PEKANBARU (CAKAPLAH) - Pemprov Riau menggelar rapat koordinasi tim restorasi gambut dan rehabilitasi mangrove (TRGMD) daerah Provinsi Riau tahun 2022, Selasa (13/9/2022).

Adapun tema yang diangkat adalah Sinergitas TRGMD Provinsi Riau untuk mewujudkan Indonesia's FOLU Net Sink 2030.

Indonesia's FOLU Net Sink 2030 adalah sebuah kondisi yang ingin dicapai melalui tingkat serapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan pada tahun 2030 akan seimbang atau bahkan lebih tinggi dari tingkat emisi.

Sekretaris TRGMD Riau, yang juga menjabat Kadis LHK Riau, Mamun Murod mengatakan, bahwa kegiatan ini penting. Ia juga bersyukur Riau mendapat dukungan pusat dari KemenLHK dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove.

"Permasalahan kita yang dihadapkan dengan persoalan deforestasi dan kebakaran di lahan gambut, dan deforestasi dan abrasi di mangrove, mendapat dukungan penuh dari Kemen LHK dan BRGM," kata Murod.

Murod menyadari, bahwa permasalahan gambut dan mangrove di Riau sangat kompleks, dan memerlukan dukungan anggaran yang besar.

"Nah hari ini, kita rapat bersama pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten untuk menyamakan persepsi bagaimana kita menjaga, kita merestorasi gambut, dan bagaimana kita menjaga mangrove yang saat ini di beberapa tempat sudah banyak yang kritis. Jadi kita samakan persepsi dulu," cakapnya lagi.

Pihaknya juga berterima kasih kepada KemenLHK yang saat ini memberikan peta mangrove Riau, dan hal ini menjadi pedoman dalam menjaga dan merehabilitasi mangrove.

"Riau ini memiliki mangrove yang cukup luas dengan 223 ribu hektar. Dan harus kita jaga karena ada kaitannya dengan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 dan ada kaitannya juga dengan Riau Hijau. Karena mangrove ini merupakan blue carbon. Kekuatan mangrove untuk menyerap emisi itu lebih baik dari pada hutan daratan. Sehingga keberadaanya harus dijaga dengan baik," cakapnya lagi.

Lebih jauh, Murod menambahkan, bahwa kegiatan rehabilitasi saat ini berbuah hasil. Dimana sebelumnya IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) di Riau selama ini tidak pernah mencapai nilai baik, saat ini sudah mencapai nilai baik.

Sementara, Kasubdit Rehabilitasi Mangrove Kementrian LHK, Giri mengatakan, bahwa pertemuan hari ini penting untuk menyamakan persepsi.

"Surat edaran dari Mendagri itu diminta provinsi untuk melakukan percepatan rehabilitasi mangrove dan restorasi gambut di daerah. Kebetulan Riau ini spesial, mempunyai mangrove yang luas, 223 ribu hektar, dan yang potensial lebih kurang 7 ribu hektar. Ini jadi sasaran di masing-masing sektor," ujarnya.

Selanjutnya, ia mengatakan BRGM melaksanakan percepatan rehabilitasi, karena dalam Kepres, 9 provinsi termasuk Riau mempunyai prioritas dalam penangnan gambut dan mangrove, dan untuk percepatan diharapkan provinsi melakukan sinergi dengan bidang kehutanan, kelautan, pertahanan, dan PUPR.

Terkait peta mangrove yang diberikan ke Provinsi Riau, kata Giri, merupakan berbasis pada penelitian, produk pelayanan di Kemen LHK untuk diberikan data dan informasi kepada provinsi untuk digunakan berbagai pihak, sebagai acuan, atau referensi.