PEKANBARU (CAKAPLAH) - Harga kebutuhan pokok di Provinsi Riau saat ini cukup tinggi. Untuk itu, DPRD Riau meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memprioritaskan masalah ketahanan pangan untuk tahun 2023.

Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti meminta agar APBD tahun 2023 sebagian besar digunakan untuk ketahanan pangan guna menghidupkan UMKM, program tentang usaha pertanian.

"Rasanya miris di Riau cabai mahal, sayuran mahal, sementara lahan di Riau masih bisa diberdayakan untuk usaha tani dalam peningkatan kesejahteraan hidup petani dan ketersediaan sayur mayur untuk ketahanan pangan," kata Poti, Ahad (11/9/2022).

Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, Pemprov Riau perlu merancang sasaran dan prioritas yang dimasukkan dalam APBD. Seperti di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berkaitan, harus jelas program apa yang akan dikerjakan mengatasi persoalan ketahanan pangan.

"Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan ini apa saja program yang mereka lakukan. Pembinaan apa saja yang dilakukan terhadap usaha pertanian," kata Poti.

Poti menanyakan jumlah kelompok tani yang dibina Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Riau dan jenis bimbingan seperti apa yang dilakukan. Menurut dia, persoalan ketahanan pangan ini harus menjadi prioritas Pemprov Riau.

"Belum lagi dukungan anggarannya bagaimana. Ini kalau kita ingin menjaga ketahanan pangan perlu ada skala prioritas. Pendataan, pembinaan, pendampingan, yang diberikan dinas pertanian," jelasnya.