia menilai pemerintah tidak pernah transparan atas kebijakan yang diambilnya.

"Kita mendengar beberapa waktu yang lalu harga minyak dunia mengalami kenaikan maka harga BBM di Indonesia naik, karena menjadi beban APBN, namun saat ini, harga minyak dunia turun, kenapa pemerintah mengurangi subsidi yang berdampak naiknya harga BBM? Kebijakan ini mencerminkan pemerintah tidak peduli terhadap kondisi masyarakat saat ini," kata Misbah Ibrahim, Sabtu (10/9/2022).

Persoalan BBM ini bukan saja bicara tentang subsidi yang dinikmati segelintir orang-orang kaya saja, namun lebih komprehensif, karena menurut Misbah, bicara kenaikan BBM ini tentunya bicara dampak, karena apapun aktivitas masyarakat yang menggunakan transportasi darat, laut dan udara membutuhkan bahan bakar minyak.

"Tentu saja, kenaikan harga barang terjadi diberbagai sektor sementara intervensi pasar tidak dilakukan pemerintah, hal ini akan memberatkan masyarakat. Kebijakan Pemerintah sangat tidak pro rakyat," sebutnya.

Apabila kebijakan ini menyasar untuk orang kaya, karena kelompok status sosial ini dianggap banyak menikmati BBM, harusnya Pemerintah membuat aturan yang spesifik, terhadap orang kaya yang menggunakan BBM subsidi, jangan semua masyarakat dikenakan kenaikan harga BBM.

"Sangat tidak elok jika pemerintah menuduh orang kaya yang menikmati subsidi BBM tersebut. Alasan tersebut jangan menjadi justifikasi Pemerintah," ketusnya.

Dengan kompensasi yang diberikan pemerintah sebesar Rp600.000 dengan 4x dan dengan berbagai paket lainnya, tentu ini bukan solusi jangka panjang, karena dampak kenaikan BBM tersebut tidak sesederhana selesai dengan kompensasi ansich.

Oleh karenanya, DPD KNPI Riau menolak pengurangan subsidi yang berdampak kepada kenaikan BBM dan meminta agar Pemerintah merevisi kebijakan tersebut.

Namun jika pemerintah tetap bersikukuh pada kebijakannya, DPD KNPI Riau menyarakan agar pemerintah merumuskan kembali agar subsidi tepat sasaran, tidak dikorupsi dan ada skala prioritas. Kebijakannya harus tepat tidak bias semuanya di generalisasi .

"DPD KNPI Riau juga mendorong, agar pemerintah mengaudit dan mentransparansikan perolehan minyak dari sumberdaya alam yang dikelola BUMN," ujar Misbah.

Masih dikatakan Misbah, DPD KNPI Riau juga minta agar pemerintah mempublikasikan sektor apa yang disubsidi dan berapa beban subsidi APBN dengan rasio penerimaan APBN, khususnya di sektor migas, karena ada kebijakan pemerintah yang menghabiskan dana ratusan triliun pada sektor konstruksi seperti tol, pembangunan Ibu Kota Negara baru yang membuat masyarakat paham apakah pemerintah mengalami kesulitan untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan kroni-kroninya.

"Yang jelas, DPD KNPI Riau menolak kenaikan BBM bersubsidi tersebut secara holistic, dan meminta pemerintah kembali mengakaji penggunaan subsidi secara tepat sasaran. Hal ini akan membantu psikologis masyarakat yang mengalami keterpurukan pada saat pandemi covid-19," tutupnya.