PEKANBARU (CAKAPLAH) - Saat ini ada kisruh di internal kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangun (PPP). Lantas bagaimana aturan pencalegan kader di daerah untuk Partai berlambang kakbah ini?

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau Divisi Hukum KPU Firdaus mengatakan, apa yang dihadapi PPP saat ini masih berjalan sesuai tahapan. PPP dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan berikutnya dalam proses verifikasi parpol.

"Karena Parpol yang memiliki kursi di DPR RI maka partai ini tidak perlu lagi mengikuti verifikasi faktual sebagaimana yang diterapkan kepada partai baru," kata Firdaus, Ahad (11/9/2022).

Namun, dalam kasus perselisihan kedua kubu di DPP, yang akan diverifikasi oleh KPU sampai sejauh ini adalah kepengurusan Suharso Monoarfa dan yang berhak untuk mengikuti dan menyiapkan segala sesuatunya adalah kepengurusan Suharso.

Sedangkan untuk kepengurusan tentunya berproses di Mahkamah Partai. Jika tidak menemukan titik temu, maka bisa lanjut ke pengadilan. Namun, KPU tetap berpegang nantinya, dan akan menerima pendaftaran sebagai peserta dan caleg berdasarkan yang diakui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

"Jadi yang memiliki SK dari Kemenkumham yang berhak atau kami proses pendaftaran nanti," kata dia.

Secara regulasi atau aturan, KPU di daerah masih menunggu proses penetapan partai politik sebagai peserta Pemilu yakni 14 Desember 2024 mendatang.